Rendahnya Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kasus HAM di NTT

Gubernur NTT tidak pernah melakukan terobosan termasuk sekedar membangun kerja sama antara Pemprov NTT dengan Malaysia khususnya mendata dan memberdayakan TKI Ilegal asal NTT di Malaysia agar segera kembali, padahal UU telah memberi wewenang kepada Pemerintan Daerah untuk melakukan Kerjasama internasional dengan Provinsi lain di luar negeri untuk berbagai bidang. (Foto: Istimewa)

Marjinnews.com - Satu lagi TKI Ilegal asal Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT bernama Imanuel Adu Mooy yang bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia meninggal dunia akibat jatuh dari Pohon Kelapa Sawit, namun oleh Perusahaan yang mempekerjakan dan teman-temannya sesama NTT yang bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit "Tamaco Plantation Kimbell Light Industrial Centre" dimaksud tidak dapat membantu selamatkan nyawanya hanya karena Almarhum Imanuel Adu Mooy dan teman-temannya berstatus TKI Ilegal sehingga segala akses untuk mendapatkan haknya atas pelayanan terhadap hak-hak dasar sebagai manusia makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan martabatnya yang telah dilindungi oleh UU-pun tidak dapat diperolehnya.

Itulah nasib anak-anak manusia NTT diperantauan Malaysia yang dibuarkan Pemerintah diberangkatkan secara Ilegal oleh sindikat terorganisir sebagai akibat Negara dan Pemerintahan Provinsi NTT gagal melindungi warga negara dan warga masyarakatnya  serta segala tumpah darahnya sesuai amanat UUD 1945 dimanapun berada, dari tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia bahkan melanggar Hak Asasi Manusia. 

Padahal di dalam kinsiderans UU Pemberantasan TPPO, negara telah mengakui bahwa "Kejahatan Perdagangan Orang" telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan demikian mengapa Negara dan Pemerintah Provinsi NTT mengabaikan tanggungjawabnya terutama menegakan hukum untuk menindak kejahatan TPPO bahkan terkesan membiarkan.

Menurut data yang telah dilansir disejumlah media, bahwa Almarhum Imanuel Adu Mooy merupakan TKI Ilegal asal NTT yang ke 13 (tiga belas) yang meninggal di Malaysia sejak Januari 2018 hingga Maret 2018. Ini berarti setiap bulan terdapat  4 (empat) orang anak manusia NTT dengan status TKI Ilegal di Malaysia meninggal (dalam tiga bulan) tanpa negara hadir dan tanpa Pemerintahan Provinsi NTT berupaya memberikan perlindungan sesuai kewajibannya bahkan hanya sekedar berempati kepada Keluarga Korbanpun Pemerintah Provinsi NTT tidak pernah ditunjukan. Apa yang salah dengan orang-orang NTT sehingga negara absen ketika peristiwa duka yang susul menyusul mendera anak-anak NTT. Bukankah NTT merupakan salah satu bagian terpenting bahkan tidak terpisahkan dengan Provinsi lain di Negeri ini sehingga berhak mendapat perlakuan yang adil dan layak.

Ini juga menunjukan betapa  negara tidak memiliki aparatur negara yang secara sungguh-sungguh mau memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dan seluruh tumpah darahnya dengan mencegah dan menaggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki semangat dan keinginan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, tidak punya komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku dan jaringannya bahkan tidak ada upaya untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Malaysia dalam bidang Pemberantasan Perdagangan Orang, merupakan potret buruh kondisi peelindungan HAM dan Martabat Manusia NTT.

Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO, menunjukan bahwa Negara dan Pemerintah Daerah sama sekali lemah bahkan mengabaikan tanggungjawab konstitusionalitasnya yaitu melindungi seganap warga negara dan seluruh tumpah darahnya dan organ-organ negara yang dibentuk oleh negara agar secara khusus menangani masalah Ketenagakerjaan di luar negeri tidak memberi manfaat apapun bagi TKI asal NTT. Gubernur NTT tidak pernah melakukan terobosan termasuk sekedar membangun kerja sama antara Pemprov NTT dengan Malaysia khususnya mendata dan memberdayakan TKI Ilegal asal NTT di Malaysia agar segera kembali, padahal UU telah memberi wewenang kepada Pemerintan Daerah untuk melakukan Kerjasama internasional dengan Provinsi lain di luar negeri untuk berbagai bidang.

Kita punya Wakil Rakyat dari NTT ada 13 (tiga belas) orang dan terbagi secara proposional di Komisi-Komisi strategis di DPR RI, bahkan 4 (empat) anggota DPR RI dari 13 (tiga belas) yang ada di DPR RI menjadi anggota Komisi III DPR RI tetapi Penegakan Hukum yang sangat buruk dan lemah di NTT selama ini dibiarkan tanpa diawasi tanpa dicarikan jalan keluar. Publik akhirnya menilai bahwa 13 (tiga belas) Anggota DPR RI dari dapil NTT bukanlah menjadi solusi tetapi justru menjadi masalah atau bagian dari masalah yang sering menjadi beban bagi publik NTT.

OLEH: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI

COMMENTS

PUISI$type=carousel$sn=0$cols=3$va=0$count=5

POJOK REDAKSI$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

Name

Artikel,140,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,162,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,182,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,570,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,37,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,61,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,278,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,156,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,52,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,117,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,62,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,291,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,257,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,416,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,19,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1136,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,37,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,87,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,19,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,68,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,46,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,10,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,5,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Rendahnya Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kasus HAM di NTT
Rendahnya Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kasus HAM di NTT
https://2.bp.blogspot.com/-EDGe2c5OoH8/WjFitou8jDI/AAAAAAAAAAs/ulePR_PRER0NcNvTmGZK_2E2ygu8uQkbQCPcBGAYYCw/s320/26580.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-EDGe2c5OoH8/WjFitou8jDI/AAAAAAAAAAs/ulePR_PRER0NcNvTmGZK_2E2ygu8uQkbQCPcBGAYYCw/s72-c/26580.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/03/tanggung-jawab-pemerintah-terhadap.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/03/tanggung-jawab-pemerintah-terhadap.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close