Wakil Rakyat Bukan Dewa
Cari Berita

Wakil Rakyat Bukan Dewa

19 March 2018

Dengan nyanyian yang memukau hati rakyat, menarik simpatisan keterlibatan parpol dalam mengusungnya, namun itu adalah bagian dari pencitraan semata (Foto: Dok. Pribadi).
Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan kehidupan yang dinamis, di dalam dirinya selalu terjadi proses pembangunan dan pembongkaran. Konstruksi dan dekonstruksi birokrasi dan pergantian tahta, kerasnya kehidupan tak kala disusul dengan sistem dinamika politik yang begitu kejam.

Untuk mengatasi hal tersebut tidak segampang yang dipikirkan, konflik semakin bertambah, pergulatan politik dalam negeri, janji pun tinggal janji, korupsi kian menjadi budaya, promblem lama yang belum diselesaikan  dan tak kala syair lama yang hanya diulangi berkali-kali.

Dengan nyanyian yang memukau hati rakyat, menarik simpatisan keterlibatan parpol dalam mengusungnya, namun itu adalah bagian dari pencitraan semata.

Mereka dipilih oleh rakyat, kendati pun berbeda ketika mereka melupakan semuanya yang telah dijanjikan, yang dikemas sedemikian rupa sehingga merk para konsumen masa itu, analoginya mereka berkerja bukan untuk rakyat.

Mereka adalah rakyat biasa namun status sosialnya mulai terlihat beda ketika mereka menduduki kursi yang dititipkan rakyat kepadanya. Tugas dan wewenang dijadikan sebagai kekuasaan, kepentingan rakyat diabaikan dan tak kala menjadikannya sebagai sesuatu hal yang asing.

Pergulatan politik dan kebijakan yang semakin kejam, substansi yang digunakan pun kini kian membara, tak memihak pada rakyat dengan upaya untuk melindungi diri dari berbagai ancaman, kritikan yang dilontarkan karena kebijakan dan kinerja yang ngawur dan tak ada sinerginya dengan masyarakat.

Sesuai dengan realitas yang terjadi saat ini, kita bagai masih sedang kembali ke depan pintu gerbang orde baru. Bahwasannya pada masa orde baru, kekuasaan pratimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tidak terkontrol sehingga pejabat publik menjadi sangat kuat.

Era reformasi, lebih beroriantasi pada kekuasaan yang berkembang pada kalangan elite politik. Budaya inilah yang menyebabkan struktur demokrasi berjalan pingsan. Wajarlah untuk suatu lembaga atau elemen negara untuk membentuk suatu kebijakan sebagai fundamentalnnya.

Begitu juga dengan para wakil rakyat sebagai lembaga legislatif, wajarlah untuk  merevisi UU untuk kepentingannya, namun apakah hasil revisi UU itu berpihak pada rakyat?

Hemat saya, dalam konteks teori modern, perwakilan rakyat merupakan mekanisme hubungan antara rakyat dan penguasa. Berdasarkan kajian teori analisis dan pandangan-pandangan para pemikir ilmu politik, ada konsep ilmu dasar perwakilan yang umum terjadi dalam Adrianus, dkk, 2006:108-109, salah satu diantaranya yaitu; elective representation.

Konsep ini digambarkan belum menggambarkan kekuasaan atau hal-hal yang harus dilakukan mereka , sehingga belum menjelaskan hubungan antara wakil dan mereka yang memilihnya.

Ketidakberwibawaan sistem tentu tidak terlepas dari budaya politik para elite yang menggantungkan hidupnya dari politik. Terminologi politik direduksi sebagai ruang akumulasi kepentingan partikular.

Seharusnya para wakil rakyat bertindak atas dasar suatu kesadaran etis untuk menempatkan politik sebagai orientasi pengabdiannya. Artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok namun memberikan manfaat hidup yang sejaterah dan berkeadilan untuk masyarakat.

Sebuah sistem politik dan tatanan kehidupan yang ditunggangi kepentingan individu atau kelompok, melalui sistem politik dan demokrasi yang dilandasi dengan kebijakan omong kosong dan orientasi yang tak jelas mengakibatnya minimnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Sangat disayangkan jika ini hanya permasalahan oknum atau individu atau kelompok yang salah menggunakan hak dan wewenang untuk suatu kepentingannya dengan menghalalkan segalanya dan hasilnya yang buruk terhadap respon publik bukanlah segilintir mereka, namun satu lembaga pada umunya akan dipandang dengan respon yang sama.  

Oleh: Fransiskus Tawurutbun
Anggota PMKRI Cabang Surabaya