Pansus LKPJ Menuding Pemko Batam Merubah APBD Secara Sepihak
Cari Berita

Pansus LKPJ Menuding Pemko Batam Merubah APBD Secara Sepihak

16 May 2018

Lemahnya ekonomi di kota Batam merupakan dasar menjadikan Batam sekarang belum bisa banyak melakukan kegiatan (Foto : Marjinnews)

Batam, marjinnews.com - Ketua DPRD Batam mengadakan acara makan bersama dengan awak media di ruangan pimpinan DPRD Batam lantai 2, sembari memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan Pansus LKPJ yang dilaksanakan pada Senin 14 Mei 2018.

Lemahnya ekonomi di kota Batam merupakan dasar menjadikan Batam sekarang belum bisa banyak melakukan kegiatan, papar Rikky Indrakari.

Rikky Indrakari menegaskan bahwa dengan adanya target PAD telah meleset sangat jauh dari harapan sangat mengakibatkan Pemko Batam tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan.

Akibat dari tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk melanjutkan pembangunan kota Batam maka banyak proyek mengkerap tandas Rikky Indrakari.

Sehingga semua OPD menggunakan cara tunda salur atau tunda bayar mengakibatkan APBD 2018 akan digunakan untuk pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan OPD tahun 2017, papar ketua LKPJ.

Dandis Rajagukguk selaku wakil ketua Pansus LKPJ juga menjelaskan seharusnya keintegrasian antara laporan LKPJ tahun 2017 sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan yang teringrestrasi, namun kami pansus LKPJ membaca laporan ini masih fasial-fasial yang artinya tidak bisa teringrestasi dari satu OPD Ke OPD lainnya.

Pansus LKPJ perhatikan dan dari beberapa catatan konsultasi Pansus yang akan membebani APBD kota batam kedepannya seperti Tunda Bayar bahwa APBD murni tahun 2017 itu sudah kita revisi dengan segala perubahan perubahannya APBD tahun 2017, terang Dandis Rajagukguk.

Semuanya terjadi pada bulan september 2017, akan tetapi pada november 2017 kita membahas mengenai APBD murni tahun 2018, ucap Dandis.

Pada saat pembahasan APBD murni tahun 2018 pansus LKPJ belum pernah mendengar yang namanya Rasionalisasi dan setelah berselang setelah tepatnya pada bulan Desember 2017 Pemko Batam mengambil suatu keputusan, dan juga kebijakan untuk mengadakan Rasionalisasi dikarenakan pendapatan asli Daerah (PAD) kita tidak memenuhi apa yang sudah direncanakan pada APBDP tahun 2017, ucap Dandis.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan Pemko Batam dinilai tidak baik dan tidak tepat, terlebih dalam hal perencanaan pendapatan PAD dan juga belanja tahun 2017 , dalam APBD dan APBDP murni adalah anggaran berimbang dan ternyata di akhir 2017 kita devisit.

Dengan terjadinya defisit tahun 2017 akan membebani APBD murni tahun 2018 yang sudah diketuk palu 31 november 2017 akan terjadi penjabaran APBD untuk pelaksanaan APBD tahun 2018, tambah Dandis Rajagukguk.

APBD sudah Berubah tanpa sepengetahuan DPRD Batam yang artinya sehingga semua kegiatan fisik belum bisa dilakukan tahun 2018, maka kita menunggu sampai mengetuk Palu pada Anggaran 2018, terang Dandis.

Hampir semua OPD tidak memahami istilah Tunda Bayar dan juga tidak memahami apa langkah yang diambil dengan mekanisme dan substansinya yang ada dalam OPD masing-masing. Sepertinya OPD tidak memahami aturan tunda bayar, perlu diketahui bahwa hanya Bina Marga, Distako dan Perkim dapat menggunakan sistem tunda bayar, tutup Dandis. (JP/MN)