Waspada Terhadap Bandit Demokrasi

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1997, setiap daerah menuntut agar jabatan-jabatan teras dan strategis maupun jabatan tinggi dalam berbag...

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1997, setiap daerah menuntut agar jabatan-jabatan teras dan strategis maupun jabatan tinggi dalam berbagai instansi di daerah diduduki oleh putera-putera daerah. Istilah putera daerah belum memiliki istilah baku. (Foto: Dok.Pribadi)

Pendahuluan


Ketika Orde Baru runtuh 21 Mei 1998, demokrasi mengalami kebangkitan. Kekuasaan bergeser dari pusat ke daerah, dari bureaucratic government menjadi party government, dari executive heavy menjadi legislative heavy, dan dari floating mass menjadi mass society yang penuh dengan eforia. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada ABRI, Birokrasi, Cendana dan Golkar (ABCG) terpencar ke parlemen, partai, swasta, masyarakat sipil, maupun preman (bandit-bandit demokras) UU No. 22/1999 dan segala bentuk perubahannya memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk kekuasaan dalam pilkada.

UU itu juga mengurangi dominasi ABCG, serta memberi ruang bagi bangkitnya “putera daerah” dalam pilkada. Kepala daerah, terutama bupati/walikota, tidak lagi bertanggungjawab ke atas melainkan bertanggungjawab secara horizontal kepada parlemen (DPRD).

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1997, setiap daerah menuntut agar jabatan-jabatan teras dan strategis maupun jabatan tinggi dalam berbagai instansi di daerah diduduki oleh putera-putera daerah. Istilah putera daerah belum memiliki istilah baku.

Konsep putera daerah  paling tidak menunjuk pada tiga kriteria, yaitu:

1) Orang-orang yang di dalam diri mereka berasal dari keturunan generasi kelompok etnis atau keturunan asli dari daerah itu (misalnya putera Dayak dan Melayu), berdasarkan garis lurus ayah. 2) Mereka yang dilahirkan di situ serta loyal terhadap daerah itu dan tetap akan berada dan mengabdi di situ (termasuk kategori ini adalah siapa saja, termasuk orang-orang Tionghoa, yang dilahirkan di daerah itu).

3) Mereka yang telah berada di daerah itu paling kurang satu generasi (25 tahun) setia (loyal) dan tetap akan berada di daerah itu.

Pada umumnya transisi menuju demokrasi didasarkan pada negosiasi dengan kekuatan-kekuatan yang mendukung rezim otoriter dengan alasan-alasan; permulaan demokrasi (democratic openings) yang biasanya terjadinya perpecahan koalisi kekuatan-kekuatan rezim otoriter.

Di mana kekuatan-kekuatan tersebut menginginkan bentuk pemerintahan yang lebih demokratis sehingga memungkinkan mereka memperoleh kekuasaan. Demokrasi dianggap pula dapat mengembalikan legitimasi tertib sosial (social order) dan dapat menyediakan sistem pengambilan keputusan yang teratur dan terbuka sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk menjalankan roda perekonomian.

Waspada Terhadap Bandit Demokrasi

Bangsa Indonesia yang kini sedang mengalami proses transisi demokrasi, benar-benar sedang berada dalam situasi kritis. Karena kini kita tepat berada di persimpangan jalan keselamatan atau jalan kehancuran. Bila proses transisi ini tidak dapat kita lalui dengan baik, demikian sosiolog Imam Prasodjo, ancaman yang kita hadapi tidak saja proses disintegrasi bangsa (lepasnya wilayah tertentu dari negara).

Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya proses disintegrasi sosial atau hancurnya  social bond (kerekatan sosial) dalam masyarakat. Bila social bond hancur, akan tumbuh social distrust (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial. Sehingga kelompok satu dengan yang lain dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan saling berupaya meniadakan. Dalam situasi  ini,  tawuran massal gaya Thomas Hobbes, war of all against all (belum omnium contra omnes), bukan lagi menjadi khayalan.

Situasi yang penuh pertentangan diantara masyarakat itu dinamakan state of nature. Di mana manusia saling bersaing dan berkompetisi tanpa aturan dan ketiadaan hambatan atau restriksi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan jika perlu membunuh dan penghalalan segala cara lainnya atau paling tidak menguasai orang lain. Pada tataran abstraksi ini, manusia dipandang sebagai srigala yang saling berkelahi untuk mendapatkan kebebasan atau makanan bagi dirinya. Jadi aturan yang adapun hanya dipergunakan agar tidak terjadi tindakan yang mungkin menghancurkan diri sendiri atau dalam bahasa lain “…..Suatu proses untuk memperoleh apa yang kita kehendaki ataupun mengelakkan apa yang tidak kita sukai”.

Bagi Hobbes, cara yang paling efektif untuk menghentikan situasi itu adalah dengan menciptakan suatu pemerintahan yang kuat agar mampu melakukan represi dan menegakkan aturan. Sosok pemerintah yang kuat itu digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang menyeramkan dari lautan dan setiap orang menjadi lemah dan takut berhadapan dengannya. Dengan itu, masyarakat dapat ditertibkan dan dikendalikan. Uniknya, sosok itu sendiri dibutuhkan oleh masyarakat yang saling berkelahi itu untuk menciptakan ketertiban.

Dalam nada yang lebih positif, John Locke menggambarkan situasi yang mendorong manusia untuk melakukan kesepakatan diantara mereka sendiri untuk mengadakan badan sendiri yang mempunyai kekuasaan politik. Kedua pemikir ini dipandang sebagai peletak dasar teori-teori kontrak sosial yang populer di dalam alam pikiran Barat.
Di Indonesia, konflik horizontal dan pertarungan kekuasaan antar elite politik baik yang berkedudukan di lembaga legislatif maupun eksekutif, telah menyeret kehidupan berbangsa dan bernegara ke dalam kekalutan, ketegangan dan krisis berkepanjangan. Indonesia sedang mengalami pembusukan (decaying), bukan hanya political decay tapi juga social-economic decay.

Modal politik (political capital) hancur berkeping-keping akibat konflik para elite yang terkesan tidak tahu diri dan irasional. Modal ekonomi (economic capital) meleleh akibat ketidakberesan dan ketidakmampuan para pengambil keputusan maupun kepemimpinan nasional dalam mengelola perekonomian, sedangkan modal sosial (social capital) tergerus habis akibat krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap para pemimpin nasional yang ada. Ancaman demokrasi saat ini bukan nampak pada ketidakadilan, ketidaksejahteraan masyarakat, etnonasionalisme atau etnodemokrasi, atau politik uang, akan tetapi hadirnya bandit-bandit demokrasi.

Mancur Olson dalam Power and Prospertity (2000), mengatakan yang perlu kita waspadai saat ini maupun ke depan adalah hadirnya bandit-bandit demokrasi. Menurutnya bandit-bandit demokrasi hadir dalam bentuk dua wajah yaitu bandit menetap (stationary bandits) dan bandit berkeliaran (roving bandits). Pada masa represif, seorang bandit berkuasa, tapi dia bandit menetap.

Artinya, dia tidak akan menguras wilayahnya. Ia bahkan akan menjaga wilayahnya, memberi keleluasaaan kepada penduduknhya untuk terus maju. Dengan cara itu, ia akan terus dapat menarik berbagai pungutan yang merupakan sandaran hidupnya. Setelah rezim represif  runtuh, muncullah bandit berkeliaran.

Sebagaimana di zaman kuno, jenis bandit ini mendatangi sebuah wilayah, menjaga habis wilayahnya, lalu pergi. Begitu cara kerjanya. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menguras habis kekayaaan di tempat itu tanpa menyisakan apa pun.
Menurut Olson begitu bandit menetap runtuh muncullah bandit berkeliaran yang tak lagi terikat pada sang "bos".

Jika mereka semula tertunduk dan terbungkuk di depan bos, kini gerak mereka bebas tak terikat menjalankan perintah apapun termasuk menajarah harata kekakayaan Indonesia mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Mereka-mereka itu ialah para pelaku pejabat di daerah dan kroni-kroninya. Mereka menancapkan diri sebagai pemalak dan pemerasa harta kekayaan masyarakat ( I Wibowo, 2000).

Di Indonesia datangnya demokratisasi dan otonomi daerah sejak 1999 memberi sumbangan signifikan bagi meluasnya bandit berkeliaran ini. Bila tesis Olson benar, sebenarnya demokrasi tidak mempunyai masa depan di Indonesia. Meski saat ini kita sudah berdemokrasi, namun bukan demokrasi yang bertahta di sana melainkan bandit-bandit demokrasi.

Demokrasi Fosil

Dua tahun lalu lembaga think tank strategis Jerman Department Future Analysis pada Bundeswehr Transformation Center, merilis hasil riset tentang perkiraan krisis ekonomi politik dunia akibat “peak oil”.

Cadangan minyak dunia melampaui titik baliknya dan perlahan produksi minyak merosot. Kondisi ini berpotensi memicu krisis suplai minyak dunia, gejolak pasar komoditas, dan saham global. Ada pula kekhawatiran dampak “peak oil” terhadap keamanan dan survival demokrasi k foto cirakira 15-30 tahun akan datang.

Kajian itu dirilis tepat dua tahun ketika krisis keuangan global dengan episentrumnya di Amerika Serikat (AS) mengimbas ke tata ekonomi global.  Lalu anak dan cucu kita menikmati apa?

Selain bandit demokrasi kita juga harus mewaspadai munculnya demokrasi kapitalime fosil. Krisis ekonomi ke saat ini maupun ke depan bersumber dari energi berbahan bakar fosil alias demokrasi fosil. Therborn melukiskan hal ini bahwa “democracy is viable only because of the elasticity and expansive capacity of capitalism.”

Kesimpulannya, ada korelasi kuat antara akumulasi kapital dan survival demokrasi,antara stagnasi ekonomi dan kegagalan demokrasi atau antara level pertumbuhan ekonomi suatu negara dan peluang melestarikan demokrasi. Jika riset dan hasil kajian-kajian tersebut valid, akar berbagai krisis politik masa datang bersumber dari krisis energi berbahan bakar fosil. Kapitalisme fosil bakal berakhir akibat pergeseran ke kapitalisme karbon rendah (low carbon economy),energi ramah lingkungan, dan konversi energi.

Maka itu, pilar-pilar demokrasi masa datang bakal berbasis pada mata rantai sosial- politik dari ekstraksi, produksi, distribusi, dan konsumsi energi ini. Evolusi, survival, dan konsolidasi demokrasi di Indonesia tidak luput dari pengaruh kapitalisme kolosal global ini. Jika pilar-pilar demokrasi Indonesia semakin terintegrasi sebagai subsistem kapitalisme pasar global—apa pun bentuknya,evolusinya bergerak ke arah demokrasi liberal.

Bahan bakar fosil ini menggerakkan kapitalisme global sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi sehingga konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik sejumlah negara semakin bergantung pada strategi, ekstraksi, pasokan, produksi, konsumsi, dan harga bahan bakar fosil (Homer-Dixon, 2009). Kapitalisme fosil menggerakkan aktor-aktor dunia memperebutkan pemasok energi dunia.

Akibatnya, zona-zona itu menjadi episentrum konflik dan ketegangan skala dunia seperti Irak, Afghanistan, Asia Tengah,Kuwait, Kaspia, Kosovo, dan zona Balkan. Zona Indonesia menjadi ajang perebutan akses minyak saat Perang Dunia II. Jepang merebut akses minyak asal Indonesia untuk membiayai ongkos perang dari Jepang di zona Asia dan kapitalisme fosil (fossil-capitalism) memiliki pola hubungan historis dan signifikan melalui eksploitasi bahan bakar fosil. Imperialisme merupakan anak kandung dari globalisasi kapitalisme fosil karena akumulasi kapital hanya dapat dijamin oleh pasokan energi fosil dan akses yang konsisten ke sumber-sumber energi fosil. (Altvater & Mahnkopft, 1997).

Dampaknya ialah lahirnya tata ekonomi-politik pasar dunia yang berbasis kapitalisme fosil. Kapitalisme fosil memacu Produk Dunia Bruto selama 100 tahun terakhir. Konsumsi energi naik. Artinya, ekonomi dunia naik, sementara konsumsi energi naik beberapa kali lipat dengan mayoritas konsumsi energi bahan bakar fosil. Akibatnya, tata sosial, politik, dan ekonomi setiap negara terorganisasi dalam mata rantai produksi,distribusi,dan konsumsi bahan bakar fosil.

Wajah transformasi revolusi industri adalah pembentukan wajah kapitalisme fosil. Dampaknya ialah kapasitas kinerja dalam merespons, merasionalisasi, mengorganisasi, mitigasi,dan menata kelola kendali krisis bahan bakar fosil menjadi barometer survival dan evolusi tata sosial-lingkungan suatu negara demokratis. Segala sektor aktivitas setiap negara terorganisasi melalui pasar bebas yang digerakkan oleh bahan bakar fosil.

Seluruh elemen industri seperti lahan,tenaga kerja,dan modal menjadi komoditi yang diperjualbelikan dan pola hubungan sosial-politik ditransformasi ke dalam pola-pola hubungan pasar. Pertumbuhan kapitalisme fosil tidak hanya mentransformasi tata kelola ekonomi negara-negara di dunia, tetapi juga tata kelola demokrasi dan masyarakatnya. Kapitalisme fosil menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan ideologi liberalisme.

Pada tahun 1971, delapan tahun setelah Pacem inTerris, Paus Paulus VI berbicara tentang masalah ekologi sebagai “akibat tragis” dari aktivitas manusia yang tak terkendali: “Karena eksploitasi alam yang sembarangan, manusia mengambil risiko merusak alam dan pada gilirannya menjadi korban degradasi ini”.

Ia telah berbicara juga kepada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemungkinan “bencana ekologis sebagai akibat peradaban industri”, dan menekankan “kebutuhan mendesak akan perubahan radikal dalam perilaku umat manusia”, karena “kemajuan ilmiah yang sangat luar biasa,  kemampuan teknis yang sangat menakjubkan, pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan, bila tidak disertai dengan perkembangan sosial dan moral yang otentik, akhirnya akan berbalik melawan manusia, hal dipertegas dalam Ensklik Laudato Si', Paus Fransiskus.

Memperkuat Standing Point Mahasiswa

Indonesia yang dilanda multi krisis dewasa ini memerlukan kepemimpinan nasional yang ikhlas dan komit untuk berkorban dalam semangat jihad (menurut keyakinan Islam) untuk membangkitkan spirit, aktivisme dan intelektualisme beserta segenap sumber daya rakyat dalam menyelamatkan reformasi total yang pada hakekatnya adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Terutama dalam hal ini adalah meneguhkan kembali sikap keberanian mahasiswa untuk menyelamatkan demokrasi sebagai hak suci masyarakat sebagai pemegang demos.

Saat ini kita menyaksikan di layar televisi maupun kalau kita membaca koran, para pemimpin generasi tua terbukti telah menyianyiakan kesempatan sejarah (historical opportunity) untuk mengimplementasikan enam visi reformasi yang sudah dipertaruhkan jutaan rakyat, mahasiswa dan kaum muda dengan darah dan airmata. Generasi tua ini ternyata sangat lembek, penuh intrik, saling sikut dan sarat pertarungan kepentingan (conflict of interest). Ujungnya adalah perebutan kekuasaan dan uang, dengan cara mendayagunakan ”konstitusionalisme” sebagai senjata legal formal untuk mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan.

Dalam hal ini mahasiswa harus memposisikan diri sebagai kekuatan moral (moral force), dan sekaligus menjadi katalisator perubahan sosial dan demokrasi. Di sinilah peran mahasiswa sebagai pressure group. tatkala demokrasi di persimpangan jalan, mahasiswa segera mengambil alih. Mahasiswa sebagai pilar civil society (masyarakat demokrasi), ilmu yang dipelajarinya harus berpusat pada manusia yang berwajah kemanusiaan, kalau tidak Anda sebagai cendekiwan sendiri akan haus dan lapar di padang gurun pengembaraan ilmu yang makin sepi. Mengabaikan manusia berarti Anda telah melakukan eutanasia demokrasi dengan berbagai senjata yang telah Anda hasilkan dari bangku kuliah.

Oleh karena itu Heideger telah mengingat mahasiswa sebagai cendekiawan harus menjalankan dua kewibawaan: (1) Das rehnende denken: pemikirannya memperhitungkan—kehadiran mahasiswa perlu diperhitungkan sebagai asset strategis, menguasai dengan alasan membuat kalkulai politik, (2) Das andenkende denken, pemikirannya yang memperhatikan, kehadiran mahasiswa sebagi cendekiawan, mampu untuk berpikir, bersikap terbuka, perlu menjadi mahasiswa yang bebas dari mentalitas ikut arus.

Bagaimana mahasiswa memposisikan dirinya dalam konfigurasi kebangsaan ke depan dalam mengkawal demokrasi? Dan bagaimana standing point mahasiswa dalam situasi Indonesia saat ini? Mahasiswa memposisikan diri sebagai kekuatan nasional, kekuatan demokrasi, moral force, social force, pressure group, katalisator perubahan, mengembangkan politik populis—option for the poor, nonmachiavelis, solidaritas universal, non diskriminasi, menjadi garda depan perjuangan demokrasi, menjadi reference group.

Untuk menjamin  posisi di atas, ada empat fokus perjuangan politik mahasiswa pada saat ini maupun ke depan dalam rangka menyelamatkan demokrasi:

1. Pemberdayaan masyarakat sipil (civil society)
2. Penataan system politik yang bermoral
3. Pembangunan kultur keterbukaan dan demokrasi
4. Prinsip berpolitik mahasiswa hendaknya berpedoman pada karakter berikut; in principiis, unitas, in dubuiis, libertas, in omnibus, caritas (dalam hal prinsip kita bersatu, dalam hal terbuka kita bebas menentukan pendapat, dalam segala hal harus ada kasih), Mahasiswa terlibat dalam kegiatan politik dalam rangka menempatkan diri sebagai noblesse oblige.

Dalam hal ini, ketika menjajaki kehidupan pasca kampus mahasiswa harus mempersiapkan dan mengekskalasikan diri yang awalnya adalah intelektual tradisionil menjadi intelektual organik-profetik yang berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan peran itu hendaknya Anda berpegang pada prinsip moral pertama, Serviens in lumine veritatis, melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth). Dengan cara demikian  Anda menjalankan sebagian Academic Social Responsibilty.

Dan percayalah apapun yang Anda lakukan, Anda telah mewartakan prinsip moral kedua ”Gloria Dei Vivens Homo, Irenius, Adversus Haereses (memancarkan cahaya kemuliaan Allah penciptanya). Sekali lagi Vox Dispulum Vox Dei (suara mahasiswa adalah suara Tuhan). Ite Missa Est, pergilah kalian  diutus.

Oleh Ben Senang Galus

COMMENTS

Name

1 Tahun Berkarya,1,Agama,3,Agraria,1,Ahmad Dhani,1,Ahok,25,Aktivis,3,Alam,3,Anak,8,Anak Muda,27,Anggaran,1,Antikorupsi,1,Aparatur Negara,1,Arjen Robben,1,Artikel,230,Asmat,4,Asusila,5,Badung,9,bahasa,1,Bali,100,Bali Utara,2,Bandara Bali Utara,2,banjir,1,Bantuan CSR,1,Batam,16,BBM,1,Bedah Buku,1,Bencana Alam,2,Berita,5,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,1,BPJS,1,Budaya,43,Buku,1,BUMN,1,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,144,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,453,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Demokrasi,23,Denpasar,11,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Dilan 1990,1,Donny Isman,1,DPR RI,2,DPRD,1,E-KTP,4,Editorial,41,Edukasi,1,Ekonomi,6,Emi Nomleni,1,Ende,5,Entrepreneur,1,Feature,39,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,13,Focus Discussion,6,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,Gedged,1,Gempa,5,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,Gizi Buruk,1,GMKI,1,GMNI,1,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,2,Hiburan,24,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,45,Human Trafficking,5,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,2,Indonesia,2,Indonesian Idol,11,Inspirasi,4,Internasional,15,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,9,Jatim,3,Jawa Tengah,1,JK,1,Jodoh,1,Jogyakarta,3,Jokowi,16,Jomblo,2,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,244,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,1,Kemanusiaan,68,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,143,kepemudan,11,Kepri,1,kerohanian,2,Kesehatan,15,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,58,KPK,13,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,56,Kritik Sastra,4,Kupang,23,Kuta,1,Labuan Bajo,42,Lakalantas,9,langka,1,Larantuka,1,Lebu Raya,1,Lembata,2,Lifestyle,8,Lingkungan Hidup,16,Literasi,15,lombok,1,LP Cipinang,1,Madiun,1,Mahasiswa,39,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,1,Malang,3,Manggarai,86,Manggarai Barat,8,Manggarai Timur,20,Marianus Sae,1,Marion Jola,10,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,6,Media,2,Media Sosial,4,Medsos,3,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Motang Rua,1,Muda Petani,1,Munir,1,musik,1,Narkoba,7,Nasional,240,Natal,19,Ngada,5,Novanto,1,Novel,15,NTT,117,Nyepi,2,Olahraga,12,Opini,344,Orang Muda,16,Otomotif,1,OTT,2,pacaran,6,Papua,21,Pariwisata,24,Partai Politik,24,Paskah,4,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,1,Pencurian,2,Pendidikan,88,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,23,Perindo,1,Peristiwa,864,Peritiwa,2,Perlindungan Anak,2,Pers,3,Perzinahan,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,2,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,22,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Polisi,30,politik,81,Politikus,6,POLRI,6,PP PMKRI,1,Pristiwa,26,Prosa,1,PSK,1,Puisi,65,Puteri Indonesia,4,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi,16,reformasi,1,Regional,6,Religi,5,Remaja,2,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,10,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,23,Sajam,1,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sejarah Manggarai,1,Serial Story,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,3,Sospol,42,Start Up,1,Sumba,12,Surabaya,32,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,10,Tenun Manggarai,2,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,3,traveling,7,traveller,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,4,Viral,1,Wisuda,1,WNA,1,Yogyakarta,4,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Waspada Terhadap Bandit Demokrasi
Waspada Terhadap Bandit Demokrasi
https://3.bp.blogspot.com/-DGyR0CFTFQs/Wr9ktRCKXFI/AAAAAAAAAQg/DwWUvW8hYokoxjb8i1iUwRfLe5A8IIofQCPcBGAYYCw/s320/IMG-20180331-WA0012.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DGyR0CFTFQs/Wr9ktRCKXFI/AAAAAAAAAQg/DwWUvW8hYokoxjb8i1iUwRfLe5A8IIofQCPcBGAYYCw/s72-c/IMG-20180331-WA0012.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/04/waspada-terhadap-bandit-demokrasi.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/04/waspada-terhadap-bandit-demokrasi.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy