Kerangka Bisnis PT Freeport, Membumikan Pelanggaran HAM Di Papua

Sejak penandatanganan kontrak karya (KK) PT Freeport pada 1967, tidak pernah lepas dari pro dan kontra yang melingkupi bisnis pertambangan ini. (Foto: Dok.Pribadi)

Polemik persoalan pertambangan yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia di tanah Papua lagi terjangkit banyak persoalan.

Persolan PT Freeport, pemerintah terus menegosiasikan akuisisi 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan segera mengakuisisi hak partisipasi (Participating Interest) Rio Tinto di Freeport Indonesia sebesar 40 persen.

Dalam penyapaiannya menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan pemerintah telah menunjuk Morgan Stanley sebagai konsultan independen, untuk melakukan valuasi nilai saham Rio Tinto tersebut.

"Saya kira tim Kementerian Keuangan, Inalum dan sebagainya, menunjuk pihak independen yang bisa diterima bersama untuk melakukan due diligence, kalau tidak salah Morgan Stanley," ungkapnya.

"Supaya kita bisa tahu 40 persen kira-kira ini nilainya berapa. Di samping itu ini akan digunakan untuk negosiasi mengambil sisanya dari Freeport Mc Moran. Kalau kita mau tabrak langsung beli, pasti harganya mahal," imbuh dia dalam warta Berita medeka.com pada 21 April 2018 lalu.


Sejak penandatanganan kontrak karya (KK) PT Freeport pada 1967, tidak pernah lepas dari pro dan kontra yang melingkupi bisnis pertambangan ini.

Situasi yang menghangat saat ini merupakan konsekuensi logis implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang yang ditandandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 12 Januari 2009 masih berlaku pada pemerintahan saat ini.

Ketentuan tersebut memaksa perusahaan pemegang KK mematuhi 3 (tiga) ketentuan pokok sebagai berikut.

Pertama, upaya pengakhiran KK yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian (Pasal 169). Komitmen ini telah dilakukan dengan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari 2017.

Kedua, kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pemegang KK mendapat kompensasi selama selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diberlakukan (Pasal 103 jo Pasal 170). Proses dan penetapan kemungkinan lokasi pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, atau Provinsi Papua inilah yang masih menjadi sumber ketegangan.

Ketiga, kewajiban divestasi. Setelah lima tahun berproduksi, maka perusahaan yang dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Mekanisme divestasi diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang menekankan kewajiban perusahaan asing di bidang pertambangan untuk divestasi sampai 51 persen secara bertahap serta memperbolehkan perpanjangan izin lima tahun sebelum izin usaha berakhir.

Polemik di atas mengungkap realitas sejatinya hanyalah pertentangan kepentingan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia.

Dalam berbagai diskursus, hampir semua menihilkan persoalan HAM yang selama ini terjadi, khususnya bagi pemilik wilayah adat Amungsa sebagai lokasi konsesi pertambangan. Secara khusus, problem HAM yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam empat kategori sebagai berikut.

Pertama, klaim atas kepemilikan wilayah adat. Dasar masuknya perusahaan melakukan pertambangan adalah KK dengan pemerintah Indonesia pada 7 April 1967. Masyarakat adat, khususnya Suku Amungme, menilai kehadiran perusahaan tanpa melibatkan mereka.

Klaim tersebut sangat dipahami sebab pelibatan baru pada 1974 ketika konsep Januari Agrement dilakukan yang menekankan aspek pemberdayaan masyarakat dan "membolehkan" perusahaan meneruskan kegiatan penambangan. Hal itu bukan berarti menjadi dasar penguasaan wilayah adat masyarakat secara sepihak.

Demikian halnya, pemberian dana perwalian kepada beberapa yayasan yang menaungi masyarakat adat, belumlah cukup mempersentasikan komitmen pengakuan terhadap hak ulayat mereka.

Situasi inilah yang sekarang menjadi salah satu dasar penuntutan masyarakat adat Suku Amungme untuk memperoleh saham secara cuma-cuma dalam proses divestasi.

Hal itu tentu harus dimaknai sebagai bagian dari implementasi konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan adanya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Kedua, praktik kekerasan dan bisnis keamanan. Kehadiran perusahaan secara umum selalu mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan (sebelum pemisahan Polri dan TNI pada 2000) dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bahkan, pada 2011 media massa mengulas mengenai alokasi dana pengamanan sebesar 14 juta dollar AS kepada aparat keamanan di Papua.

Berbagai catatan kekerasan terhadap masyarakat yang menuntut hak-haknya, seperti peristiwa penembakan terhadap pekerja PT Freeport Indonesia, dan alokasi dana perusahaan untuk kepentingan pengamanan bukan hal yang sulit dicari di media massa. Bahkan, Komnas HAM RI pada 2011 secara serius telah melakukan pantauan atas persoalan ini.

Demikian halnya, beberapa lembaga yang concern dalam pemajuan HAM, di antaranya Elsam menyorot praktik dimaksud dan mengulasnya dalam Laporan Perjuangan Amungme antara Freeport dan Militer.

Ketiga, persoalan lingkungan hidup. Berbagai kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari pertambangan yang dilakukan perusahaan.

Tentu hal yang paling menonjol adalah dugaan pencemaran akibat limbah (tailing) yang berkait erat dengan masalah ekologis.

Meskipun sudah ada upaya-upaya pengelolaan limbah oleh perusahaan, tidak sepenuhnya diyakini terjadi pemulihan yang efektif.

Problem limbah ini juga berkelindan dengan situasi sosial, kehadiran masyarakat dari berbagai wilayah untuk mendulang dan berupaya memperoleh sisa emas menjadi salah indikasinya. Tentu, selain dampak lingkungan dan sosial yang terjadi, baik langsung atau tidak, situasi ini memunculkan peluang pelibatan jasa pengamanan.

Keempat, aspek ketenagakerjaan. Faktor utama dalam aspek ketenagakerjaan adalah keselamatan kerja. Situasi ini belum sepenuhnya dijamin oleh perusahaan.

Peristiwa paling dramatis adalah runtuhnya terowongan di Big Gossan (2013) yang menewaskan 28 orang dan 10 luka-luka.

Problem lain yang dihadapi oleh sekitar 32.000 pekerja PT Freeport Indonesia adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Situasi ini selalu muncul ketika pembahasan persoalan pelarangan ekspor bahan mentah, rencana renegoisasi kontrak, dan divestasi. Tentunya, dalam aspek perlindungan masa depan pekerja, mereka menjadi pihak paling rentan akibat aksi korporasi.

Dengan demikian, diharapkan bahwa kehadiran perusahaan dapat mendemonstrasikan komitmen dalam upaya penghormatan HAM. dark berbagai segitivitas kehidupan masyarakat setempat disekitaran daerah operasi PT Freeport

Selain itu, negara juga mampu mewujudnyatakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM dalam dunia bisnis yang akan memberikan dampak positif bagi warga negara.

Oleh: Emanuel Turot
Aktivis PMKRI Cabang Yogyakarta St. Thomas Aquinas

COMMENTS

Name

Artikel,140,Bali,108,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,143,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,175,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,529,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,2,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,34,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,4,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,3,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,25,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,59,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,13,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,273,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,4,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,112,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,52,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,275,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,199,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,400,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,16,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1022,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,34,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,84,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,18,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,18,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,44,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,43,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,5,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,9,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,4,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Kerangka Bisnis PT Freeport, Membumikan Pelanggaran HAM Di Papua
Kerangka Bisnis PT Freeport, Membumikan Pelanggaran HAM Di Papua
https://4.bp.blogspot.com/-lBwoZtprrfc/Wt8blLYqHGI/AAAAAAAAA6o/YzPt-xFjIPYpZ7SfCNAkoJPa77ucfp5uQCLcBGAs/s320/IMG-20180424-WA0031.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-lBwoZtprrfc/Wt8blLYqHGI/AAAAAAAAA6o/YzPt-xFjIPYpZ7SfCNAkoJPa77ucfp5uQCLcBGAs/s72-c/IMG-20180424-WA0031.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/04/kerangka-bisnis-pt-freeport-membumikan.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/04/kerangka-bisnis-pt-freeport-membumikan.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy