Netizen Ramai Kecam PMKRI, Karena Tolak Perppu Tindak Pidana Terorisme, Ada Yang Mengatakan Sebagai Berikut

Revisi UU Antiterorisme, menurut pemerintah, perlu segera dilakukan. Revisi itu diharapkan dapat mencegah serangan terjadi kembali. (Foto:...

Revisi UU Antiterorisme, menurut pemerintah, perlu segera dilakukan. Revisi itu diharapkan dapat mencegah serangan terjadi kembali. (Foto: Istimewa)
Marjinnews.com - Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

Bahkan, Jokowi, presiden RI mendesak DPR dan kementerian terkait untuk segera melesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Teror.

Jokowi mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) jika RUU Anti-Teror itu tak selesai di akhir Juni.

"Kalau nantinya di bulan di Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi, Senin, 14 Mei 2018.

Menurut Jokowi, pemerintah telah mengajukan RUU Anti-Terorisme itu sejak Februari 2016. Namun dua tahun berselang, pembahasan RUU itu tak kunjung selesai.

Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, lanjut Jokowi, membutuhkan RUU Anti-Terorisme itu sebagai payung hukum itu untuk pencegahan dan penindakan terhadap terorisme.

"Ini payung hukum penting bagi aparat bagi polri untuk bisa menindak tegas pelaku terorisme," kata dia.

Terkait, peristiwa pengeboman di empat lokasi di Surabaya, Jawa Timur, Presiden menegaskan aksi itu merupakan tindakan terkutuk dan tak bermartabat. Untuk itu, dia telah memerintahkan Kapolri untuk tegas dan tak berkompromi kepada pelaku terorisme.

"Perlu ditegaskan lagi, kita akan lawan terorisme, dan basmi sampai akar-akarnya," ujar dia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor juga mendukung agar Jokowi segera mengeluarkan Perppu Antiterorisme.

Sebab, LBH PP GP Ansor menilai rentetan peristiwa terorisme yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa. Sementara DPR RI yang sedianya melanjutkan pembahasan Undang-Undang Antiterorisme sedang dalam masa reses. 

Oleh karena itu, LBH GP Ansor mendukung Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme. 

"LBH Ansor mendukung Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah konstitusional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme," kata Ketua LBH Ansor Abdul Qodir.

Lamanya waktu pengesahan RUU Anti-terorisme memang tengah menjadi sorotan pasca-serangkaian aksi teror yang terjadi belangkan ini.

Pasalnya, revisi UU Antiterorisme telah diusulkan oleh pemerintah sejak 2016 setelah aksi teror bom di kawasan Thamrin.

Revisi UU Antiterorisme, menurut pemerintah, perlu segera dilakukan. Revisi itu diharapkan dapat mencegah serangan terjadi kembali.

Alasan Pemerintah Ingin RUU Anti-terorisme Harus Segera Selesai

Pemerintah meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berharap, UU tersebut dapat mengantisipasi terjadinya aksi terorisme berikutnya.

Yasonna mengungkapkan, ada beberapa alasan yang mendasari keinginan pemerintah agar RUU tersebut harus segera selesai.

Alasan itu di antaranya agar penegak hukum dapat lebih awal menyikapi jika ada indikasi atau ancaman terorisme.

Mahfud MD, mantan ketua MK juga mendukung upaya pengesahan RUU Antiterorisme dapat dipercepat.

Dirinya berharap para politisi tidak boleh menghalang-halangi pengesahan tersebut dengan seakan-akan membela Hak Asasi Manusia (HAM).

Tak hanya sampai di situ, Mahfud juga menimbangkan waktu yang sudah digelontorkan untuk membahas RUU tersebut.

Menurutnya, dengan disahkannya RUU Antiterorisme, berarti melindungi hak asasi rakyat dan keselamatan negara.

Hal ini ia tuliskan dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Senin (14/5/2018) sebagai berikut:
Cuitan Mahfud MD
Tak hanya sampai di situ, dirinya kembali menegaskan jika melindungi HAM teroris, sama dengan membiarkan HAM rakyat dilanggar oleh teroris. Seperti cuitannya berikut ini.
Cuitan Mahfud MD

Pernyataan PMKRI yang menolak pembentukan Perppu Antiterorisme

Pernyataam mengejutkan dari salah satu organisasi kemahasiswaan di NKRI ini, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) menolak pembentukan Perppu Tindakan Pidana Terorisme.

Menurut Ketua Presidium PMKRI Juventus Prima Yoris Kago, persoalan tindakan terorisme belum menjadi situasigenting secara nasional.

Selain itu, payung hukum yang mengatur tindak pidana terorisme masih berlaku (UU Nomor 15 Tahun 2003) dan negara tidak mengalami kekosongan hukum.

"Presiden tidak seharusnya gegabah dalam mengeluarkan Perppu. Saat ini kami mendesak Kepolisian untuk meningkatkan profesionalitas kepolisian dalam penanganan tindak pidana terorisme," kata Juve seperti yang beredar di beberapa media online.

Kata Juve, PMKRI juga mendesak sinergisitas antara Lembaga Kepolisian (BNPT-Densus 88) dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu mendukung Pengesahan RUU Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dengan beberapa catatan diantaranya, HAM digunakan sebagai instrumen dasar dalam Pembentukan Rancangan Undang-undang terorism.

Atas pernyaataannya itu, PP PMKRI dikecam oleh sebagian masyarakat.

Lewat link berita yang tersebar luas di sosial media, pernyataan PP PMKRI menurut warga net tidak layak dan tidak mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia.

Kecaman itu ada, seperti yang terdapat di sebuah group Facebook bernama Gebrak Ngada, seperti yang kami tampilkan di bawah ini;

Jika kita melihat kebelakang, sebelumnya juga, anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait masalah terorisme. Menurut dia, akan membutuhkan waktu yang lama jika menunggu revisi undang-undang tersebut masuk ke Program Legislasi Nasional 2016.

"Perppu ini dalam kondisi sekarang bisa diterima masyarakat penggunaannya dengan alasan kepentingan yang memaksa," ujar Martin.

Martin mengatakan, revisi Undang-undang Terorisme sebenarnya telah lama diwacanakan. Bahkan, keinginan tersebut telah lama diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Namun, DPR dianggap tidak pernah serius meresponsnya.

"Dalam Prolegnas Tahun 2015, revisi Undang-undang Teroris tidak masuk menjadi prioritas," kata Martin.

Setelah terjadinya peristiwa ledakan di kawasan Sarinah beberapa waktu lalu, baru muncul lagi wacana untuk merevisinya.

Martin menganggap, semestinya sejak awal revisi undang-undang ini masuk Prolegnas 2016. Meski belum ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR, namun Martin pesimistis undang-undang ini akan cepat ditindaklanjuti.

"Sebab pengalaman tahun lalu menunjukkan kinerja DPR sangat buruk dalam bidang legislasi. Dari 40 RUU yang masuk Prolegnas 2015, hanya tiga yang berhasil dibuat," kata dia.

Martin mengatakan, jika Perppu dikeluarkan, maka DPR akan dikejar untuk segera membahasnya karena konstitusi telah membatasi waktu pembahasannya untuk bisa menerima atau tidak Perppu tersebut.

"Saya berharap Presiden tidak perlu ragu untuk mengeluarkan Perpu ini, asal isinya betul-betul dibicarakan secara mendalam oleh BNPT, Polri, TNI, BIN, Kumham dan sebagainya," kata Martin.

Terlebih lagi, undang-undang soal terorisme itu merupakan aturan yang disahkan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Perppu tersebut sebagai respon terhadap bom bunuh diri pertama di Bali tahun 2002 lalu. 

Penulis: Remigius Nahal

COMMENTS

Name

1 Tahun Berkarya,1,Agama,3,Agraria,1,Ahmad Dhani,1,Ahok,25,Aktivis,3,Alam,3,Anak,8,Anak Muda,27,Anggaran,1,Antikorupsi,1,Aparatur Negara,1,Arjen Robben,1,Artikel,231,Asmat,4,Asusila,5,Badung,9,bahasa,1,Bali,100,Bali Utara,2,Bandara Bali Utara,2,banjir,1,Bantuan CSR,1,Batam,16,BBM,1,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,2,Berita,9,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,1,BPJS,1,Budaya,45,Buku,1,BUMN,1,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,157,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,453,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Demokrasi,23,Denpasar,11,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Dilan 1990,1,Donny Isman,1,DPR RI,2,DPRD,1,E-KTP,4,Editorial,41,Edukasi,1,Ekonomi,6,Emi Nomleni,1,Ende,5,Entrepreneur,1,Feature,39,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,13,Focus Discussion,6,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,Gedged,1,Gempa,5,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,Gizi Buruk,1,GMKI,1,GMNI,2,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,2,Hiburan,24,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,45,Human Trafficking,5,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,2,Indonesia,2,Indonesian Idol,11,Inspirasi,4,Internasional,15,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,9,Jatim,3,Jawa Tengah,1,JK,1,Jodoh,1,Jogyakarta,3,Jokowi,16,Jomblo,2,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,259,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,68,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,6,Kepemudaan,151,kepemudan,11,Kepri,1,kerohanian,2,Kesehatan,15,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,59,KPK,13,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,56,Kritik Sastra,4,Kupang,23,Kuta,1,Labuan Bajo,42,Lakalantas,9,langka,1,Larantuka,1,Lebu Raya,1,Lembata,2,Lifestyle,8,Lingkungan Hidup,16,Literasi,15,lombok,1,LP Cipinang,1,Madiun,1,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,7,Makassar,1,Malang,3,Manggarai,88,Manggarai Barat,8,Manggarai Timur,20,Marianus Sae,1,Marion Jola,10,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,6,Media,2,Media Sosial,4,Medsos,3,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Motang Rua,1,Muda Petani,1,Munir,1,musik,1,Narkoba,7,Nasional,240,Natal,19,Ngada,5,Novanto,1,Novel,15,NTT,117,Nyepi,2,Olahraga,12,Opini,354,Orang Muda,16,Otomotif,1,OTT,2,pacaran,6,Papua,22,Pariwisata,25,Partai Politik,24,Paskah,4,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,1,PenaBiru,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,23,Perindo,1,Peristiwa,864,Peritiwa,2,Perlindungan Anak,2,Pers,3,Perzinahan,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,2,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,22,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Polisi,30,politik,81,Politikus,6,POLRI,6,PP PMKRI,1,Pristiwa,26,Prosa,1,PSK,1,Puisi,67,Puteri Indonesia,4,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi,16,reformasi,1,Regional,6,Religi,5,Remaja,2,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,10,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,26,Sajam,1,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sejarah Manggarai,1,Serial Story,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,3,Sospol,42,Start Up,1,Sumba,12,Surabaya,32,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,10,Tenun Manggarai,2,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,3,traveling,7,traveller,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,4,Viral,1,Wisuda,1,WNA,1,Yogyakarta,4,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Netizen Ramai Kecam PMKRI, Karena Tolak Perppu Tindak Pidana Terorisme, Ada Yang Mengatakan Sebagai Berikut
Netizen Ramai Kecam PMKRI, Karena Tolak Perppu Tindak Pidana Terorisme, Ada Yang Mengatakan Sebagai Berikut
https://4.bp.blogspot.com/-a84cfoKMqmc/Wv32GSlTqRI/AAAAAAAABSg/pwKkZkKc1SA5qIMh154EUquLcd55TrFcwCLcBGAs/s320/20180518_053150.png
https://4.bp.blogspot.com/-a84cfoKMqmc/Wv32GSlTqRI/AAAAAAAABSg/pwKkZkKc1SA5qIMh154EUquLcd55TrFcwCLcBGAs/s72-c/20180518_053150.png
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/05/netizen-ramai-kecam-pmkri-karena-tolak.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/05/netizen-ramai-kecam-pmkri-karena-tolak.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close