Buku Injil dan Merapu, Siapa Layak Jadi Pemimpin NTT Menurut Orang Sumba?

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Buku Injil dan Merapu, Siapa Layak Jadi Pemimpin NTT Menurut Orang Sumba?

MARJIN NEWS
5 April 2018

Malam ini, para paslon adu argumentasi yang paling mungkin diterima oleh masyarakat untuk mengemban amanah tersebut. Banyak klaim yang diproduksi para timses soal siapa lebih mendominasi atas siapa dan apa. Termasuk peta dukungan politik masyarakat di beberapa daerah dengan sampel yang tidak tahu apakah dipersentase dengan kajian nyata dan bisa dipercaya atau tidak. (Foto: Remigius)
Persaingan menuju tampuk tertinggi kekuasaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak lagi hanya sekedar menggeliat, tetapi malah bergerak lebih agresif. Sudah banyak waktu dihabiskan untuk berkampanye, tidak terhitung berapa modal telah dihabiskan menyongsong pertarungan politik yang semakin dekat di depan mata itu.

Malam ini, para paslon adu argumentasi yang paling mungkin diterima oleh masyarakat untuk mengemban amanah tersebut. Banyak klaim yang diproduksi para timses soal siapa lebih mendominasi atas siapa dan apa. Termasuk peta dukungan politik masyarakat di beberapa daerah dengan sampel yang tidak tahu apakah dipersentase dengan kajian nyata dan bisa dipercaya atau tidak.

Terlepas dari itu, bukankah kita dituntut untuk menjadi masyarakat yang optimis semenjak pidato Prabowo beberapa waktu lalu soal nasib Indonesia tahun 2030? Optimisme dinilai bisa menumbuhkan harapan, dan harapan adalah jalan keluar ketika kita mengalami kebuntuan menyikapi sebuah persoalan. Termasuk ketika dipercaya menjadi tim pemenangan salah satu paslon dalam pertarungan politik pilkada.

Penulis menemukan sebuah bahan bacaan bagus untuk bisa dijadikan salah satu referensi pemetaan pilkada serentak besok untuk wilayah NTT. Yaitu soal pengaruh budaya dalam kehidupan masyarakat di Sumba yang belum banyak diketahui orang lain. Hal yang dimaksud tersebut adalah buku Ferederiek Djara Wellem, Injil dan Merapu".

Ferederiek Djara Wellem dalam bukunya, “Injil dan Marapu” tersebut mengungkap bahwa pengaruh stratifikasi sosial di masyarakat Sumba masih kuat.

Ada kecenderungan yang kuat untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin, baik itu pemimpin di pemerintahan atau gereja yang berasal dari golongan bangsawan atau golongan orang merdeka.

Strata sosial yang ada di masyarakat Sumba sendiri terbagi menjadi 3 golongan pertama, golongan tertinggi adalah kaum bangsawan atau disebut Maramba. Golongan bangsawan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bangsawan tinggi dan bangsawan biasa atau sering disebut bangsawan mendamu atau kalawahi (anak gundik).

Golongan bangsawan tinggi inilah yang nantinya akan menjadi raja. Golongan bangsawan biasanya memakai gelar tertentu di depan namanya. Bangsawan laki-laki memakai gelar Umbu atau tamu Umbu, sementara bangsawan perempuan memakai gelar Rambu atau Tamu Rambu.

Golongan kedua adalah golongan orang merdeka atau Kabihu. Golongan ini merupakan golongan yang komposisinya terbanyak di masyarakat. Mereka adalah rekan kerja atau kolega para bangsawan dalam hidup bermasyarakat. Ketiga, golongan paling rendah adalah golongan hamba atau disebut Ata.
Masih kuatnya pengaruh stratifikasi sosial di masyarakat Sumba hingga saat ini mengakibatkan dalam setiap proses mencari pemimpin di masyarakat, baik itu di pemerintahan maupun gereja akan selalu muncul tentang sosok calon pemimpin dengan sebuah pertanyaan : “Anak siapa?”.

Hal ini menjadi indikator dalam pergaulan sosial bahwa asal-usul dari calon pemimpin itu menjadi faktor yang sangat penting. Apakah calon tersebut dari keluarga bangsawan atau bukan? Nantinya, hal ini akan berdampak pada penghormatan dan ketaatan terhadap pemimpin baru.

Menurut Wellem, dalam kehidupan masyarakat Sumba, golongan bangsawan sangat dihormati dan disegani, bahkan hingga sekarang walaupun mereka tidak lagi mempunyai kedudukan politis formal. Pada masa penjajahan VOC kaum bangsawan yang diakui dan dilegitimasi sebagai raja.

Hak dan wewenang mereka diakui oleh penguasa kolonial pada waktu itu. Anak-anak dari golongan bangsawan inilah yang waktu itu boleh menikmati pendidikan yang dibuka oleh penguasa.

Hal ini berlangsung terus dari saat pemerintah Hindia Belanda berkuasa, hingga di awal pemerintah Republik Indonesia dan kemudian kekuasaan raja berakhir pada tahun 1958.

Raja yang masih memerintah saat itu dijadikan pegawai negeri oleh pemerintah. Namun, hal itu tidak berarti kekuasaan dan pengaruh raja lenyap. Selain menjadi penguasa non-formal di masyarakat, para pejabat di pemerintahan pada umumnya berasal dari golongan bangsawan atau raja, karena anak-anak golongan inilah yang bisa menikmati pendidikan.

Fakta menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di salah satu wilayah Sumba yaitu Sumba Tengah dari tahun ke tahun semakin tinggi. Jika pada tahun 2012 persentase penduduk miskin sebesar 32,1 persen, tahun 2016 malah meningkat menjadi 36,6 persen atau paling buruk di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016 juga masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni  sebesar 58, 52 (IPM nasional 70,18). Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonominya yang juga paling rendah di NTT, yakni tahun 2016 hanya sebesar 4,82 persen.

Dengan mengacu pada buku tersebut dan beberapa data terkait kondisi real masyarakat Sumba, menarik untuk kita telisik apakah ada dari keempat calon gubernur dan wakil gubernur NTT kita memiliki gelar bangswan atau semacamnya? Jawabannya belum tahu, tetapi sepertinya tidak satu pun dari antara mereka yang bergelar bangsawan.

Lalu siapa yang paling ideal untuk menjawab mimpi masyarakat Sumba? Penulis sendiri lebih percaya kepada mereka yang sudah sukses di Ibu Kota untuk mengemban amanah itu.

Oleh: Andreas Pengki