PPO Matim Dinilai Beri Keputusan Sepihak, Begini Komentar LMND
Cari Berita

PPO Matim Dinilai Beri Keputusan Sepihak, Begini Komentar LMND

MARJIN NEWS
18 April 2018

Selo Jome Selaku ketua LMND menyatakan Pernyataan Sikap terkait Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Ibu Frederika Sock terhadap Para Guru THL. (Foto: Remigius)
Borong, Marjinnews.com- Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ruteng menilai kebijakan yang di buat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur merupakan kebijakan yang semenah-menah.

Kepada Merjinnews.com, Selo Jome Selaku ketua LMND menyatakan Pernyataan Sikap terkait Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur Ibu Frederika Sock terhadap Para Guru THL.

Sekretaris LMND menilai masalah tersebut adalah penyelewengan terhadap asas keadilan dan kesejahteraan dalam UUD 1945. Kebijakaan yang dibuat oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur merupakan Kebijakan yang diambil semenah-menah sehingga ada indikasi akan menimbulakan konflik horisontal terhadap guru THL dan BOSDA. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh Kadis PPO Manggarai Timur tidak sesuai dengan kesepakatan bersama penyelenggara Negara dalam hal ini Bupati Manggarai Timur dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

Terkait dengan adanya kebijakan yang diambil oleh Kadis PPO Kabupaten Manggarai Timur, LMND menganggap Kadis P dan K Kabupaten Manggarai Timur sudah melanggar UU Pasal 28C dan D, tentang Hak Asasi Manusia. Di samping itu, terkait intimidasi yang dilakukan oleh Kadis p dan k kabupaten Matim seperti yang dilangsir oleh beberapa media online, LMND menilai Kadis p dan k Kabupaten Matim telah melanggar UU pasal 28 E tentang kebebasan mengemukakan pendapat.

Bukan hanya itu, seperti yang dilansir oleh media OnLine, Kadis PPO Kabupaten Matim juga membuat keputusan sepihak kepada 24 guru berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dengan dialihkan ke guru BOSDA pada bulan Februari. Berjalannya waktu Kadis P dan K juga telah mengalihkan seluruh guru THL ke guru BOSDA yang bejumlah 253 orang. LMND mengganggap kebijakan Kadis P dan K Kabupaten Matim sebagai abuse of power, selain menabrak aturan ditingkat kabupaten (PERDA APBD) dan Nasional (UU No. 14 tahun 2015, UU No. 20 Tahun 2003, Permendikbud No. 10 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008).

Selain itu, LMND melihat Peraturan Daerah tentang APBD adalah kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah yang telah melalui proses panjang dalam pembahasannya.

Karena itu, persoalan yang terjadi di internal Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur tidak dapat serta merta putus di tengah jalan. Terkait dengan hal ini LMND  menilai kebijakan yang diambil oleh Kadis PPO Kabupaten Matim tidak mematuhi Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama. LMND juga menyayangkan sikap dari Bupati Manggarai Timur  yang sampai saat ini belum memberikan keterangan yang pasti terkait kebijakan yang telah diambil oleh Kadis P dan K Matim.

Berdasarkan pandangan di atas maka kami Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ruteng  menyatakan sikap sebagai berikut;

Mendesak Kadis P dan K Kabupaten Matim untuk segera meminta maaf kepada guru-guru di Manggarai Timur terkait pernyataan yang dia sampaikan yaitu “ Para Guru THL yang Tidak Sabar Segera Mencari Pekerjaan Lain”.

Meminta Kadis PPO Matim menyerahkan Surat Rekomendasi BPK terhadap pemberhentian sejumlah THL dan penyamaan gaji sesuai Honor BOSDA.

Mendesak Bupati Manggarai Timur agar menjalankan Rekomendasi yang telah dibuat oleh Komisi C DPRD Kabupaten Manggarai Timur antara lain,

Peraturan Daerah tentang APBD adalah kesepakatan bersama, DPRD dan pemerintah yang melalui proses panjang dalam pembahasaannya. Oleh karena itu terhadap APBD yang telah ditetapkan tidak bisa diubah di tengah jalan baik oleh DPRD maupun pemerintah. Kadis PPO Matim hendaknya mematuhi peraturan daerah yang telah disepakati bersama tanpa ada tendensi untuk mengutamakan kesepakatan bersama atas alasan apapun.

Kebijakan THL dan BOSDA juga telah melalui proses panjang, asas penetapan pengangkatan dan penetapan THL, dan tenaga BOSDA sudah berdasarkan ketentuan petunjuk teknis yang mengikutinya dalam mana hal tersebut bersifat final dan mengikat.

Kadis PPO Matim telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan surat pembayaran insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan THL yang disesuaikan dengan besaran pembiayaan untuk pendidik/guru BOSDA.

Komisi C Kab. Matim merekomendasikan bahwa surat tersebut dinyatakan tidak berlaku, dengan memperhatikan peraturan daerah tentang APBD kabupaten matim tahun 2018.

Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dinas p dan k Matim hendaknya menunggu LHP BPK dan rekomendasi lembaga DPRD sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Semua gaji THL dan BOSDA ditunda pembayarannya khusus untuk Dinas P dan K Matim sampai rekomendasi DPRD Kabupaten Matim ditindaklanjuti.

Komisi C merekomendasikan agar Kepala Dinas PPO Matim untuk segera dicopot dari jabatannya karena sudah menyalahgunakan kewenanggan dan kekuasaanya terhadap beberapa rekomendasi atas persoalan ini maka komisi meminta agar DPRD membentuk panitia khusus jika rekomendasi yang dimaksud tidak ditindaklanjuti.

Meminta Kapolres Manggarai untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kadis PPO Kabupaten Matim terhadap guru THL yang melakukan aksi demonstrasi karena dinilai melanggar UU HAM pasal 28 C Poin 2 tentang setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara Kolektif dalam membangun Masyarakat dan Negarnya.

SALAM PEMBEBASAN
PANJANG UMUR PERJUANGAN
MENANGKAN PANCASILA.

Laporan : Oswaldus Sirno
Editor.   : Remigius Nahal