Isu SARA dan Optimisme Demokrasi, Wacana Jelang Pemilu
Cari Berita

Isu SARA dan Optimisme Demokrasi, Wacana Jelang Pemilu

MARJIN NEWS
17 April 2018

Namun, terlepas dari semuanya itu, salah satu wacana yang menjadi sorotan penulis adalah menguaknya realitas isu SARA jelang Pemilu (Foto: dok. Pribadi) .
Tahapan Pemilu 2018 telah dimulai. Sebanyak 171 daerah di seluruh Indonesia akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten menyelenggarakan Pilkada di tahun 2018 ini. Saat ini ingar bingar momen-momen padat politik mulai membahana seperti, percaturan partai politik antara pengusung dan pasangan calon, tarik-ulur janji kampanye politik dan sebagainya.

Selain itu, momen-momen padat politik yang tidak memancarkan dalam pengertian konotasi positif juga lebih sering diliputi oleh bayangan kegelisahan, seperti konflik identitas, perpecahan partai, mahar politik, pemborosan dana, perluasan korupsi, mediokritas pemimpin, dan ingkar janji. Sindikat antar politisi dengan para pengusaha (pemodal) menjadi kian trend di pasaran politik massa seperti dalam kampanye dan petualangan-petualangan politik negatif lainnya.

Namun, terlepas dari semuanya itu, salah satu wacana yang menjadi sorotan penulis adalah menguaknya realitas isu SARA jelang Pemilu. Wacana ini umumnya dijadikan sebagai sebuah intrik dalam berpolitik demi menggaet perhatian massa dalam upaya memenangi Pemilu.

Politisasi agama di ruang publik dimungkinkan terjadi karena demokrasi meruangkan kontestasi nilai-nilai keyakinan keagamaan. Guru Besar Ilmu Sosial UIN, Masdar Hilmy dalam artikelnya di Kompas menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, medan politik dilihat oleh individu atau kelompok kepentingan sebagai sebuah moda produksi (mode of production) yang menjanjikan keuntungan, baik yang bersifat materi (tangible) maupun immaterial (intangible).

Layaknya sebagai sebuah pasar, proses-proses politik electoral melibatkan sejumlah elemen dasar: produsen atau penjual (elite politisi), pembeli (masyarakat pemilih), barang dagangan (isu SARA), dan keuntungan.

SARA (isu agama) sering dijadikan semacam komoditi yang sangat murah dalam pasaran politik demi menggaet keuntungan (kemenangan/kekuasaan politik) dalam Pemilu. Tak jarang dalam praksisnya, berbagai spekulasi provokatif dilancarkan seperti penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) dengan tujuan untuk mengobok-obok emosi massa (publik).

Dalam konteks ini, iman dijadikan komodifikasi sekaligus sarana untuk menciptakan intoleransi, disintegrasi dan separatis sosial. Hal ini menjadi mudah mekar dan bertumbuh subur tatkala berhadapan langsung Sdengan tipologi pemilih tradisional dan afektual yang jumlahnya sangat signifikan (berkaca dari Pilkada DKI tahun lalu).

Dalam hal ini mereka mudah terkecoh oleh narasi agama. Mereka mudah sekali menjatuhkan pilihan politik atas dasar argumentasi agama, terlebih jika dijustifikasi oleh teks suci. Akibatnya mereka mengalami miopa politik: tidak mampu membedakan mana agama dan mana politik.

Optimisme demokrasi
Wacana politik kotor yang tergelincir dalam isu SARA tersebut sejatinya berkembang dan bertumbuh subur dalam lingkup negara yang bersistem demokrasi. Hal ini nampaknya sangat relevan dengan meniti opsi demokrasi sebagai ideologi nasional yang merangkum seluruh pluralitas keyakinan, ideologi dan budaya.

Demokrasi menempatkan pelbagai macam dimensi  pluralisme tersebut ke dalam prinsip kesatuan yang sangat substansial dan mencakupi eksistensi setiap individu dan kelompok dalam negara. Demokrasi sangat mengakui hak-hak liberal yang membingkai khusus sebagai perlindungan terhadap individu dari praktek kekuasaan yang sewenang-wenang (elite politisi) terhadap warga polis.

Hak-hak tersebut meliputi hak-hak politik warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembentukkan dan pengawasan kekuasaan politik.

Demokrasi sangat bergantung pada pluralisme dan merupakan cara tercocok untuk menangani secara produktif persoalan yang ditimbulkannya. Asumsi dasar yang membuat demokrasi dapat diterapkan dan sekaligus diperlukan adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa terdapat perbedaan yang permanen menyangkut pemahaman, kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.

Demokrasi tidak berdiri di atas homogenitas pemahaman, kepentingan, dan tujuan yang didambakan masyarakat tersebut melainkan menghormati semua keunikan, kemajemukan dan heterogenitas yang ada dalam masyarakat. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara.

Dalam konteks politik, demokrasi merupakan sebuah paham politik yang berdasarkan keyakinan bahwa di luar persetujuan masyarakat tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain atau bagaimana masyarakat sebagai keseluruhan ditata dan dikembangkan. Paradigm ini dapat ditelaah dalam demokrasi elektoral.

Partisipasi dalam pemilu merupakan alur kemajuan dari demokrasi electoral. Sebab demokrasi electoral mengutamakan hak suara pemilih sebagai penyumbang pundi-pundi kemenangan dalam Pemilu. Dalam prosesnya, selalu menjunjung tinggi asas damai, bebas dan rahasia. Hal ini dapat terwujud, bila kualitas pilihan warga pemilih selalu dilandasi dengan reflkesi kritis dalam setiap pilihan atas dasar rasionalitas yang mumpuni.

Dalam konteks ini, kualitas pilihan politik bukan ditentukan dengan menjustifikasi bunyi teks suci secara harafiah melainkan atas dasar kemaslahatan kebajikan publik yang lahir dari nurani yang kritis. Dengan demikian, hemat penulis rasionalitas publik sangatlah urgen dalam menentukan pilihan dalam Pemilu.

Dalam hal ini, warga dengan daya kritis mampu melihat dan menilai mana calon pemimpin yang sungguh demokratis dan mana calon pemimpin yang provokatif dengan memanfaatkan isu SARA khususnya dalam berkampanye politik.   

Oleh: Konstantinus Aman
Penghuni Biara Camillian-Maumere