$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0$sn=0

Tolak UU MD3, PMKRI Se-Jakarta Lakukan Uji Materi di MK

Berkas permohonan uji materil (Judicial Review) UU MD3 terhadap UUD 1945 tersebut, telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2018, melalui Tanda Terima Nomor: 1769-1/PAN.MK/III/2018 (Foto: Dok. Pribadi)
Jakarta, marjinnews.com - Polemik seputar UU MD3 masih terus berlanjut. UU yang dinilai mengangkangi demokrasi Indonesia itu telah memicu banyak gejolak di beberapa daerah dilakukan oleh mahasiswa, organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Pada Rabu. 21 Maret 2018 marjinnews.com menerima rilis terkait aksi serupa yang dilakukan di Ibu Kota. Berikut isi dari rilis tersebut:

Pada tanggal 19 Maret 2018, kami Para Pemohon yang terdiri dari: badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), terhadap UUD Tahun 1945.

Berkas permohonan uji materil (Judicial Review) UU MD3 terhadap UUD 1945 tersebut, telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2018, melalui Tanda Terima Nomor: 1769-1/PAN.MK/III/2018

Adapun badan hukum privat yang menjadi Pemohon adalah DPC PMKRI Jakarta Timur yang diwakili oleh Mikael Yohanes B. Bone, DPC PMKRI Jakarta Utara diwakili oleh Wilibrordus Klaudius Bhira; DPC PMKRI Jakarta Barat diwakili oleh Dionisius Sandi Tara; DPC PMKRI Jakarta Selatan diwakili oleh Prudensio Veto Meo. Sedangkan Pemohon perorangan warga negara Indonesia adalah Kosmas Mus Guntur, Andreas Joko, Elfriddus Petrus Muga, Heronimus Wardana, dan Yohanes Berkhmans Kodo.

Dalam perkara ini, Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Bernadus Barat Daya, SH., MH, sebagai advokat/konsultan hukum yang akan mewakili para pemohon dalam proses persidangan di MK selanjutnya.

Beberapa pasal UU MD3 yang dimohon untuk diuji materil adalah Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5); Pasal 122 huruf (k); dan Pasal 245 ayat (1). Ketiga pasal tersebut kami pandang telah bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.

Kami berpandangan bahwa tiga pasal UU MD3 itu, merugikan hak konstitusional kami sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Karena itu, secara hukum kami berwenang dan memiliki hak untuk memohonkan pengujian materi UU tersebut di depan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebab dengan berlakunya UU MD3, kami telah dirugikan dan kerugian itu bersifat fatal dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU MD3.

Oleh karena itu, ketika Hakim MK sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal Konstitusi, mengabulkan permohonan kami, maka kerugian Hak Konstitusional kami tidak akan terjadi.

Kami memandang bahwa tiga pasal UU MD3, selain bertentangan dengan UUD 1945, juga bertentangan dengan beberapa UU lain seperti; UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah (Pasal 28 dan Pasal 55), UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

UU MD3 yang memberikan kewenangan luar biasa kepada DPR, potensial  dapat “memenjarakan” siapa pun yang melakukan kecaman atau kritikan yang dianggap (secara subjektif) merendahkan martabat DPR.

Sebab argumentasi ‘demi kehormatan dewan’ tak lebih sebagai dalih hipokrit yang tendensius, subjektif dan multitafsir. UU MD3 juga dapat dijadikan “alat pemotong lidah rakyat”. Padahal sejatinya DPR wajib mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan mentaati asas equality before the law.

Para insan pers (Wartawan), lembaga swadaya masyarakat (LSM), para aktivis organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta siapa pun juga, harus dapat secara leluasa memperoleh, mengolah dan memberitakan informasi itu secara bertanggung jawab. Karena hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin Konstitusi Negara.

Tiga pasal UU MD3, berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Karena frasa “merendahkan kehormatan” itu bersifat relative, tentatif dan sangat subjektif. Dan terminologi merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR itu, dapat diterapkan secara sewenang-wenang sesuai interpretasi subjektif atau sesuai kepentingan politik anggota DPR.

Sangat mungkin terjadi, dimana ketika masyarakat melakukan kritikan atau menyampaikan aspirasi, atau memberitakan aktivitas DPR dan bentuk lain sebagai ungkapan pikiran rakyat terhadap DPR, akan dianggap merendahkan kehormatan dan oleh karenanya DPR dengan segala kewenangan yang luar biasa, dapat melakukan langkah hukum atau langkah politik untuk memproses terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dituduh merendahkan kehormatan DPR.

Kewenangan MKD DPR, juga berpotensi dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap merendahkan martabat dan kehormatan DPR. Pasal itu tak ubahnya sebagai alat “pemotong lidah rakyat”. Padahal kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Pers dalam UU telah dijamin haknya untuk; menegakkan nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat masyarakat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran (UU Pers).

Terkait pasal 245 UU MD3, yang mengandung makna bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil oleh aparat hukum sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, dan setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Substansi pasal ini sebenarnya telah ‘dimatikan’ oleh MK, tetapi “dihidupkan kembali” oleh DPR. Mengingat bahwa sebelumnya, MK telah membatalkan klausul “atas izin MKD”,

Sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 76/PPU-XII/2014, terkait pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014. Namun dalam pasal 245 UU MD3, masih tetap menggunakan klausul yang sama, walau kata “izin MKD” diganti dengan kata “pertimbangan MKD”. Pergantian kata “izin” dengan kata “pertimbangan” tersebut, hanyalah sebuah pengecohan DPR terhadap publik. Sebab dalam artian ini, jika MKD tidak memberi pertimbangan kepada Presiden, maka Presiden tidak dapat mengeluarkan surat persetujuan kepada penegak hukum untuk memanggil DPR.

Hak imunitas yang dimiliki DPR melalui UU MD3, telah melampaui batas kewajaran, dan mengancam hak pihak lain di luar DPR. Padahal UU MD3, hanya berlaku khusus bagi DPR dan atau tidak berlaku bagi siapa pun yang bukan anggota DPR. Namun UU MD3 itu, berdampak buruk terhadap pihak lain yang tidak berada dalam lingkup DPR.

Karena itu, kami memohon kepada majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan bahwa pemberlakuan tiga pasal dalam UU MD3 itu, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Demikian Siaran Pers ini dibuat agar dapat dimaklumi dan diberitakan seperlunya. Siaran Pers ini ditandatangi oleh Para Pemohon yang namnya tercantum di bawah ini. Terima kasih atas kerjasama kita semua.

Jakarta, 21 Maret 2018

Editor: Andi Andur


COMMENTS

Name

Artikel,141,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,160,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,3,Borong,3,BPJS,1,Budaya,38,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,183,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,579,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,38,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,35,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,60,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,280,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,50,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,114,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,71,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,294,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,258,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,419,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,20,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1148,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,38,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,88,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,20,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,20,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,71,Sumba,8,Surabaya,35,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,48,Tenun Manggarai,1,Terorisme,14,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,14,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Tolak UU MD3, PMKRI Se-Jakarta Lakukan Uji Materi di MK
Tolak UU MD3, PMKRI Se-Jakarta Lakukan Uji Materi di MK
https://2.bp.blogspot.com/-yDsxiWyAtMY/WrI_BQcA0hI/AAAAAAAABEY/AwvJoijQlbg0EGOuC-eyk7NyL6Ga0aSfACLcBGAs/s320/PMKRI%2BTolak%2BUU%2BMD3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-yDsxiWyAtMY/WrI_BQcA0hI/AAAAAAAABEY/AwvJoijQlbg0EGOuC-eyk7NyL6Ga0aSfACLcBGAs/s72-c/PMKRI%2BTolak%2BUU%2BMD3.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/03/tolak-uu-md3-pmkri-se-jakarta-lakukan.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/03/tolak-uu-md3-pmkri-se-jakarta-lakukan.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close