$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0$sn=0

Permintaan Wiranto Untuk Tunda Pengumuman Status Tersangka Korupsi Oleh KPK Terhadap Incumbent Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Sikap Menkpolhukam Wiranto, patut disesalkan, karena sikap demikian bertolak belakang dengan program KPK yang bertujuan untuk melahirkan Kepala Daerah berintegritas dan bebas KKN. (Foto: Istimewa)
Sikap Pemerintah melalui Menkpolhukam Wiranto, meminta agar KPK menunda pengumuman status tersangka korupsi di kalangan Incumbent dalam pilkada 2018, sangat  tidak menguntungkan Pemerintah, bahkan menjadi kontraproduktif dan diskriminatif karena tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang terkandung di dalam UU Pilkada dan cita-cita publik untuk melahirkan calon pemimpin daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian pernyataan Wiranto, tidak saja kontraproduktif dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada Pemerintah akan tetapi juga Pemerintah dapat dinilai sebagai sedang melahirkan kembali kebijakan lama yang bertujuan memberikan perlakuan istimewa berupa prosedure khusus kepada Incumbent yang oleh UU KPK telah dihapus, yang pada gilirannya akan menghambat proses hukum yang sedang berjalan .

Sikap Menkpolhukam Wiranto, patut disesalkan, karena sikap demikian bertolak belakang dengan program KPK yang bertujuan untuk melahirkan Kepala Daerah berintegritas dan bebas KKN. Menkpolhukam Wiranto  telah memanipulasi rationalitas masyarakat, seakan-akan demi Pilkada masyarakat akan  menggadaikan rationalitasnya. Masyarakat justru akan marah, jika KPK menunda mengumumkan Incumbent yang berstatus tersangka korupsi, karena Masyarakat yakin KPK tidak sedang berpolitik praktis, tetapi sedang membangun sistem untuk melahirkan pemimpin daerah yang bersih dan bebas KKN dengan harapan agar masyarakat pemilih dan pendukung pasangan calon tidak membeli kucing dalam karung. Masyarakat justru sangat mendukung jika KPK segera mengumumkan status tersangka bagi Incumbent sebelum pilkada berlansung.

Soal kekhawatiran bahwa stabilitas keamanan negara akan terganggu, hanya karena seorang Incumbent ditetapkan sebagai tersangka, jelas alasan sangat dicari-cari dan sangat imaginatif, karena dimana-mana masyarakat sesungguhnya sudah muak dengan korupsi di kalangan pejabat termasuk Incumbent, karena Penegak Hukum gagal (Polri dan Kejaksaan) gagal menjalankan misinya. Oleh karena itu Memkopolhukam jangan memanipulasi akal sehat publik, jangan memberangus Independensi KPK. Justru masyarakat menuntut KPK hadir di setiap daerah Pilkada untuk menindak Incumbent yang korup. Menkpolhukam akan disalahkan jika mengambil posisi hendak memghalang-halangi niat baik KPK dan harapan publik terhadap KPK.
Ini namanya pemerintah memanipulasi sekaligus mempolitisasi akal sehat publik.

Disamping itu menjadi sangat berlebihan jika Pemerintah menganggap KPK bermain politik dalam menetapkan seorang Incumbent sebagai tersangka selama proses pilkada berjalan karena secara hukum, Penetapan Status Tersangka terhadap seorang sama sekali tidak mengurangi hak-hak tersangka, terlebih-lebih haknya sebagai Paslon dalam Pilkada. Justru pilihan sikap KPK berupa akan mengumumkan 90% Incumbent peserta pilkada 2018 menjadi Tersangka, sungguh-sungguh melegahkan masyarakat, karena  KPK justru akan membantu masyarakat agar tidak salah memilih kucing dalam karung, sekaligus membantu Partai Politik dan KPU dalam melahirkan Pimpinan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.

KPK memiiliki alasan dan dasar hukum yang sangat kuat untuk mengumumkan pasangan calon Incumbent sebagai tersangka korupsi, karena selain UU memberi wewenang kepada KPK untuk membangun sistim pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik, juga salah satu persyaratan calon dan pencalonan dalam Pilkada adalah menyerahakan LHKPN ke KPK untuk diperiksa dan diumumkan ke publik. Itu berarti KPK dituntut untuk ikut mengambil bagian di dalam melahirkan Pilkada yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian TPDI  menolak pandangan Menkopolhukam Wiranto bahwasanya KPK telah bermain politik jika penetapan status tersangka korupsi bagi Incumbent dilakukan sebelum pilkada dimulai, karena pernyataan yang demikian  sangat tidak beralasan hukum, malahan Memkpolhukam Wiranto dapat dituduh telah mempolitisasi posisi KPK bahkan merintangi pelaksanaan tugas KPK dalam Penyidikan.


OLEH: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI)

COMMENTS

Name

Artikel,141,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,160,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,3,Borong,3,BPJS,1,Budaya,38,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,183,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,579,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,38,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,35,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,60,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,280,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,50,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,114,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,71,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,294,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,258,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,419,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,20,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1148,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,38,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,88,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,20,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,20,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,71,Sumba,8,Surabaya,35,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,48,Tenun Manggarai,1,Terorisme,14,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,14,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Permintaan Wiranto Untuk Tunda Pengumuman Status Tersangka Korupsi Oleh KPK Terhadap Incumbent Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah
Permintaan Wiranto Untuk Tunda Pengumuman Status Tersangka Korupsi Oleh KPK Terhadap Incumbent Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah
https://4.bp.blogspot.com/-a8F6ygS1x84/WqiChE2oMjI/AAAAAAAAClA/YS9IKM3g75kseF0NOe5cck_kmk1e9zPDQCLcBGAs/s320/2634781058.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-a8F6ygS1x84/WqiChE2oMjI/AAAAAAAAClA/YS9IKM3g75kseF0NOe5cck_kmk1e9zPDQCLcBGAs/s72-c/2634781058.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/03/sikap-menkpolhukam-wiranto-patut.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/03/sikap-menkpolhukam-wiranto-patut.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close