IDI Menunda Pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Mayor Jenderal Dr. dr. Terawan Agus Putranto
Cari Berita

IDI Menunda Pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Mayor Jenderal Dr. dr. Terawan Agus Putranto

MARJIN NEWS
9 April 2018



Rapat MPP memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu. Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini Dr TAP masih berstatus sebagai anggota IDI. (Foto: Istimewa)

Jakarta -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunda pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Mayor Jenderal Dr. dr. Terawan Agus Putranto (TAP) seperti yang direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Keputusan ini ditempuh setelah digelar Rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) IDI.

"Rapat MPP memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu. Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini Dr TAP masih berstatus sebagai anggota IDI," Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/4).

Namun demikian, ia tak menjelaskan "keadaan tertentu" yang dimaksudnya.

Sebelumnya, MKEK memutuskan untuk memecat Terawan dari IDI karena MKEK menilai Terawan telah melakukan pelanggaran etik berat.

Dalam hal ini, MKEK memberikan sanksi berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI dari 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Selain itu, sanksi lainnya berupa pencabutan rekomendasi izin praktik.

MPP IDI sendiri menurut Ilham melaksanakan rapat pada Minggu (8/4). Rapat ini dihadiri oleh Ketua Umum PB IDI, Ketua MKEK, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran (MPPK).

Selain memutuskan penundaan pelaksanaan eksekusi putusan MKEK itu, Ilham melanjutkan bahwa rapat MPP tersebut juga memutuskan penilaian lebih lanjut metode Brain Wash oleh Kementerian Kesehatan.

"MPP merkomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode DSA/Brain Wash dilekaukan oleh tim Health Technology Assesement (HTA) Kementerian Kesehatan RI," ujar Ilham.

Sementra itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek tak bisa berkomentar banyak soal uji penelitian terhadap metode pengobatan 'cuci otak' dengan Digital Subtraction Angiography (DSA) yang diterapkan oleh Kepada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Mayor Jenderal Dr. dr. Terawan Agus Putranto.

Nila beralasan tidak memahami metode itu lantaran tidak menguasainya. Sebab, dia adalah ahli mata.

"Saya kebetulan bukan profesi jadi saya tidak tahu lebih dalam. Saya ahli mata (tidak ada) hubungan dengan DSA," ujar Nila di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/4).

Terlepas dari itu, Nila menyatakan segala metode medis harus melalui proses penelitian. Sebab setiap metode pengobatan berkaitan dengan kepentingan manusia.

Nila hanya berharap polemik rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dengan memecat dokter Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bisa diselesaikan secara internal. Ia berkata masing-masing pihak harus mengedepankan komunikasi agar polemik tidak meluas.

"Kami tentu mengharapkan diselesaikan secara internal dulu dan ada solusi yang dapat diambil," ujar Nila.

Terpisah, Ketua Komisi IX Dede Yusuf menyatakan akan meminta keterangan dari seluruh pihak, termasuk dokter Terawan, pekan depan. Hal itu dilakukan untuk mencari jalan tengah dari polemik tersebut.

"Komisi IX pada hari Senin memanggil pihak terkait. Kami akan mendudukkan masalah ini," ujar Dede di Gedung DPR, Jakarta.

Secara pribadi, Dede enggan berkomentar soal rekomendasi pemecatan dr. Terawan. Sebab menurut dia hal itu menyangkut etik profesi kedokteran.

Meski demikian, ia tidak memungkiri dalam pertemuan itu nantinya bakal menganulir rekomendasi MKEK memecat dr. Terawan. Kemungkinan itu bisa terjadi jika pelanggaran yang diduga dilakukan dr. Terawan karena masalah payung hukum yang tidak tersedia.

"Artinya, MKEK menjalankan fungsi, dokter Terawan menjalankan fungsinya. Jadi dicari titik tengah," ujarnya.(*)

Laporan: Remigius Nahal