Sentil Politik Uang, Prabowo: Terima Saja, Itu Rejeki

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Sentil Politik Uang, Prabowo: Terima Saja, Itu Rejeki

MARJIN NEWS
1 April 2018

"Kalau ada orang yang hendak membohongi rakyat kita lagi, jangan mau dibohongi. Buktikan sebagaimana yang kita buktikan, di DKI mereka mau bagi-bagi sembako, rakyat miskin malah menolak sembakonya, tidak mau diterima. Tapi kalau saya, saya anjurkan dibagi ya terima. Kenapa? Ya rezeki," katanya. (Foto: Istimewa)
Marjinnews.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyentil mengenai praktik politik uang pada saat pelaksaan pemilihan kepala daerah. Menurutnya apabila ada calon yang membagi-bagikan sembako atau uang, terima saja. Urusan memilih, serahkan pada hati nurani. Jangan memilih karena utang budi.

Hal itu ia sampaikan di hadapan seribuan kader dan simpatisannya di Hotel Sutan Raja Soreang, Jumat (30/3/2018).

"Kalau ada orang yang hendak membohongi rakyat kita lagi, jangan mau dibohongi. Buktikan sebagaimana yang kita buktikan, di DKI mereka mau bagi-bagi sembako, rakyat miskin malah menolak sembakonya, tidak mau diterima. Tapi kalau saya, saya anjurkan dibagi ya terima. Kenapa? Ya rezeki," katanya.

Meski menerima pemberian para calon, Prabowo menegaskan jangan mau diatur. Memilih harus sesuai hati nurani. "Dibagi ya terima tapi jangan mau diatur oleh mereka-mereka itu. Memilih harus sesuai hati nurani," ujarnya yang disambut uplaus oleh seribuan kader dan simpatisannya yang hadir.

Untuk di Pilgub Jabar, Prabowo memastikan pasangan Sudrajat-Syaikhu adalah yang terbaik. Ia menyatakan akan memilih keduanya di Pilgub Jabar nanti.

"Tapi itu harus keputusan Anda semua, itu harus dari dalam hati mu, tapi percayalah tidak mungkin Gerindra dan Prabowo memilih orang-orang yang tidak benar," tandasnya.

Prabowo kembali menyinggung mengenai money politik yang masih marak setiap ada pemilu di Indonesia. Namun ia mengingatkan kekuasaan berada di tangan rakyat, jangan mau dipermainkan.

"Kekuasaan rakyat ini, yang sering oleh elite di sana sering dipermainkan, rakyat dibagi-bagi sembako. Bagi-bagi duit suruh utang Budi," sentilnya.

Prabowo kembali menyatakan apabila ada yang bagi-bagi uang ataupun sembako di masa Pilkada serentak ini, jangan ditolak.

"Rezeki kok di tolak, ada yang ngasih duit ambil aja, enggak usah utang budi, karena itu adalah uang rakyat Indonesia dibagi-bagi. Dia nyolong uang itu, dia curi uang itu, lalu dibagi-bagi sedikit kepada kalian dan kalian disuruh berterimakasih, enak aja!" tandasnya.

Namun dilain pihak, Panwaslu menyayangkan anjuran Prabowo itu yang menyebutkan agar warga terima jika ada  calon yang beri uang.

Wisma Putra Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia menyayangkan pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyarankan warga untuk menerima pemberian dari para calon Pilkada karena itu dianggap rezeki.

"Kami sayangkan pernyataan dia (Prabowo) terkait anjuran kepada masyarakat yang datang agar menerima imbalan atau materi atau apapun itu dari calon, dalam hal ini saya yakin itu calon gubernur atau calon kepala daerah," kata Hedi melalui sambungan telepon.

Hedi menegaskan dalam undang-undang sudah jelas pada Pasal 187 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa pasangan calon atau tim sukses memberi menjanjikan materi kepada pemilih itu bisa dikenakan pidana.

"Memberikan materi atau memberikan uang dan materi lainya bisa dikenakan pidana," tegas Hedi.

Menurut Hedi pernyataan Prabowo itu berbahaya jika langsung ditangkap oleh masyarakat. "Ini sangat kontradiktif sekali. Sangat disayangkan di mana kita semangat menyatakan perang terhadap politik uang, ini malah ada elite politik yang justru menganjurkan hal yang kurang baik," jelasnya.

Lebih lanjut Hadi juga menyatakan akan mengkaji kunjungan Prabowo ke Kabupaten Bandung. Menurutnya kegiatan tersebut diduga sudah termasuk kampanye rapat umum karena diikuti lebih dari seribu orang.

"Seperti yang tadi disampaikan 1.500 orang yang hadir itu di PKPU itu kalau pertemuan terbatas itu kan tidak boleh lebih dari seribu orang untuk tingkat kabupaten," sambungnya.

Ia menambahkan kampanye yang dilakukan Prabowo kemarin juga bertepatan dengan hari libur keagamaan. Walaupun di undang-undang tidak diatur, namun semangatnya harus menunjukkan toleransi antar umat beragama.

"Tidak pas kalau kampanye di hari libur nasional ataupun keagamaan. Sebetulnya dimana-mana sudah menjadi kesepakatan bahwa hari libur nasional dan keagamaan itu tidak boleh berkampanye," jelasnya.

Panwaslu, kata dia, akan langsung mengkaji terkait pelanggaran kampanye apa yang dilakukan oleh Prabowo. "Tentu kita akan kaji, pasal per pasal, termasuk subyek hukumnya siapa yang akan dikenakan karena ini kan yang bersangkutan merupakan elite nasional sehingga harus dikaji benar-benar, sehingga tidak meleset," tambahnya.

Ia berharap, hal tersebut menjadi perhatian elite politik lainnya, agar tidak membingungkan masyarakat saat bertemu atau berdialog dengan mereka.

"Harus memberikan pendidikan berpolitik yang baik sesuai dengan undang-undang. Kan ironis kita berbicara politik, berbicara kekuasan, berbicara kebaikan, kehormatan tapi malah kita tidak menghormati aturan itu sendiri," pungkasnya. (RN/MN)