Yoseph Tote Dinilai Gagal, Hampir 10 Tahun Matim Belum Punya PPNS

Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.  (Foto: Istimewa)
Borong, Marjinnews.com - Hingga saat ini Kabupaten Manggarai Timur (Matim) yang sudah berdiri hampir 10 tahun belum memiliki penyidik PNS.

Karena itu, Fraksi NasDem di DPRD Matim dalam pemandangan umum atas pengajuan tiga ranperda di Matim yang dibahas di DPRD Matim meminta pemerintah mengangkat dan menyediakan tenaga yang akan menjadi penyidik PNS di Matim.

Bagi Fraksi NasDem, penyidik PNS memiliki peranan penting dalam rangka menegakkan perda di Matim yang sudah ditetapkan pemerintah dan Dewan.

Bahkan Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan kenapa sampai sekarang di Matim belum memiliki penyidik PNS.

Bupati Matim, Drs. Yoseph Tote, menanggapi permintaan Fraksi NasDem, Jumat (16/3/2018) siang mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan ASN yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai penyidik PNS.

Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Bolehkah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan Penangkapan atau Penahanan?

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”)adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat PPNS ini pada sektor tertentu ada yang diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan namun tetap berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, ada juga yang tidak diberi kewenangan untuk itu.

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Lebih khusus lagi, penyidik itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanasebagaimana telah diubah olehPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 58/2010”).

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“Pejabat PPNS”) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 PP 58/2010.

Syarat untuk menjadi Pejabat PPNS terdapat dalam Pasal 3A ayat (1) PP 58/2010:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;

Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

Metiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Ketentuan syarat menjadi Pejabat PPNS tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“Permenkumham 2011”).

Selanjutnya, apakah Pejabat PPNS berwenang melakukan penangkapan atau penahanan?

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur soal wewenang Pejabat PPNS dalam bidang tertentu yang dikhususkannya. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa PPNS mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sebagai contoh, Pejabat PPNS antara lain dikenal dalam tindak pidana perbankan (sektor jasa keuangan) dan lingkungan hidup.

Pejabat PPNS dalam tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan(“UU OJK”). 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pejabat PPNS dalam OJK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yang dipertegas dalamPasal 49 ayat (1) UU OJK:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud pada kejahatan perbankan antara lain adalah [Pasal 49 ayat (3) UU OJK]:

Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;

Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;

Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan

Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan

Dari sejumlah wewenang Penyidik PPNS dalam tindak pidana perbankan di atas dapat kita ketahui bahwa PPNS tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

Seperti contoh PPNS dalam tindak pidana pada bidang lingkungan hidup. Berbeda dengan PPNS pada tindak pidana perbankan, PPNS pada tindak pidana lingkungan hidup diberi wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Perlu ditahui juga, tugas mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi denganPejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil [Pasal 74 ayat (2) UU PPLH]. Menjawab pertanyaan Anda, PPNS tersebut mempunyai beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) UU PPLH, yang salah satunya adalah berwenang menangkap dan menahan pelaku tindak pidana [Pasal 94 ayat (2) huruf k UU PPLH].

Selanjutnya diatur pula bahwa dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia [Pasal 94 ayat (3) UU PPLH]. (RN/MN)

COMMENTS

PUISI$type=carousel$sn=0$cols=3$va=0$count=5

POJOK REDAKSI$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

Name

Artikel,140,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,162,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,182,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,570,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,37,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,61,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,278,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,156,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,52,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,117,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,62,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,291,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,257,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,416,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,19,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1136,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,37,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,87,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,19,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,68,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,46,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,10,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,5,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Yoseph Tote Dinilai Gagal, Hampir 10 Tahun Matim Belum Punya PPNS
Yoseph Tote Dinilai Gagal, Hampir 10 Tahun Matim Belum Punya PPNS
https://4.bp.blogspot.com/-Mr-vLcCFKyQ/Wq2zpdZmPxI/AAAAAAAACoo/KUrl7wGTF1EWs3DaGlSSxOuYvhVUNjVQACLcBGAs/s320/images.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Mr-vLcCFKyQ/Wq2zpdZmPxI/AAAAAAAACoo/KUrl7wGTF1EWs3DaGlSSxOuYvhVUNjVQACLcBGAs/s72-c/images.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/03/yoseph-tote-dinilai-gagal-hampir-10.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/03/yoseph-tote-dinilai-gagal-hampir-10.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close