Gaji Guru Dipotong Sepihak, Kadis PK Matim Tuai Kecaman Pedas Dari Para Aktivis
Cari Berita

Gaji Guru Dipotong Sepihak, Kadis PK Matim Tuai Kecaman Pedas Dari Para Aktivis

MARJIN NEWS
18 April 2018

Pemerintah bagaikan kacang lupa kulit. Tetapi begitulah sesungguhnya yang terjadi. para pejabat besar, petinggi negara, bahkan presiden sekalipun lahir dari proses pendidikan yang cukup panjang. (Foto: Ilustrasi)
Borong, Marjinnews.com - Kasus pengalihan status guru honorer yang dilakukan oleh kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manggarai Timur, Frederika Sock rupanya tak kunjung usai.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK) Manggarai Timur Frederika Sock mengalihkan status 24 guru honorer di kabupaten tersebut.

Pengalihan status tersebut rupanya tidak diterima oleh para guru, mengingat hal tersebut berdampak pada besaran gaji yang mereka terima.

Terkait masalah yang menimpa sejumlah THL di Kabupaten Manggarai Timur yang dialihkan honornya ke Bosda oleh kadis PK Matim akhirnya menenuai kontroversi.

Sebab, sejumlah guru yang namanya terdaftar sebagai THL honornya dipangkas dan dialihkan ke Bantuan oprasional daerah (Bosda).

Para guru yang namanya terdaftar menilai bahwa keputusan kadis PK Matim tidak adil. Dikatakan tidak adil, karena THL yang lain honornya masih terima seperti biasanya. Inilah yang menunjukan ketidak adilan yang dilakukan oleh kadis PK Matim.

Tokoh muda Matim, Edi Dahal menilai bahwa keputusan yang dibuat oleh  kadis Matim semacamnya merugikan para THL dan juga memutuskan semangat dedikasi para guru untuk mendidik para siswa yang ada di tempat pengabdian.

"Inilah yang semestinya kadis PK Matim lihat. Jangan sampai peserta didik dikorbankan karena efek dari keputusan yang salah yang telah diputuskan sang kadis," tandasnya.

Aktivis GMNI itu menambahkan, sebagai generasi muda Matim, tentu harapannya agar kadis PK Matim bisa mempertimbangkan kembali aturan yang telah dibuatnya itu. Sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat.

Sambungnya, untuk anggota dewan Manggarai Timur yang terhormat kiranya dapat menyampaikan aspirasi ini serta memanggil kembali kadis PK Matim untuk mencari solusi bersama agar persoalan pengalihan honor THL ke Bosda bisa diselesaikan.

"Saya kira kadis dan dewan terhormat memahami isi UUD 1945 terkait bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa menuju kesejahteraan dan menuju masyarakat yang cerdas. Oleh karenanya, kami kaum muda akan semakin solid dan kompak untuk menyuarakan bersama persoalan ini nantinya." Tukas Edi.

Sementara itu di lain tempat, Bros Jatam salah satu anggota DPC GMNI cabang Ruteng juga menanggapi masalah yang tengah dihadapi oleh para guru di Matim tersebut.

Kepada Marjinnews.com, Jatam mengatakan bahwa, ketika dilihat secara holistik eksistensi guru di manggarai timur memang jauh dari kesejahtraan.

"Kita tak dapat pungkiri itu, memang begitu sudah adanya. menurut saya Persoalan ini imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang baik dalam fungsi kontrolnya," terang Jatam.

Menurut Jatam, Pemerintah bagaikan kacang lupa kulit. Para pejabat besar, petinggi negara, bahkan presiden sekalipun lahir dari proses pendidikan yang cukup panjang, tegas Bros Jatam.

Tambahnya, "Pendidikan itu adalah sebuah proses pembentukan karakter dan siapa pendidik bagi pejabat ini coba? yah guru pastinya. Nah seperti yang saya katakan bahwa para jajaran pemerintah itu kacang lupa kulit, Mereka lupa akan eksistensi guru dulu sebagai pendidik.Tidak ada kata balas budi dalam diri mereka," papar Bros.

Sementara itu aktivis PMKRI Cabang Denpasar, Jo Mantilius juga memberikan tanggapan senada terkait masalah ini.

Aktivis PMKRI Cabang Denpasar yang berasal dari Manggarai Timur itu mengatakan, "pada dasarnya ini adalah persoalan serius dan secepatnya harus diselesaikan.

Dia menegaskan, bahwa apa yg dilakukan oleh Kadis PK Matim itu sebenarnya secara nyata membatasi hak dan kewajiban dari seorang guru, 

Dirinyapun membeberkan bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian guru juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dan memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Lanjut Mantilius, justru yang terjadi adalah sebaliknya, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah Matim.

"Di Manggarai Timur itu banyak sekali persoalan, tapi pemerintah jarang menyelesaiakannya, contoh nya di Elsel persoalan tapal batas sampai sekarang belum selesai. Sebentar lagi pergantian kepemimpinan jangan sampai sibuk menyelesaikan persoalan lama yang belum kelar-kelar ketimbang menjalankan program baru," tegas Mantilius.

Sebelumnya, pada Kamis (8/3/2018) lalu, antara komisi C DPRD dengan dinas PK Manggarai Timur sudah ada kesepakatam untuk kembali mengakomodir 24 guru THL yang dimaksud.

Anggota komisi C DPRD Manggarai Timur, Roni Agas mengatakan bahwa hasil rapat komisi C dengan dinas PK, dimana komisi C tetap pertahankan apa yang sudah ditetapkan di APBD 2018. Tidak ada penambahan dan pengurangan tenaga (Guru) Bosda maupun THL di dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pada pertemuan tersebut, menurut Roni, disepakati bahwa guru THL yang dialihkan menjadi guru Bosda dan guru Bosda yang namanya dihilangkan dari daftar penerima Bosda akan dikembalikan seperti semula.

“Disepakati, guru Bosda yang dihilangkan (dari daftar penerima Bosda) dan guru THL yang dialihkan jadi guru Bosda, dikembalikan seperti semula,”katanya.

Namun, kepala dinas PK Manggarai Timur Frederika Soch tetap bersikeras untuk mengalihkan 24 guru THL itu menjadi guru penerima Bosda.

“Mereka (24 guru THL) tetap diakomodir ke Bosda. Dan tetap kami tertibkan yang tidak disiplin serta yang tidak mengikuti kuliah . ( Permendiknas no.16 thn 2007 tentang Standart kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru),” kata Frederika seperti dilansir Florespost.

Menanggapi pernyataan kadis PK Manggarai Timur tersebut, Roni Agas mengatakan, komisi C akan kembali memanggil dinas PK tersebut untuk meminta menjalankan APBD.

“Kita panggil lagi dinas (PK) untuk jalankan APBD,” kata Roni Agas, Sabtu (10/3/2018) lalu.

Roni berpendapat dinas PK Manggarai Timur tidak boleh mengalihkan guru THL menjadi guru Bosda karena anggarannya sudah pas untuk THL yang sudah ada.

“Tidak boleh. Karena anggarannya sudah pas untuk THL yang sudah ada,” jelasnya.

Laporan: Remigius Nahal