Menindak Teroris, Presiden Harus Mengeluarkan PERPPU
Cari Berita

Menindak Teroris, Presiden Harus Mengeluarkan PERPPU

19 May 2018


Teroris dalam melakukan aksinya tidak selalu menggunakan senjata atau bom, tetapi bisa juga dengan pedang, pisau atau apaun yang bisa memakan korban jiwa. Hal ini bisa dibenarkan jika kita melihat penyerangan di MAPOLDA Riau yang mana pelaku menggunakan Pedang (Foto : Dok. Pribadi)

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini sudah berhasil membuat masyarakat takut dan mengadu domba umat beragama selain memakan korban jiwa. Bayangkan serangan terorisme yang terjadi baru baru ini di beberapa tempat berbeda yang ada Surabaya dan MAPOLDA Riau, bahkan aksi serupa juga kemungkinan besar terjadi Kota atau daerah lain jika pihak keamanan tidak cepat mengambil langkah pencegahan seperti penangkapan dan penggerebekan terduga terorisme di beberapa Daerah.

Teroris dalam melakukan aksinya tidak selalu menggunakan senjata atau bom, tetapi bisa juga dengan pedang, pisau atau apaun yang bisa memakan korban jiwa. Hal ini bisa dibenarkan jika kita melihat penyerangan di MAPOLDA Riau yang mana pelaku menggunakan Pedang.

Berangkat dari situasi inilah, sebagian masyarakat menyerukan agar DPR RI segera mengesahkan Revisi UU tindak pidana terorisme karena UU yang berlaku sekarang tidak memadai yang kemudian menjadi kendala bagi penegak hukum dalam memberantas teroris. Tidak sampai disini, sebagian masyarakat juga menyerukan agar presiden segera mengeluarkan PERPPU UU Tindak Pidana Terorisme. Usulan agar Presiden mengeluarkan PERPPU pun mengundang perdebatan di tengah masyarakat, yang pro PERPPU mengatakan Karena ada ihwal kegentingan yang memaksa sementara yang kontra mengatakan situasi sekarang bukanlah hal ihwal kegentingan yang  memaksa.

Berangkat dari situasi ini, Saya berpendapat bahwa PERPPU dipandang perlu untuk segera dikeluarkan oleh Presiden karena adanya ihwal kegentingan yang memaksa.

Prihal ihwal kegentingan memaksa

Untuk mengetahui apakah keberadaan dan aksi dari terorisme di Indonesia merupakan hal ‘ihwal kegentingan yang memaksa’ sehingga presiden merasa perlu untuk  mengeluarkan PERPPU, maka yang dikaji seharusnya ialah yang di maksud dengan Ihwal kegentingan yang memaksa. Apa yang dimaksud dengan kegentingan memaksa dan situasi manakah yang boleh dikatakan kegentingan memaksa.

Dalam UU NO 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 1 (ayat) 4 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. serta MK dalam putusanya No 138/PUU-VII/2009 menjelaskan bahwa ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi presiden dalam mengeluarkan PERPPU, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang Undang

2. Undang Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum Atau ada Undang Undang tetapi tidak memadai.

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Merujuk pada Putusan MK diatas, maka  Presiden merasa perlu bahkan harus segera mengeluarkan PERPPU  Tindak Pidana Terorisme dengan alasan yang sudah Kita ketahui bersama bahwa Penegak hukum mengalami kendala dan hambatan dalam menberantas terorisme karena UU yang berlaku sekarang tidak memadai. Hal ini sesuai dengan Syarat yang tertera pada nomor dua dalam putusan MK, sebab Syarat Nomor dua yang ada dalam Putusan MK ada kata ‘atau’ yang berada diantara kalimat ‘kekosongan hukum’ dan ‘ada Undang Undang tapi tidak memadai’.

Tercantumnya kata atau pada syarat yang tersebut dalam nomor dua berarti PERPPU dikeluarkan bukan hanya karena adanya kekosongan hukum tetapi bisa juga karena Undang Undang yang ada tidak memadai.

Oleh : Risaldus Barut 
(Anggota PMKRI Cabang Makassar)