Ujian Nasional: Bentuk Supremasi Negara Terhadap Pendidikan

Salah satu wujud kerja negara (pemerintah) dalam dunia pendidikan adalah sebagai penentu kebijakan. Pemerintah dalam hubungan ini berkewaj...

Salah satu wujud kerja negara (pemerintah) dalam dunia pendidikan adalah sebagai penentu kebijakan. Pemerintah dalam hubungan ini berkewajiban sekaligus berhak untuk mengambil suatu kebijakan serta merekonstruksikan kebijakan pendidikan sebelumnya, yang mana tentunya dianggap kurang relevan. (Foto: Ilustrasi Geogle)
1. Pengantar

Memerhatikan nasib pendidikan di negara ini, kita hanya bisa mengelus dada. Yang paling menyedihkan dari semuanya adalah bahwa pemerintah selama ini terkesan tidak serius memberikan perhatian bagi terpenuhinya pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945. Ironis pula ketika biaya pendidikan yang minim ternyata banyak mengalami kebocoran yang mana kejahatan tersebut dilakukan oleh para praktisi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, harapan kita kepada para elite politik agar kembali menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memajukan rakyat agar bangsa ini bisa membuktikan bahwa Indonesia masih ada.

Karena pendidikan diabaikan dan kurang mendapat perhatian oleh pemerintah, maka berimplikasi semakin meluasnya bencana dan persoalan pendidikan kita di tanah air dari tahun ke tahun seakan tak pernah berhenti. Mulai dari fasilitas pendidikan yang tidak layak seperti gedung rusak, perabot dan peralatan minim, kemampuan dan kapasitas tenaga pendidikan masih di bawah standar, banyak anak-anak yang belum bisa mengenyam nikmatnya pendidikan, mutu pendidikan kita  makin jelek, persoalan pemotongan gaji guru honorer di Manggarai Timur sampai kepada tidak beresnya pelaksanaan Ujian Nasioanl.

Salah satu wujud kerja negara (pemerintah) dalam dunia pendidikan adalah sebagai penentu kebijakan. Pemerintah dalam hubungan ini berkewajiban sekaligus berhak untuk mengambil suatu kebijakan serta merekonstruksikan kebijakan pendidikan sebelumnya, yang mana tentunya dianggap kurang relevan. Artinya, persekolahan kita mau tidak mau tetap akan berada di bawah su-premasi negara; alias berada di bawah penguasa  politik atau ben-tuk lain represi negara (Ben Senang Galus, 1996).

Kalau mau jujur, kebijakan pemerintah mengenai pendidikian selama ini kurang bisa menjawab tantangan-tantangan universal pendidikian, kurang memecahkan masalah-masalah substansial pendidikan. Sekadar menyebut salah satu  masalah, misalnya permasalahan Kurikulum 2013 dengan pola dan sistemnya yang sampai sekarang masih terus layak untuk dipertanyakan. 

Kurikulum dimaksud sangatlah memerlukan guru-guru dengan  taraf hidup yang layak agar mereka memiliki dedikasi dan loyalitas untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja. 

Selain itu, K13 juga membutuhkan insfrastruktur pendidikan yang sangat lengkap. Sudahkah kebutuhan ini dipenuhi?  Permasalahan semacam ini menandakan wacana yang berkembang masih berkisar pada tataran dekonstruksi-dekosntruksi kebijakan sebelumnya. Artinya, ketika kebijakan sebelumnya dilihat tidak lagi relevan, kebijakan baru pun belum terpetakan secara jelas.

Buktinya, selama kita merdeka sekurang-kurangnya telah tiga kali perubahan sistem pendidikan nasional, dua belas kali perubahan kurikulum, dua belas kali perubahan sistem penentuan kelulusan, namun tidak berpengaruh perbaikan mutu pendidikan maupun model pembelajaran dan suasana kependidikan yang memungkinkan sekolah sebagai pusat pembudayaan pencerdasan bangsa.

Kebijakan yang selalu berubah-ubah, kebijakan lama belum tuntas, belum ada hasilnya, sudah diganti dengan kebijakan baru, sehingga kebijakan hanya semacam proyek. Akhirnya semuanya mogok, tidak ada hasilnya, pada hal telah menghabiskan dana triliyuan rupiah. 

Contoh kebijakan yang berubah-ubah ini seperti kebijakan pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB), cara belajar siswa aktif (CBSA), Links and Match, kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum satuan pendidikan (KTSP), K13, Ebtanas, Ujian Akhir Nasional (UN), Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru, dan sebagainya, itu semua hanya mneghabiskan uang rakyat hasilnya nol besar.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai perangkat peraturan yang menyertainya, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam manajemen pendidikan. Artinya semakin besarnya peranan sekolah di satu pihak, dan semakin berkurangnya peran pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan  pendidikan.

2. Ukuran Mutu Sekolah

Sebagai learning organization, sekolah dituntut mampu merumuskan tujuan atau program secara terukur. Keterukuran dalam penentuan program merupakan pedoman bagi guru dan kepala sekolah sendiri menjalankan fungsi dan alokasi dana. 

Realokasi dana dapat dilakukan dalam keadaan contingency, tetapi masih dalam batas pencapaian tujuan sekolah tidak akan terjadi kerugian ganda, yakni hilangnya energi yang terbuang percuma, hilangnya investasi yang semakin sulit dan langka, rasa ketidakpuasan karena jarak besar antarharapan dan hasil yang dicapai.

Demokratisasi pendidikan semacam ini adalah dasar yang tidak boleh ditawar dalam kehidupan bangsa beradab. Maka janganlah kita bermimpi demokrasi, kejujuran, bekerja keras, menghargai karya sendiri, menghargai pemikiran orang lain, dan lain sebagainya, akan dengan sendirinya terjadi jika tidak mengusahakan suatu sistem pendidikan demokratis, yang membebaskan manusia untuk dapat menjadi dirinya, dan dengan demikian juga menghargai orang lain untuk dapat menjadi dirinya. 

Ujian Nasional (UN) salah satu bentuk supremasi negara terhadap sistem pendidikan, sebab UN tidak lebih dari sekadar bentuk manipulasi terhadap demokratisasi pendidikan.

Demokratisasi pendidikan terkait dengan pengelolaan kualitas pendidikan yang kalau durutkan menjadi empat hal, yaitu; (i) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, bukan UN, (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu penge-tahuan, keterampilan, sikap arief bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional.

Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya siswa. 

Jadi sekolah harus mengontrol semua semberdaya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu.

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. 

Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensi-nergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar me-ngajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). 

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa prestasi di bidang cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. 

Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan (Cony Semiawan,1991).

Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai.

Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam school based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggungjawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai (Victorian’s Departement of Education, 1997). 

Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan benchmarking, menggunakan titik acuan standar, (Tony Bendel and Boulter, 1993, Bengt Karlof and Svante Ostblom,1994). 

Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstrakurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya.

Dalam hal ini misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario ba-gaimana mencapainya.

Evaluasi melalui UN akan sangat sulit dijadikan acuan untuk menstandarisasikan pendidikan nasional. Hal ini diakibatkan oleh beragamnya karakteristik demografi dan geografis para peserta didik yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, apalagi jika dilihat dari ketimpangan  antara satu wilayah dengan wilayah lainnya  dalam hal insfrastruktur  pendidikan sekolah sebagai pendukung esensial  dalam melakukan proses belajar mengajar.

Maka alangkah bijaknya jika “proyek” UN, yang setiap tahun menghabiskan dana tidak kurang dari Rp. 600 milyar,  bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, menambah sarana belajar, memberikan beasiswa kepada anak yang tidak mampu, biaya studi lanjut guru.

3. Ujian Nasional: Bentuk Supremasi Negara Terhadap Pendidikan

Salah satu contoh kebijakan pemerintah sebagai sebuah bentuk supremasi negara terhadap pendidikan mengundang banyak kritik adalah kebijakan mengenai perlu dilaksanakannya Ujian Nasional (UN). 

Dengan dalil UN bertujuan untuk mengukur kompetensi nasional siswa pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. 

Sangat jelas, bahwa dasar pertimbangan perlu dilaksanakannya UN, untuk mengukur kompetensi nasional (kognitif) peserta didik semata, adalah sebuah kebijakan yang keliru dan negara (pemerintah), dalam hal ini  negara (pemerintah) telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

Ketika mengukur “kompetensi nasional” sebagai dalil, maka gugatan dibalik itu selalu muncul. Manakala dalam pelaksanaan UN itu penuh dengan “kecurangan dan ketidakadilan”, dan menjadi pertanyaan bagi publik, apakah kemampuan siswa hanya diukur  dari mampu menyelesaikan soal-soal UN. 

Kalau itu yang dijadikan barometer, maka negara kita telah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD45, sebab yang ditekankan di situ hanya hard skills, sementara soft skills tidak pernah dijadikan pertimbangan mutu pendidikan.

Dan lebih  “berdosa” lagi UN sebagai  sebuah bentuk “pengkianatan” terhadap undang-undang dan tidak menghargai profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pembimbing terutama bagi guru-guru yang tidak mengampu mata pelajaran yang tidak di UN-kan. Di sisi lain bentuk kebijakan tersebut adalah sebagai sebuah bentuk supremasi negara atas pendidikan. 

Maka dengan kebijakan itu, segala hal yang berhubungan dengan penilaian peserta didik yang menjadi otoritas guru dan sekolah menurut amanat UU No. 20/2003, sekadar sebagai hiasan belaka.

Dalam perjalanannya dari waktu ke waktu UN tidak menjamin terhadap semakin meningkatnya mutu pendidikan di tanah air. Sebab kalaupun sebagai alat kontrol untuk memastikan kualitas  (quality assurance)  mutu pendidikan, namun tidak akan pernah berubah kualitasnya, jika infrastruktur pendidikan dan mutu guru tidak pernah diperhatikan.

Memang dalam tataran pendidikan, UN merupakan salah satu instrumen penilaian pengetahuan akademik  (kognitif), namun bukan satu-satunya, sebab masih ada instrumen lainnya sebagai tolok ukur kecerdasan siswa seperti aspek psikomotorik, aspek afektif (sosial, emosional, spiritual dan moral). Singkat kata dua aspek telah tersingkir dari hakekat pendidikan, dan diletakkan pada posisi sebagai penunjang pendidikan. 

Menurut Lowenfeld (1967), pendidikan yang lebih banyak menekankan aspek akademik (kognitif/rasionalitas), maka pendidikan itu tidak lebih sekadar transfer of knowledge, yang cenderung memuaskan aspek rasionalitas siswa yang disimbolkan dalam angka-angka yang tertera dalam rapor atau ijazah.

Dalam sistem pendidikan yang demikian, out put pendidikan tidak menciptakan kehamonisan jiwa peserta didik (well balance education), dan  pengembangan pribadi seutuhnya (the whole personality). Oleh karena itu segi pikiran dan perasaan haruslah dibina secara seimbang, supaya kemampuan kreatif dan kecerdasan tiap individu dapat tumbuh dan perkembang seimbang.

Pendidikan yang lebih menekankan aspek kognitif/rasionalitas, maka anak didik menjadi sombong dan berpikir pragmatis serta sosialisasi diri rendah (ekstrovet). Transfer of knowledgen begitu ditekankan dalam pendidikan sehingga dimensi lain pendidikan seperti dimensi etis, spiritual, sosial, dan emosional terlupakan. Akibatnya pendidikan kita menjadi berat sebelah, yang pada gilirannya melahirkan manusia-manusia yang tinggi kadar intelektualisnya, namun tanpa emosi dan jiwa sosial yang haus akan nilai-nilai human.

Melalui pendekatan tunggal kognitif (rasionalitas) sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik, maka pendidikan kita  dari tahun ke tahun tidak akan pernah membawa perubahan apapun pada peserta didik. Anak didik terpaksa diajarkan untuk menghafal seluruh isi mata  pelajaran, tanpa memahami hakekat isi mata pelajaran itu, argumentasi dan narasi anak didik sebatang korek api alias dangkal. 

Dengan demikian pendidikan kita membuat anak didik  sebagai “mesin” dalam proses perkembangan yang automatis. Automasasi membuat peserta didik  bukan lagi subyek yang otonom, melainkan  obyek penelitian yang tertindas karena keseim-bangan psikologisnya terguncang ketika norma-norma etos sosial, human, emotional, spiritual di jungkirbalikkan. 

Maka tidak heran kalau rasa empati, solidaritas sosial pada anak didik kita meluntur habis. Itulah gejala umum hasil pendidikan kita, dan  karenanya, menurut  Franz Magnis Suseno (1984), pendidikan itu telah mengabaikan filososi pendidikan yakni memanusiakan manusia.

Makin meningkatnya  kompleksitas kehidupan, akibat dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap usaha pendidikan yang memperhitungkan semua komponen pembentukan watak manusia, adalah membantu manusia meningkatkan kemampuannya dan bahkan sudah merupakan conditio sine qua non, demi untuk mengungkapkan martabatnya sebagai manusia sempurna.

Namun penekanan yang berlebihan pada aspek kognitif dalam kompleksitas pendidikan, akan menyebabkan pudarnya atribut pe-ngembangan the whole personality, dan dapat menjerumuskan anak didik  kepada sikap hidup yang intelektualistik konservatif, dan bukan mustahil  anak didik hanya dapat menirukan pola berpikir yang serba postulat, tanpa kemungkinan melakukan penjelajahan konseptual yang membuka peluang bagi “creative thinking” untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Kebijakan pemerintah dilaksanakannya UN sekaligus menandakan bahwa tidak ada lagi kontroversi masalah mempolakan  pendidikan nasional.  UN  diharapkan bisa menjadi piranti untuk memotivasi siswa, orangtua siswa, para guru dan pihak sekolah untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran bagi peserta didik. Pada tataran ini, tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat akan terus mengajak sekolah untuk menunjukkan akuntabilitas, obyektivitas, dan transparansinya dalam menentukan kelulusan peserta didiknya.

Sebagai wujud tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta untuk membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan. Mampukah sekolah yang masih berada di bawah bayang-bayang supremasi negara manyambut ajakan masyarakat menolak Ujian Nasional? Sebab UN telah merusak sendi-sendi utama pendidikan. Anak-anak di seluruh Indonesia dididik dengan cara yang berbeda-beda tapi diuji dengan cara yang sama.

Anak-anak yang tinggal di kota besar,  dengan akses informasi yang lebih mudah dengan anak yang berada dipendalaman diuji dengan alat yang sama. Akhirnya, para guru mati-matian membuat nilai nasional siswa baik. Seharusnya pendidikan itu mengutamakan anak-anak, mengutamakan kepentingan peserta didik, apalagi saat ini di abad 21 kebutuhan anak-anak mampu berfikir kritis, kreatif sangat tinggi, sehingga apabila fokus beralih pada Ujian Nasional tentu saja anak-anak kita akan ketinggalan dalam berbagai hal.

Banyak hal yang harusnya diperhatikan seperti proses mendidik, keterjaminan pengaturan proses berbagai tempat, dan meratanya kualitas guru di daerah-daerah.Kualitas guru di Indonesia, masih tidak merata. Karena belum ada jaminan kualitas guru. 

Selain itu sarana dan pra-sarana sekolah masih banyak yang sangat buruk. Menurut saya mestinya hal-hal tersebut yang harus menjadi perhatian bukannya UN. Dan juga Ujian Nasional yang ingin dikendalikan pada fungsinya yaitu pada memetakan kemampuan sekolah, jadi memetakan sekolah bukan anak-anak. Maka itu bisa dilaksanakan tanpa sedikit pun menentukan apa-apa,

Jika kita kembalikan ke latarbelakang dan tujuan dicanangkannya pendidikan berkarakter (Character Building), maka keberadaan UN adalah perusak pendidikan berkarakter bangsa Indonesia. 

Mengapa ? Selain berbagai argumen yang telah penulis sampaikan diawalnya. Ada hal yang jauh lebih subtansial bahwa UN tidak bisa dipertahankan dan tidak dibutuhkan lagi. UN hanya melihat hasil, bukan proses pembelajaran (karakter) yang diperoleh siswa.

Apakah 18 karakter yang diharapkan oleh pemerintah itu akan diperoleh dari Si UN. Tidak sesederhana itu mendapatkan apa yang disebut karakter/kepribadian. Karakter itu diperoleh dengan proses panjang, yakni pada masa-masa di sekolah. 

Jika karakter yang diharapkan sama halnya dengan pemerintah inginkan. Maka, siswa harus ditempa seperti besi, yang sebelum di bentuk, harus dibakar dengan api yang membara, lalu dipukul-pukul untuk membentuk besi tersebut.

Ketika hasil menjadi ukuran, bukan proses. Maka, wajah Indonesia tidak akan berubah. Indonesia akan melahirkan kembali generasi yang korupsi, kerusakan moral, dan generasi yang kehilangan jati diri. Hal ini selaras dengan ketika yang dibangun dari diri seorang manusia hanya keecerdasan otak saja, tidak diselaraskan dengan kecerdasan spritual dan kecerdasan emosional.

Oleh: Ben Senang Galus, Pemerhati masalah sosial, tinggal di Yogyakarta

COMMENTS

Name

1 Tahun Berkarya,1,Agama,3,Agraria,1,Ahmad Dhani,1,Ahok,25,Aktivis,3,Alam,3,Anak,8,Anak Muda,27,Anggaran,1,Antikorupsi,1,Aparatur Negara,1,Arjen Robben,1,Artikel,230,Asmat,4,Asusila,5,Badung,9,bahasa,1,Bali,100,Bali Utara,2,Bandara Bali Utara,2,banjir,1,Bantuan CSR,1,Batam,16,BBM,1,Bedah Buku,1,Bencana Alam,2,Berita,5,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,1,BPJS,1,Budaya,43,Buku,1,BUMN,1,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,144,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,453,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Demokrasi,23,Denpasar,11,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Dilan 1990,1,Donny Isman,1,DPR RI,2,DPRD,1,E-KTP,4,Editorial,41,Edukasi,1,Ekonomi,6,Emi Nomleni,1,Ende,5,Entrepreneur,1,Feature,39,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,13,Focus Discussion,6,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,Gedged,1,Gempa,5,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,Gizi Buruk,1,GMKI,1,GMNI,1,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,2,Hiburan,24,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,45,Human Trafficking,5,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,2,Indonesia,2,Indonesian Idol,11,Inspirasi,4,Internasional,15,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,9,Jatim,3,Jawa Tengah,1,JK,1,Jodoh,1,Jogyakarta,3,Jokowi,16,Jomblo,2,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,244,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,1,Kemanusiaan,68,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,143,kepemudan,11,Kepri,1,kerohanian,2,Kesehatan,15,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,58,KPK,13,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,56,Kritik Sastra,4,Kupang,23,Kuta,1,Labuan Bajo,42,Lakalantas,9,langka,1,Larantuka,1,Lebu Raya,1,Lembata,2,Lifestyle,8,Lingkungan Hidup,16,Literasi,15,lombok,1,LP Cipinang,1,Madiun,1,Mahasiswa,39,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,1,Malang,3,Manggarai,86,Manggarai Barat,8,Manggarai Timur,20,Marianus Sae,1,Marion Jola,10,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,6,Media,2,Media Sosial,4,Medsos,3,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Motang Rua,1,Muda Petani,1,Munir,1,musik,1,Narkoba,7,Nasional,240,Natal,19,Ngada,5,Novanto,1,Novel,15,NTT,117,Nyepi,2,Olahraga,12,Opini,344,Orang Muda,16,Otomotif,1,OTT,2,pacaran,6,Papua,21,Pariwisata,24,Partai Politik,24,Paskah,4,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,1,Pencurian,2,Pendidikan,88,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,23,Perindo,1,Peristiwa,864,Peritiwa,2,Perlindungan Anak,2,Pers,3,Perzinahan,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,2,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,22,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Polisi,30,politik,81,Politikus,6,POLRI,6,PP PMKRI,1,Pristiwa,26,Prosa,1,PSK,1,Puisi,65,Puteri Indonesia,4,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi,16,reformasi,1,Regional,6,Religi,5,Remaja,2,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,10,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,23,Sajam,1,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sejarah Manggarai,1,Serial Story,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,3,Sospol,42,Start Up,1,Sumba,12,Surabaya,32,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,10,Tenun Manggarai,2,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,3,traveling,6,traveller,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,4,Viral,1,Wisuda,1,WNA,1,Yogyakarta,4,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Ujian Nasional: Bentuk Supremasi Negara Terhadap Pendidikan
Ujian Nasional: Bentuk Supremasi Negara Terhadap Pendidikan
https://4.bp.blogspot.com/-sr_zKvjcq9E/WtcSzOew5CI/AAAAAAAAArc/W4WT4fDwYxkjtbo3dY1qiRWxk92EAah_QCLcBGAs/s320/20180418173806.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-sr_zKvjcq9E/WtcSzOew5CI/AAAAAAAAArc/W4WT4fDwYxkjtbo3dY1qiRWxk92EAah_QCLcBGAs/s72-c/20180418173806.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/04/ujian-nasional-bentuk-supremasi-negara.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/04/ujian-nasional-bentuk-supremasi-negara.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy