Kasus OTT Aldo Febrianto, PMKRI Ruteng Pertanyakan Profesionalisme Polda NTT
Cari Berita

Kasus OTT Aldo Febrianto, PMKRI Ruteng Pertanyakan Profesionalisme Polda NTT

MARJIN NEWS
20 April 2018

PMKRI Ruteng pun menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Polda NTT atas hasil penyelidikan yang penuh dengan manipulasi hukum. (Foto: Istimewa)

Ruteng, marjinnews.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus mempertanyakan Profesionaliseme Polda NTT dalam menangani kasus OTT Aldo Febrianto, mantan kasat reskrim Polres Manggarai.

Hal ini merujuk surat klarifikasi dari Komisi Kepolisian Nasional bernomor: B-520/Kompolnas/4/2018 perihal Hasil Klarifikasi Penanganan SKM Sdr. Petrus Salestinus, SH. Dalam surat tersebut ada beberapa rujukan yang dijelaskan terkait dengan dasar klarifikasi.

Salah satunya dalam poin h berisi surat Kapolda Nusa Tenggara Timur : R/653/IV/2018/ltwasda tanggal 9 April 2018, perihal laporan hasil tindak lanjut gelar perkara terkait penanganan kasus dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh IPTU Aldo Febrianto, SIK (mantan kasat reskrim Polres Manggarai), yang diterima Kompolnas pada tanggal 11 April 2018.

Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa Polda NT sebagian tindak lanjut dari hasil pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 19 Maret 2018 bahwa:

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan ditegaskan oleh korban a.n. Sdr. Yustinus Mahu yang menyatakan sebenarnya tidak berniat memberikan uang sebesar Rp50.000.000 seperti diduga atas permintaan Sdr. IPTU Aldo Febrianto, SIK;

b. Bahwa korban a.n. Sdr. Yustinus Mahu menyatakan bahwa tidak berkeinginan perkara tersebut dilanjutkan secara pidana umum sebagaimana peraturan perundang-undangan (KUHP) dan pidana khusus (Undang-undang tindak pidana korupsi), melainkan hanya ingin terlapor IPTU Aldo Febrianto, SIK diproses secara Disiplin saja diinternal Polri agar kejadianan sejenis tidak terulang lagi di kemudian hari.

c. Bahwa penyidik/penyidik pembantu Dit Reskrimum Polda NTT telah melakukan pemeriksaaan terhadap ahli hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana, Kupang a.n Dr. Pius Bere, SH, M.Hum dengan hasil pemeriksaan, bahwa terhadap peristiwa pemerasaan yang diduga dilakukan IPTU Aldo Febrianto, SIK kepada korban a.n. Sdr. Yustinus Mahu sebagaimana kronologi kejadian, karena korban tidak berada dalam situasi terdesak maupun terancam keselamatannya ataupun juga tidak mempunyai niat untuk memberikan uang yang diminta oleh terlapor IPTU Aldo Febrianto, SIK, namun korban a.n. Sdr. Yustinus Mahu hanya mengikuti saran dari Kabid Propam Polda NTT guna dapat dilakukan penangkapan, sehingga terlapor dapat dibina secara Disiplin diinternal Polri; maka ahli berpendapat bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur pidana baik pidana umum sebagaiaman dimaksud dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP serta pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf 2 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka penyidik/penyidik pembantu Dit Reskrimum polda NTT masih akan melaksanakan gelar perkara khusus dengan mengundang inspektorat Pengawasan, Bid. Propam dan Bidikum Polda NTT, guna menentukan apakah peristiwa dugaan pemerasaan tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

Dalam rilis yang diterima marjinnews.com pada Jumat (20/3/2018) PMKRI Cabang Ruteng menilai proses penanganan kasus ini sarat konspirasi sehingga menghasilkan proses penyelidikan yang tidak profesional.

PMKRI Ruteng pun menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Polda NTT atas hasil penyelidikan yang penuh dengan manipulasi hukum seperti yang disampaikan oleh Servasius Jemorang.

"Bahwa pengakuan korban (Direktur PT. MMI, Yustinus Mahu) diawal terjadinya kasus ini, sudah menyampaikan secara blak-blakan kepada publik bahwa pelaku (IPTU Aldo Febrianto, SIK) sudah sering melakukan pemerasan di Kabupaten Manggarai dan termasuk pihaknya MMI yang berujung munculnya operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 11 Desember 2017. Terhadap pernyataan korban PMKRI Ruteng menilai korban inkonsisten dalam menyampaiakn argumentasi kepada publik dan dalam proses penyelidikan (argumentasi hukum)" katanya.

PMKRI Ruteng juga mempertanyakan maksud Polda NTT yang menyarankan  Yustinus Mahu, Dirut PT MMI untuk memberikan uang guna dilakukan penangkapan terhadap pelaku (IPTU Aldo Febrianto, SIK). Lalu juga, mempertanyakan keterlibatan Yustinus Mahu dalam kasus pemerasan yang hanya dijadikan “alat” yang tidak ada kaitan sama sekali dengan IPTU Aldo Febrianto, SIK, mantan kasat reskrim Polres Manggarai.

"Kami menilai hasil proses penyelidikan itu merupakan bentuk pembodohan publik yang sebenarnya merupakan dalih untuk menyelamatkan pelaku IPTU Aldo Febrianto, SIK" tutup Servas. (AA/MN)