Kegagalan Reformasi, Sindrom Negara Gagal

Situasi yang penuh pertentangan di antara masyarakat itu dinamakan state of nature dimana manusia saling bersaing dan berkompetisi tanpa aturan dan ketiadaan hambatan atau restriksi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya (Foto: Dok. Pribadi)
Opini, marjinnews.com - Jika kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan fundamental seperti ini, bagaimana kondisi sosial  masyarakat   kita saat ini? Jawabannya tunggal: dalam keadaan “emergency” atau meminjam terminologi H.G. Wells (1987), telah mengalami apa yang disebutnya sebagai “ at death’s door”. Setidak-tidaknya ada beberapa hal sebagai sebab kemungkinan.

Pertama, munculnya  kesenjangan atau terputusnya hubungan antargenerasi dapat membawa akibat runtuhnya peradaban  kebangsaan, oleh karena itu kehidupan generasi muda kita  saat ini maupun ke depan  akan mengalami kehilangan akar sejarah dengan peradaban bangsa masa lampaunya. Yakni bangsa yang pernah dicitrakan sebagai bangsa  yang memiliki peradaban tinggi dan religius ternyata mencatat banyak peristiwa kekerasan (chaos), dalam kondisi yang demikian chaos akan memunculkan “kebudayaan baru” yang disebut “quasi culture”. 

Akibatnya kepribadian bangsa Indonesia saat ini maupun ke depan akan mengalami kerapuhan  oleh proses perubahan yang tidak pernah berhenti. 

Kedua, kekerasan adalah sudah semacam ideologi baru yang nota bene tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan yang secara sah memiliki monopoli atas perangkat kekerasan  (organized violence), melainkan telah dilakukan pula oleh  masyarakat kebanyakan. Jika kebudyaan kita ternyata berujung dengan kekerasan,  interaksi dan semangat membesar-besarkan perbedaan, eksistensi kebudayaan kita patut dipertanyakan.

Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa proses dinamisasi dan peningkatan, kreativitas terjadi pula di kalangan masyarakat. Masyarakat  dihadapkan pada tantangan kehidupan sehari-hari yang serba sulit, sehingga mau tidak mau harus berusaha untuk survive, ditambah lagi suatu kemungkinan terjadinya involusi budaya, yaitu kencendrungan sikap masyarakat yang semakin eksklusif.

Keempat, dengan perubahan yang begitu cepat dapat menyebabkan timbulnya gejala disorientasi kultural  yang menjurus pada disintegrasi budaya. Sebenarnya saat ini sudah terjadi yakni, dimana lapisan     dalam  kebudayaan kita “ethico-mythical nucleus” yang merupakan  central point of reference  telah mengalami kematian, seperti moral dan etika.  Dalam  kehidupan masyarakat telah terjadi  penyimpang etika dan moral yang serius, seperti adanya budaya “mumpung”, penyalagunaan wewenang, KKN, pelecehan seksual, kecenderungan mudah terjadi tindakan balas dendam. 

Catatan pengantar ini, menunjukkan berbagai kemungkinan tidak dapat tidak karena, krisis nasionalisme, krisis kebangsaan dan kegagalan negara Indonesia.

Krisis Nasionalisme, Krisis kebangsaan
Apa yang sesungguhnya terjadi saat ini ialah betapa kita mengalami “krisis nasionalisme, krisis kebangsaan,”, setidaknya kita mengidap ambivalensi dan ambiguitas tentang nasionalisme yang di masa lalu mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai Indonesia merdeka.

Bahwa ada kekhawatiran, nasionalisme menjadi usang oleh dominasi kapitalisme dan sebagian akibat formalisme paham kebangsaan oleh Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru di masa lalu.

Dewasa ini, nasionalisme dan nasionalitas di Indonesia menjadi fokus analisis para intelektual di dalam dan luar negeri. Salah satu analis Barat, Robert I Rotberg, Direktur Program Konflik Jhon F Kennedy School of Government, Harvard University, AS, menegaskan bahwa krisis multi dimensi di Indonesia membutuhkan solusi yang efektif  dan cepat.

Bagi Indonesia, sangat penting memiliki para pemimpin yang kuat, visioner dan legitimate. Ketiganya merupakan suatu keharusan, sebagai conditio sine qua non mengingat Indonesia saat ini berada dalam zona bahaya atau zona merah dari sebuah negara bangsa (nation building) lemah yang bergerak menuju negara yang gagal (Robert I Rotberg, 2002)

Dalam pandangan Rotberg, Indonesia akan selamat dan terlindung dari bahaya menjadi negara bangsa yang gagal, apabila memiliki kepemimpinan yang kuat dan visioner serta ada komitmen untuk membantu Indonesia dalam bidang ekonomi dan rekonstruksi sosial, khususnya dalam upaya penegakan hukum.

Rotberg juga berpendapat bahwa Indonesia akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa tahun mendatang dan memerlukan kepemimpinan yang berbobot dan kuat untuk menghindari terjadinya ”negara gagal dan disintegrasi”.

Persoalan yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah perekonomian yang lemah, gerakan separatisme, etnonasionalisme, etnodemokrasi, serta konflik sosial.

Apabila konflik sosial tidak segera ditangani, saya khawatir konflik berlatar belakang perbedaan etnis, agama atau bahasa akan berkembang di seluruh daerah tanpa sebab yang jelas. Di sini perlunya penguatan pemerintah berdasarkan hukum desentralisasi tanpa perpecahan, sekaligus penguatan nilai-nilai politik secara nasional.

Indonesia memiliki keuntungan adanya sentimen nasional yang kuat tetapi sekaligus memiliki sumber-sumber yang potensial menciptakan instabilitas politik atau ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Setidaknya ada empat kategori negara bangsa yakni negara bangsa (nation state): negara bangsa yang kuat (strong state) negara bangsa yang lemah (weak state), negara bangsa gagal (failed state),dan Negara babngsa runtuh (collapsed state). Fenomena kegagalan negara bukan hal yang baru di dunia. Setelah keruntuhan Uni Soviet, dari jumlah 197 negara yang berada dalam transisi demokrasi, di antaranya banyak yang lemah dan menghadapi bahaya menuju kegagalan.

Gagal dan diantaranya telah gagal pada tahun 1990 dan beberapa diantaranya telah runtuh. Sejak periode itu konflik dalam negara sangat banyak terjadi yang mengakibatkan sedikitnya sembilan juta orang tewas dan empat juta menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Ini merupakan ancaman bagi tertib dunia.

Dalam keadaan sekarang dunia tidak dapat lagi mengambil jarak terhadap kebersamaan  negara yang lemah atau gagal.

Kegagalan negara berdampak tidak hanya pada situasi keamanan dan kedamaian di negara bersangkutan, tetapi juga negara-negara tetangga dan tertib dunia secara keseluruhan. Karena itu merupakan sesuatu yang imperatif bagi masyarakat internasional dan organisasi-organisasi multinasional untuk mencegah suatu negara menjadi lemah dan gagal. Kelemahan atau kegagalan negara bangsa, berasal dari faktor-faktor fisik geografis, faktor sejarah akibat kesalahan-kesalahan pada masa kolonial, kebijakan luar negeri atau kesalahan lainnya.

Namun, faktor utama kegagalan suatu negara lebih karena faktor manusia. Keputusan-keputusan yang salah dan merusak dari para pemimpin memberikan berkontribusi yang besar terhadap kegagalan negara. Meminjam bahasa Rotberg, indikator negara yang kuat antara lain tingkat keamanan dan kebebasan yang tinggi, perlindungan lingkungan untuk menjadi pertumbuhan ekonomi, sejahtera dan damai, yang kesemuanya bisa dimungkinkan kalau ada pemimpin yang kuat dan didukung rakyat.

Sebaliknya negara-negara yang gagal cenderung menghadapi konflik yang berkelanjutan, tidak aman, kekerasan komunal, maupun kekerasan negara sangat tinggi, permusuhan karena etnik agama ataupun bahasa, teror, jalan-jalan atau infrastruktur fisik lainnya dibiarkan rusak ( Adyaksa Dault, 2002).

Bangsa Indonesia yang kini sedang mengalami proses transisi demokrasi, benar-benar sedang berada dalam situasi kritis karena kini kita tepat berada di persimpangan jalan keselamatan atau jalan kehancuran. Bila proses transisi ini tidak dapat kita lalui dengan baik, demikian sosiolog Imam Prasodjo, ancaman yang kita hadapi tidak saja proses disintegrasi bangsa (lepasnya wilayah tertentu dari negara), tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya proses disintegrasi sosial atau hancurnya  social bond (kerekatan sosial) dalam masyarakat.

Bila social bond hancur, akan tumbuh social distrust (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga kelompok satu dengan yang lain dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan saling berupaya meniadakan. Dalam situasi  ini, menurut Imam Prasodjo, tawuran massal gaya Thomas Hobbes, war of all against all, bukan lagi menjadi khayalan (Iman Prasodjo, 2007).

Situasi yang penuh pertentangan di antara masyarakat itu dinamakan state of nature dimana manusia saling bersaing dan berkompetisi tanpa aturan dan ketiadaan hambatan atau restriksi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan jika perlu membunuh dan penghalalan segala cara lainnya atau paling tidak menguasai orang lain.

Pada tataran abstraksi ini, manusia dipandang sebagai serigala yang saling berkelahi untuk mendapatkan kebebasan atau makanan bagi dirinya. Jadi aturan yang adapun hanya dipergunakan agar tidak terjadi tindakan yang mungkin menghancurkan diri sendiri atau dalam bahasa lain “…..Suatu proses untuk memperoleh apa yang kita kehendaki ataupun mengelakkan apa yang tidak kita sukai.” (Deliar Noer, 1982).

Bagi Hobbes, cara yang paling efektif untuk menghentikan situasi itu adalah dengan menciptakan suatu pemerintahan yang kuat agar mampu melakukan represi dan menegakkan aturan. Sosok pemerintah yang kuat itu digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang menyeramkan dari lautan dan setiap orang menjadi lemah dan takut berhadapan dengannya. Dengan itu, masyarakat dapat ditertibkan dan dikendalikan. Uniknya, sosok itu sendiri dibutuhkan oleh masyarakat yang saling berkelahi itu untuk menciptakan ketertiban (Jamil Salmi, 2005).

Dalam nada yang lebih positif, John Locke menggambarkan situasi yang mendorong manusia untuk melakukan kesepakatan diantara mereka sendiri untuk mengadakan badan sendiri yang mempunyai kekuasaan politik. Kedua pemikir ini dipandang sebagai peletak dasar teori-teori kontrak sosial yang populer di dalam alam pikiran Barat.

Di Indonesia, konflik horizontal dan pertarungan kekuasaan antar elite politik baik yang berkedudukan di lembaga legislatif maupun eksekutif, telah menyeret kehidupan berbangsa dan bernegara kedalam kekalutan, ketegangan dan krisis berkepanjangan.

Indonesia sedang mengalami pembusukan (decaying), bukan hanya political decay tapi juga social-economic decay. Modal politik (political capital) hancur berkeping-keping akibat konflik para elite yang terkesan tidak tahu diri dan irasional. Modal ekonomi (economic capital) meleleh akibat ketidakberesan dan ketidakmampuan para pengambil keputusan maupun kepemimpinan nasional dalam mengelola perekonomian, sedangkan modal sosial (social capital) tergerus habis akibat krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap para pemimpin nasional yang ada.

Indonesia yang dilanda multi krisis dewasa ini memerlukan kepemimpinan nasional yang ikhlas dan komit untuk berkorban dalam semangat jihad (menurut keyakinan Islam) untuk membangkitkan spirit, aktivisme dan intelektualisme beserta segenap sumber daya rakyat dalam menyelamatkan reformasi total yang pada hakekatnya adalah menyelamatkan bangsa dan negara.

Para pemimpin generasi tua terbukti telah menyia-nyiakan kesempatan sejarah (historical opportunity) untuk mengimplementasikan enam visi reformasi yang sudah dipertaruhkan jutaan rakyat, mahasiswa dan kaum muda dengan darah dan airmata. Generasi tua ini ternyata sangat lembek, penuh intrik, saling sikut dan sarat pertarungan kepentingan (conflict of interest).

Ujungnya adalah perebutan kekuasaan dan uang, dengan cara mendayagunakan "konstitusionalisme” sebagai senjata legal formal untuk mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan.

Nasionalisme per definisi seringkali dikonotasikn dengan aspek-aspek emosional, kolektif, idola dan syarat memori histories seperti seperasaan, senasib. Faktor memori histories adalah factor kecenderungan yang dibangun untuk menumbuhkan rasa perasaan “bersatu” dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu.

Menurut Ernest Renan, seorang teoritikus Perancis dalam esai terkenalnya “ What is Nation?”, mengatakan, bahwa nation adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi ikatan bersama baik dalam pengorbanan (sacrifice) maupun dalam kebersamaan (solidarity). Sementara menurut Benedict Anderson, nation didefinisikan sebagai “sebuah komunitas politik terbayang” (an imagined political community).

Nation pada awalnya lebih dalam bentuk imajinasi pikiran belaka. Namun nation kemudian terbayangkan sebagai komunitas, dan diteriama sebagai persahabatan yang kuat dan dalam (deep horizontal comrademship).

Dalam semangat inilah nasionalisme Indonesia muncul sebagai satu ikatan bersama melawan kolonialisme. Di sini, nasion dan nasionalisme dipakai sebagai perasaan bersama oleh ketertindasan kolonialisme, dan oleh karena itu, dipakai sebagai senjata ampuh untuk membangun ikatan dan solidaritas kebersamaan melawan kolonialisme.

Nasionalisme saat itu tergolong nasionalisme yang diciptakan. Seperti ditulis Eriksen (Ethnicity and Nationalisme) bangsa adalah sebuah komunitas yang diharapkan terintegasi dalam hal budaya dan identitas diri secara abstrak dan anonim.

Semasa Bung Karno, semangat nasionalisme berhasil dijaga dan ditanam, sehingga merasuk ke darah daging setiap orang Indonesia, tidak peduli di mana dia lahir dan dari suku apa orangtuanya berasal.

Indonesia: Menuju Failed State

Setidaknya ada empat kategori negara bangsa (nation state): negara bangsa yang kuat (strong state), lemah (weak state), gagal (failed state), dan runtuh (collapsed state). Negara lemah merupakan calon potensial kegagalan negara. Sementara negara gagal atau hancur merupakan tahapan akhir kegagalan negara.

Sebuah negara bangsa dianggap gagal jika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik. A failed state results when the leadership and institutions of the state are wakened and discredited to the point where the state can no longer fulfill its responsibilities or exercise sovereignty power over the territory within its borders (Stoddard, A.2000). 

Sindrom kegagalan Indonesia membangun reformasi dapat dilihat pada beberapa indikator sosial, ekonomi, politik, maupun militer. Sindrom kegagalan antara lain keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri (Robert I Rotberg, The Nature of Nation-State Failure, 2002).

Sementara itu terdapat tujuh dosa pembangunan, seperti:

1) Permainan Angka,

2) Pengendalian-pengendalian  Berlebihan,

3) Penanam Modal Khayal.

4) Mode-mode Pembangunan,

5) Perencanaan Dan Pelaksanaan Dipisahkan,

6) Sumberdaya Manusia Diabaikan,

7) Pertumbuhan Tanpa Keadilan

Sindrom ini meliputi timpangnya kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, dan status ekonomi. Di masyarakat, korupsi dan praktik-praktik gelap meluas, sementara pemerintah tidak mampu memberi gaji layak bagi pegawai negeri, angkatan bersenjatanya dan buruh. Kondisi ekonomi terus memburuk akibat sistem ekonomi tersembunyi seperti penyelundupan SDA dan pelarian modal (capital flying).

Elite yang berkuasa melakukan korupsi besar-besaran. Mereka menolak transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sindikat-sindikat penjahat berkoalisi dengan elite yang berkuasa, sementara pelayanan publik seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan transportasi umum merosot.

Banyak sekolah yang rusak, banyak warga yang kena busung lapar. Jasa pelayanan hanya melayani elite yang berkuasa. Pembusukan terjadi di pusat kekuasaan, termasuk pemerintahan yang tidak becus, kebobrokan institusional, dan kepemimpinan yang merusak sehingga menyulut konflik dan perpecahan.

Sebuah negara bangsa lahir untuk memberikan barang-barang politik (political goods), seperti keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hukum dan keadilan, serta infrastruktur yang diperlukan rakyatnya.

Negara gagal tak bisa memberikan semua kewajiban itu kepada rakyatnya. Negara gagal tidak lagi mampu atau tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana negara bangsa di dunia modern sekarang ini. Negara gagal tidak mampu menjamin, menyediakan, dan memenuhi kebutuhan mendasar bagi rakyatnya.

Dalam konteks politik kontemporer, sumber utama kegagalan negara Indonesia tidak hanya dalam konteks sosial, ekonomi ataupun politik an sich.

Akan tetapi semakin menguatnya jaringan kekuasaan oligarki dan aristokrasi yang tercermin dalam menguatnya jaringan kekuasaan yang terbentuk oleh  primordialisme  dan dinasti   baik  di aras lokal maupun nasional. Jaringan ini lambat laun akan membentuk dinasti kekuasaan politik oligargi baik dalam jaringan kekuasaan politik material maupun formal.

Jika kekuasaan primordialisme semakin menguat maka ruang kreativitas semakin dipersempit oleh jaringan kekuasaan yang terbentuk baik itu oleh jaringan kekuasaan aristokrasi maupun oligarki. Pada titik ini generasi muda seakan terkunci dalam ruang aristokarsi dan oligarki kekuasaan. Pada posisi seperti ini  sirkulasi kekuasaan tidak mungkin terjadi. Karena ruang gerak generasi muda yang tidak didukung oleh social kapital yang kuat akan menjadi terpasung dalam kerangkeng belenggu politik yang sengaja diciptakan oleh elit dinasti aristokrasi dan oligarki.

Kekuatan jaringan kekuasaan oligarki dan aristokrasi lokal saat ini sangat sulit untuk ditembus oleh tangan mahasiswa, jika dinamika sistem politik kita tidak pernah diubah dalam bentuk regulasi.Kekuasaan oligarki dan aristokrasi memberi melegitimasi kekuasaan dinasti. Kegagalan ini adalah kegagalan konstitusional dalam menciptakan ruang politik yang memberi kebebasan kepada publik. 

Hal mendasar terkait hubungan antara oligarki dan sistem politik terutama antara masa Orde Baru dan pasca Orde Reformasi adalah pada konteks bagaimana format politik itu dikonstruksi. Jika pada masa Orde Baru, kekuasaan oligarki yang demikian besar dan terpusat pada patron politik yang didukung oleh para panglima militer telah menjadikan sistem politik sebagai subordinasi sepenuhnya dari para oligarki.

Namun, setelah Orde Refroamsi, para oligarki harus berkompromi dengan tuntutan rakyat mengenai demokratisasi politik, kekuasaan tidak lagi tunggal, tetapi tersebar dan terdesentralisasi.

Meski demikian, para oligark secara faktual telah berhasil memanipulasi dan memanfaatkan tuntutan demokratisasi untuk tetap mengendalikan proses politik dan kekuasaan dengan didorong motif utama, pemupukan dan pertahanan kekayaan. Hal ini menunjukan kemampuan para oligarki karena penguasaan sumberdaya kekuasaan yang masif, terutama kekayaan untuk tetap berkuasa dan kaya, apapun format politik yang berlangsung.

Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Winters memiliki signifikansi yang kuat untuk menjelaskan bagaimana model-model oligarki berkembang di Indonesia berdasarkan perubahan-perubahan politik yang berlangsung.

Jika kita mengamati kondisi Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori negara gagal. Indikator negara gagal sudah dipenuhi Indonesia. 

Pertama, tak ada jaminan keamanan untuk semua warga negara. Misalnya, orang-orang yang seharusnya bisa beribadah di tempat yang sudah dijamin secara hukum ternyata tidak bisa.

Kedua, adalah pemerintah gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat

Ketiga, korupsi justru dilakukan lembaga yang seharusnya melakukan pemberantasan terhadapnya.

Ciri keempat adalah terjadi bentrokan horizontal, antara sipil dan aparat keamanan (kasus Cebongan), antara aparat keamanan dengan aparat keamanan (kasus OKU-Sumsel, Februari 2012).

Kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini sudah terjadi. Kita harus kembali pada substansi tugasnya untuk menjalankan konstitusi. Keenam, kerusakan lingkungan semakin parah yang berdampak pada pemanasan global.

Jika mengacu pada indikator di atas saat ini Indonesia dalam zona bahaya atau merah dari sebuah negara bangsa lemah yang bergerak menuju negara bangsa yang gagal! Sebab baik menurut indikator sosial,  ekonomi maupun poitik Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara gagal.

Namun tidak berarti kita putus asa untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi hal itu. Salah satu solusi dini untuk mengatasi Indonesia agar tidak menuju negara gagal adalah melalui membangun platform Indonesia.

Membangun Platform: Sebuah Keniscayaan

Menata kembali Indonesia sangat mungkin memerlukan sebuah rekayasa sosial. Rekayasa social adalah sebuah keniscayaan bagaimana mengembalikan tatanan kehidupan berdemokrasi, berekonomi, berpolitik menuju keindonesiaan yang bermartabat. Oleh karena itu kerangka konseptual menata kembali Indonesia sangat mungkin saat ini adalah bagaimana mengakarkan kembali budaya politik, ekonomi dan sosial budaya yang beradab.

Peradaban sebuah bangsa menuntut sebuah tesis yang merangkul semua elemen sosial masyarakat. Dalam peradaban itu kita saling memahami eksistensi peradaban lain, menghargai kebermaknaan perbedaan.

Demikian pula dalam keberadaban itu kita menyediakan ruang untuk berdialog. Jika kita telah menciptakan suasana demikian maka kita telah dengan sengaja membuka tesis hospitalitas, artinya kesediaan kita  untuk menyiapkan ruang kosong untuk ditempati oleh keberadaban baik itu trasenden maupun mondial sekalipun.

Telah banyak solusi yang ditawarkan para ahli mengatasi Indonesia agar tidak menjadi Negara gagal. Berikut ini saya mencoba mencari solusi yang walaupun banyak pihak tidak setuju dengan solusi ini.

Platform Satu
Manifesto Politik: Melaksanakan politik yang beradab (menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia). Manifesto Budaya: Pluralisme adalah aset, Nilai Budaya sebagai “asas bersama”   merupakan pemersatu bagi pluralisme.

Platform Dua
Persatuan Indonesia dan keberdaulatan Indonesia merupakan tuntutan politik dominan.

Platform Tiga
Arti Kemerdekaan: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya (Bung Karno).

Platform Empat
Kepentingan daerah adalah prioritas utama, tanpa mengabaikan tanggungjawab nasional dan global

Platform Lima
Yang kita bangun adalah rakyat. Pembangunan ekonomi adalah derivat untuk mendukung pembangunan rakyat. Pengembangan ekonomi rakyat memberi makna substantif terhadap platform ini.

Platform Enam
Hubungan ekonomi daerah berdasar kebersamaan (mutuality) dan asas kekeluargaan (brotherhood, bukan kinship) yang partisipatif dan emansipatif (Bung Hatta) sebagai upaya transformasi sosial dan transformasi ekonomi menuju tercapainya kesejahteraan sosial.

Platform Tujuh
Kita harus ikut mendisain ujud globalisasi (sebagai subyek, bukan obyek). Kita harus tetap mewaspadai globalisasi, jangan sampai kepentingan daerah terdominasi atau tereliminasi oleh kepentingan global.

Platform Delapan
Untuk melaksanakan Otonomi, kita harus tetap memiliki (tidak merongrong) Pemerintah Pusat, Amerika Serikat. Pemerintah Pusat adalah milik Daerah, yang kita tolak bukan Pemerintah Pusat (Pemerintahan Nasional), yang kita tolak adalah Sentralisme Pusat, kolonisasi local.

Platform Sembilan
Yang kita tuju adalah “Pembangunan Indonesia” bukan “Pembangunan di Indonesia”.

Platform Sepuluh
Hutang   daerah bersifat pelengkap dan sementara. Investasi asing berdasar mutual benefit, bukan predominasi.

Platform Sebelas
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan rakyat untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dari generasi ke generasi.

Oleh: Ben Senang Galus

Daftar Pustaka

Adyaksa Dault, (2002) Nasionalisme, Transisi Demokrasi Indonesia dan Krisis Multidimensi, Institut Pertanian Bogor
Arief Budiman dalam percakapan dengan Kompas, 4 September 2007
Kesimpulan Seminar Internasional ke IX di Salatiga bertema, Politik Identitas: Agama, Etnisitas dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara di selanggarakan pada tanggal 15-17 Juli 2008
Zuhairi, Misrawi,  2007. Ideologi Negara dalam Tantangan, Basis, Majalah, Nomor 01-02 Tahun ke- 56, Januari-Februari 2007
Parsudi Suparlan, 2002d, Konflik Antar-Sukubangsa dan Upaya Mengatasinya. Temu Tokoh.  "Dengan Keberagaman Etnis Kita Perkokoh Persatuan dan   Kesatuan Bangsa dalam Rangka Menuju Integrasi Bangsa".  Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya - Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST) Pontianak.  Singkawang, 12-14 Juni 2002.
Amoda, M.1972. Black Politics and Black Visions. Philadelphia, Pa: Wesminster Press
Parsudi Suparlan, 2002c, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia".  Jurnal Antropologi Indonesia, no. 6.
  -------------------, 2001b, "Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme". Harian Media Indonesia, 10 Desember 2001
  --------------------, 2001a, "Bhinneka Tunggal Ika:  Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?  makalah disampaikan dalam Seminar "Menuju Indonesia Baru".  Perhimpunan Indonesia Baru - Asosiasi  Antropologi Indonesia.  Yogyakarta, 16 Agustus 2001
Greenstone,J..1973. Race and Authority in Urban Politics: Community Participation and the War on Poverty. New York: Russell Sage.
Samuel Koto, ”Pluralitas Dan Demokrasi”, makalah diskusi mingguan INDEMO Jakarta, 2002.
Anhar Gonggong, ”Indonesia Baru: Perspektif Politik dan Sejarah”, makalah diskusi Prodem (Jaringan aktivis prodemokrasi), Jakarta 13 April 2002.
Benedict Anderson, 2008.Imagined Communities. Terjemahan. Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar.
Karl Marx, 2004. Kapital, Buku I: Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Hasta Mitra,
Leonard Binder, 2001. Islam Liberal, Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan, Pustaka Pelajar
Anthony Giddens, 2003. Beyond Left and Right, terjemahan, Ircisod,Yogyakarta
Jamil Salmi, 2005. Violence and Democratic Society, Pilar Media, Yogyakarta
Colombijn dan  Lindbald,(2002) “Introduction”, in Colombijn and Lindbald (eds) Roots of Violence in Indonesia,Contemporary Violence in Historical Perspective, Leiden: KITLV Press
Geertz, The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State, dalam Clifford Geertz (ed)  old Societies and  New State Quest for  Moedernity in Asia and Africa, London  Free Press Collier Mac Millan, 1983, p. 112-113
Maurice Duverger, Sosiologi Politk, terjemahan, Jakarta, Rajawali 1982, h. 247
Myron Weiner, Problem of Integration  and Modernization Breakdowns, dalam Jason L. Finkle and Richard W. Gable, Political Development and Social Change (New York. London, Sydney, John Wiley & Sons. Inc., 1966, hal. 554-555
Max Weber,  Esays in Sosiology (1946) Oxford University Press
Stoddard, A. 2000.  Ethnonationalism and the Failed State: Sources of Civil State Fragmentation in the International Political Economy Emerge: A Graduate Journal of International Affairs, Volume-4, Carleton University, Kanada, 2000).
Noam Chomsky, 2006 dalam buku "Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy
Robert I Rotberg, The Nature of Nation-State Failure, NY., 2003

COMMENTS

Name

Artikel,140,Bali,108,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,143,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,175,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,529,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,2,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,34,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,4,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,3,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,25,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,59,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,13,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,273,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,4,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,112,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,52,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,275,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,199,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,400,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,16,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1022,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,34,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,84,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,18,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,18,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,44,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,43,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,5,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,9,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,4,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Kegagalan Reformasi, Sindrom Negara Gagal
Kegagalan Reformasi, Sindrom Negara Gagal
https://3.bp.blogspot.com/-1tWP0cSZIrk/Ws9VvXEYeSI/AAAAAAAABGg/47AKhjG9DSEElzSslYHIkfca1CALc8mmQCLcBGAs/s320/ben%2Bgalus%2Bmarjinnews.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-1tWP0cSZIrk/Ws9VvXEYeSI/AAAAAAAABGg/47AKhjG9DSEElzSslYHIkfca1CALc8mmQCLcBGAs/s72-c/ben%2Bgalus%2Bmarjinnews.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/04/kegagalan-reformasi-sindrom-negara-gagal.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/04/kegagalan-reformasi-sindrom-negara-gagal.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy