Permintaan Wiranto Untuk Tunda Pengumuman Status Tersangka Korupsi Oleh KPK Terhadap Incumbent Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah
Cari Berita

Permintaan Wiranto Untuk Tunda Pengumuman Status Tersangka Korupsi Oleh KPK Terhadap Incumbent Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

14 March 2018

Sikap Menkpolhukam Wiranto, patut disesalkan, karena sikap demikian bertolak belakang dengan program KPK yang bertujuan untuk melahirkan Kepala Daerah berintegritas dan bebas KKN. (Foto: Istimewa)
Sikap Pemerintah melalui Menkpolhukam Wiranto, meminta agar KPK menunda pengumuman status tersangka korupsi di kalangan Incumbent dalam pilkada 2018, sangat  tidak menguntungkan Pemerintah, bahkan menjadi kontraproduktif dan diskriminatif karena tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang terkandung di dalam UU Pilkada dan cita-cita publik untuk melahirkan calon pemimpin daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian pernyataan Wiranto, tidak saja kontraproduktif dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada Pemerintah akan tetapi juga Pemerintah dapat dinilai sebagai sedang melahirkan kembali kebijakan lama yang bertujuan memberikan perlakuan istimewa berupa prosedure khusus kepada Incumbent yang oleh UU KPK telah dihapus, yang pada gilirannya akan menghambat proses hukum yang sedang berjalan .

Sikap Menkpolhukam Wiranto, patut disesalkan, karena sikap demikian bertolak belakang dengan program KPK yang bertujuan untuk melahirkan Kepala Daerah berintegritas dan bebas KKN. Menkpolhukam Wiranto  telah memanipulasi rationalitas masyarakat, seakan-akan demi Pilkada masyarakat akan  menggadaikan rationalitasnya. Masyarakat justru akan marah, jika KPK menunda mengumumkan Incumbent yang berstatus tersangka korupsi, karena Masyarakat yakin KPK tidak sedang berpolitik praktis, tetapi sedang membangun sistem untuk melahirkan pemimpin daerah yang bersih dan bebas KKN dengan harapan agar masyarakat pemilih dan pendukung pasangan calon tidak membeli kucing dalam karung. Masyarakat justru sangat mendukung jika KPK segera mengumumkan status tersangka bagi Incumbent sebelum pilkada berlansung.

Soal kekhawatiran bahwa stabilitas keamanan negara akan terganggu, hanya karena seorang Incumbent ditetapkan sebagai tersangka, jelas alasan sangat dicari-cari dan sangat imaginatif, karena dimana-mana masyarakat sesungguhnya sudah muak dengan korupsi di kalangan pejabat termasuk Incumbent, karena Penegak Hukum gagal (Polri dan Kejaksaan) gagal menjalankan misinya. Oleh karena itu Memkopolhukam jangan memanipulasi akal sehat publik, jangan memberangus Independensi KPK. Justru masyarakat menuntut KPK hadir di setiap daerah Pilkada untuk menindak Incumbent yang korup. Menkpolhukam akan disalahkan jika mengambil posisi hendak memghalang-halangi niat baik KPK dan harapan publik terhadap KPK.
Ini namanya pemerintah memanipulasi sekaligus mempolitisasi akal sehat publik.

Disamping itu menjadi sangat berlebihan jika Pemerintah menganggap KPK bermain politik dalam menetapkan seorang Incumbent sebagai tersangka selama proses pilkada berjalan karena secara hukum, Penetapan Status Tersangka terhadap seorang sama sekali tidak mengurangi hak-hak tersangka, terlebih-lebih haknya sebagai Paslon dalam Pilkada. Justru pilihan sikap KPK berupa akan mengumumkan 90% Incumbent peserta pilkada 2018 menjadi Tersangka, sungguh-sungguh melegahkan masyarakat, karena  KPK justru akan membantu masyarakat agar tidak salah memilih kucing dalam karung, sekaligus membantu Partai Politik dan KPU dalam melahirkan Pimpinan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.

KPK memiiliki alasan dan dasar hukum yang sangat kuat untuk mengumumkan pasangan calon Incumbent sebagai tersangka korupsi, karena selain UU memberi wewenang kepada KPK untuk membangun sistim pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik, juga salah satu persyaratan calon dan pencalonan dalam Pilkada adalah menyerahakan LHKPN ke KPK untuk diperiksa dan diumumkan ke publik. Itu berarti KPK dituntut untuk ikut mengambil bagian di dalam melahirkan Pilkada yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian TPDI  menolak pandangan Menkopolhukam Wiranto bahwasanya KPK telah bermain politik jika penetapan status tersangka korupsi bagi Incumbent dilakukan sebelum pilkada dimulai, karena pernyataan yang demikian  sangat tidak beralasan hukum, malahan Memkpolhukam Wiranto dapat dituduh telah mempolitisasi posisi KPK bahkan merintangi pelaksanaan tugas KPK dalam Penyidikan.


OLEH: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI)