Esthon-Christ Akan Bangun Kultur Birokrasi di NTT Sesuai Dengan Tuntutan Jaman
Cari Berita

Esthon-Christ Akan Bangun Kultur Birokrasi di NTT Sesuai Dengan Tuntutan Jaman

MARJIN NEWS
12 May 2018

Bagi Esthon- Christ ada beberapa hal terkait kebijakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan yakni, moralitas Birokrat, prosedur dan pelayanan birokrasi yang efektif serta efisien dan penghargaan maupun sanksi. (Foto: Tim)
Labuan Bajo, Marjinnews.com - Salah satu isu terkait birokrasi yang muncul dalam pelaksanaan debat Pilgub NTT putaran II adalah praktek jual beli jabatan dalam birokrasi dan KKN serta politisasi mutasi yang kerap terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut juga berpotensi terjadi di NTT.

Sehari pasca berlangsungnya debat kedua itu, pasangan Esthon-Christ langsung terbang menuju daerah asal dimana ribuan masyarakat telah menanti kedatangan mereka di pulau Mesah, salah satu pulau kecil dengan penduduk paling banyak di kabupaten Manggarai Barat.

Ditemui di sela-sela kunjungan tersebut pasangan Esthon-Christ kembali menyampaikan, bahwa isu yang diangkat dalam debat tersebut hanyalah sebagian dari  deretan gerbong permasalahan terkait birokrasi di propinsi NTT.

“Kita harus jujur mengatakan bahwa birokrasi  NTT belum secara maksimal digerakan guna menjawab tantangan publik di era sekarang, karena itu Pasangan Esthon-Christ dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi dibawah kepemimpinan keduanya," tegas Rotok.

Bagi Esthon- Christ ada beberapa hal terkait kebijakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan yakni, moralitas Birokrat, prosedur dan pelayanan birokrasi yang efektif serta efisien dan penghargaan maupun sanksi.

Menyinggung pertanyaan terkait penentuan atau penempatan pejabat eselon dalam sebuah tata kelola birokrasi Esthon -Christ mengatakan hal tersebut tidak bisa terlepas dari aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi keduanya, jual beli jabatan merupakan sebuah dosa besar karena mereka yang melakukan jual beli jabatan adalah tipikal pejabat yang tidak memiliki hati nurani.

Bagi Esthon-Christ, jabatan yang dijual dan mereka yang menduduki jabatan karena dibeli tidak mungkin akan memunculkan sebuah prestasi pada lembaga yang dipimpinnya apalagi mengharapkan pelayanan terbaik bagi public.

“Seperti yang telah kami sampaikan kepada publik ntt dalam debat semalam (inews tv debat Pilgub NTT putaran II, 8 april 2018) Esthon-Christ puluhan tahun menjadi birokrat dan kami memulai karir dari golongan paling bawah sesuai dengan aturan birokrasi kita, yang yang paling penting di ingat adalah bahwa penempatan jabatan tidak seenaknya dilakukan sesuai dengan keinginan pimpinan apalagi kepentingan politik dari sang pemimpin, tetapi mengikuti aturan yang jelas dalam ruang lingkup Birokrasi/ASN kita," tukas Christian Rotok.

Aturan mengenai pendidikan dan daftar urut kepangkatan menjadi acuan utama. selain itu Esthon-Christ juga akan melihat sejauh mana kredibilitas serta integritas sang Birokrat/ASN dalam sebuah proses yang transparan sehingga tidak mungkin Esthon-Christ menempatkan orang pada jabatan atas dasar suku, agama dan kepentingan-kepentingan lain diatas kepentingan seluruh masyarakat NTT.

"Kita cari putra putri NTT yang terbaik,kita kumpulkan mereka dan kita lakukan inovasi melalui mekanisme lelang jabatan. Di era keterbukaan informasi dan tuntutan publik pada transparansi, para pejabat tidak saja mendapat pengawasan  internal tetapi juga mendapat pengawasan langsung oleh masyarakat. Perwakilan Ombudsman NTT harus pula dikuatkan agar bisa menjadi mitra antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kontrolnya," papar Rotok.

Rotok menambahkan, katanya, "karena itu sekali lagi kami sampaikan, Birokrasi/ASN di NTT adalah mesin dari sebuah roda pemerintahan, dapur dari sebuah rumah besar yang memproduksi, menjalankan dan mempertanggungjawabkan".

Apa yang akan dilakukan bagi pembangunan NTT ke depan, tidak saja kepada masyarakat dan bangsa ini, tetapi juga kepada Tuhan

"Penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel, responsif,efektif dan efisien," tegas mantan bupati Manggarai dua Priode tersebut.

Suatu pelayanan publik dapat dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi apabila kegiatan tersebut dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

"Artinya, pelayanan yang baik relatif harus berdasar pada kepuasan atau setidaknya berdasar pada apa yang diinginkan oleh masyarakat," pungkas Christian Rotok.

Laporan: Tim
Editor: Remigius Nahal