Banyak Suara Menyerukan Minta Kadis PK Manggarai Timur Dicopot dari Jabatannya
Cari Berita

Banyak Suara Menyerukan Minta Kadis PK Manggarai Timur Dicopot dari Jabatannya

MARJIN NEWS
19 April 2018



Komisi C merekomendasikan agar Kepala Dinas P dan K Matim untuk segera dicopot dari jabatannya. (Foto: Istimewa)
Borong, Marjinnews.com - Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK) kabupaten Manggarai Timur, NTT, Frederika Soch, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dengan memangkas gaji guru Tenaga Harian Lepas (THL)  di kabupaten tersebut.

Pada 2017, gaji guru THL sebesar Rp 1.250.000 per bulan. Baru-baru ini, kadis PK memutuskan untuk memangkas jumlah tersebut sebesar Rp 550.000 dari besaran gaji guru THL pada tahun sebelumnya itu.

Frederika berdalih,  keputusan itu dilakukannya lantaran mendapatkan  arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisi C DPRD Manggarai Timur melalui sekretarisnya Yeremias Dupa mengatakan keputusan kadis PK Matim telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan surat pembayaran insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan THL yang disesuaikan dengan besaran pembiayaan guru penerima Bosda.

“Komisi C merekomendasikan bahwa surat tersebut dinyatakan tidak berlaku, dengan memperhatikan peraturan daerah tentang APBD kabupaten matim tahun 2018. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dinas P dan K Matim hendaknya menunggu LHP BPK dan rekomendasi lembaga DPRD sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam peraaturan perundang-undangan,” tegas Yeremias Dupa, di kantor DPRD Matim, Rabu (19/4/2018) siang.

Menurutnya, Peraturan Daerah tentang APBD adalah kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah yang melalui proses panjang dalam pembahasaannya.

“Oleh karena itu terhadap APBD yang telah ditetapkan tidak bisa diubah di tengah jalan baik oleh DPRD maupun pemerintah. Kadis P dan K Matim hendaknya mematuhi peraturan daerah yang telah disepakati bersama antara lembaga DPRD dan Pemkab Matim,” ujarnya.

Semestinya, kata Yeremias, semua gaji THL dan insentif guru penerima Bosda ditunda pembayarannya, khusus untuk Dinas P dan K Matim, sampai rekomendasi DPRD kabupaten matim ditindaklanjuti.

“Komisi C merekomendasikan agar Kepala Dinas P dan K Matim untuk segera dicopot dari jabatannya,”kata Yeremias.

Menurutnya komisi C beralasan kadis PK Matim sudah menyalahgunakan kewenanggan dan kekuasaanya terhadap beberapa rekomendasi atas persoalan ini.

“Maka komisi C meminta agar DPRD membentuk panitia khusus jika rekomendasi yang dimaksud tidak ditindaklanjuti,” kata dia.

Selain itu, Komisi C DPRD Matim juga meminta agar Bupati Manggarai Timur, Yoseph Tote konsisten dengan pernyataannya pada saat paripurna di DPRD.

“Saat paripurna, Bupati sudah menyatakan untuk membatal pengalihan guru THL menjadi guru penerima Bosda,” ujarnya.

Selain itu juga, menurut Yeremias , besaran gaji guru THL itu merujuk pada undang-undang tenaga kerja, sedangkan honor Bosda itu ditentukan sesuai kemampuan APBD.

“Sehingga gaji guru THL itu harus sesuai UMR,”tutupnya.

Sebelumnya kemarin Rabu (18/4), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ruteng, melakukan aksi unjuk rasa di Borong ibu kota Manggarai Timur.

LMND  menilai kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK) kabupaten Manggarai Timur, Frederika Soch telah menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) dalam kasus guru Tenaga Harian Lepas (THL)  di kabupaten tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Firman Jaya, koordinator lapangan LMND Ruteng,  saat melakukan aksi demonstrasi di kantor dinas PK dan kantor Bupati Manggarai Timur, Rabu (19/4/2018).

Pada aksi demonstrasi tersebut, LMND memerotes keputusan sepihak kadis PK yang telah memangkas gaji guru-guru THL di Manggarai Timur, baru-baru ini.

Menurut LMND, keputusan yang diambil oleh kadis PK Matim itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Manggarai Timur tahun 2018.

“Keputusan kepala dinas P dan K Manggarai Timur tidak sesuai dengan kesepakan bersama penyelenggara negara, dalam hal ini, Bupati dan DPRD Manggarai Timur, saat penetapan Perda APBD. BPK itu bukan produk hukum. Produk hukum atas penetapan gaji THL adalah Perda APBD,” tegas Firman Jaya.

Karenanya, LMND mendesak Bupati Yoseph Tote agar segera menjalankan rekomendasi komisi C DPRD Manggarai Timur.

Selain itu, LMND juga mendesak kadis PK untuk segera meminta maaf kepada guru-guru di Manggarai Timur terkait pernyataannya pada salah satu media online yang berbunyi; ‘ Guru yang tidak sabar, silakan cari pekerjaan lain’.

LMND juga meminta  Kapolres Manggarai untuk menyelidiki dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kadis PK Matim terhadap guru-guru THL yang mengadu ke DPRD beberapa waktu lalu.

Kala itu guru THL memang mengeluhkan tindakan Kadis PK Matim yang telah memangkas  gaji mereka ke DPRD Matim.

Menurut LMND, jika dugaan tindakan intimidasi itu benar adanya,  maka Kadis PK Matim telah melakukan  pelanggaran terhadap UU Hak Azasi Manusia pasal 28 C yang menyebut, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat dan negerinya.

Laporan: Oswaldus Sirno
Editor: Remigius Nahal