Rakyat NTT Menggugat, Hentikan Perdagangan Orang
Cari Berita

Rakyat NTT Menggugat, Hentikan Perdagangan Orang

MARJIN NEWS
28 March 2018

Aksi dengan tema Rakyat NTT Menggugat: Hentikan Perdagangan Orang menyuarakan tiga tuntutan. (Foto: Istimewa)
Kupang, Marjinnews.com - Ratusan warga Nusa Tenggara Timur hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTT di Kupang Rabu (28/3).

Ratusan massa yang terdiri dari puluhan organisasi itu menggelar long march dari depan Polda NTT menuju gedung Sasando kantor gubernur NTT.

Aksi dengan tema Rakyat NTT Menggugat: Hentikan Perdagangan Orang menyuarakan tiga tuntutan yaitu;

Pertama, Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia.

Kedua, Tangkap dan adili mafia perdagangan orang.

Ketiga, Pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang adalah bagian dari
kolonialisme sehingga harus diturunkan dan dipenjarakan.

Menurut massa yang menggelar aksi tersebut bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir angka kematian buruh migran asal NTT melonjak tinggi.

Bahkan dalam data BNP2TKI 90% korban buruh migran asal Indonesia yang meninggal di luar negeri pada tahun 2017 berasal dari NTT.

Sedangkan tahun ini saja sudah 23 warga asal NTT yang pulang dalam kondisi meninggal.

Dalam bahasa BNP2TKI mereka terbanyak adalah ‘pekerja migran ilegal’. Bahkan ketika jenasah mereka tiba di cargo bandara yang ditanya oleh BP3TKI adalah ‘mana surat identitas mereka’.

Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada rasa kedaruratan dan kemanusiaan.

Pemerintah daerah pun juga sama. Pemimpin hanya bisa terenyuh, tetapi tidak ada kebijakan publik yang memadai. Tidak ada koordinasi antara pimpinan daerah di Provinsi NTT.

Bahkan Presiden RI pun tidak memiliki rencana yang memadai untuk melawan perdagangan orang.

Padahal ini jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan perdagangan narkoba.

Berkaca pada persoalan ini maka massa yang tergabung di dalam Aksi Rakyat NTT Menggugat, Hentikan Perdagangan Orang menuntut agar:

1. Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Pengiriman TKI ke Malaysia hanya boleh dibuka jika:

a. Layanan administrasi kependudukan sudah menjangkau seluruh pelosok Provinsi NTT. Hingga hari ini sebanyak 900 ribu orang NTT tidak memiliki E- KTP. Hingga hari ini 50% desa di NTT sangat sulit dijangkau.

Pemerintah perlu melakukan "revolusi mental" dalam hal memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Kepulauan NTT.

b. BP3TKI harus membuka kantor cabang di seluruh kabupaten di NTT

c. BLK harus didirikan di seluruh kabupaten di NTT

d. Anak-anak yang putus sekolah ditangani dengan program pendidikan yang memadai.

e. Setiap kepala desa telah mendata secara rinci warganya yang melakukan migrasi dan mencatat ‘'berapa warga yang hilang’'.

2. Pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau mendengarkan suara
korban.

Jangan hanya lihat warga negara hanya dari kacamata administrasi semata, tetapi harus letakan mereka dalam kacamata warga negara.

Korban perdagangan orang harus dilayani dan persoalan mereka perlu dimengerti.

Selama ini proyek penanggulangan perdagangan orang hanya bersifat sepihak dan kental dengan ‘mafia proyek’: tidak menyentuh substansi.

3. Pemerintah pusat sebaiknya tidak membuat proyek penanggulangan yang parsial dan kental dengan ego sektoral. Kami minta agar pemerintah pusat belajar mengelola birokrasi agar layak memerintah, dan tanggap terhadap jenis kejahatan antar negara
(transnational crime).

Pemerintah pusat seharusnya melakukan revolusi dalam menangani
perdagangan orang dengan cara:

a. Meminta Presiden Jokowi untuk studi banding ke Timor Leste untuk belajar mengapa di Negara Timor Leste yang baru merdeka tidak ada pengiriman jenasah pekerja migran asal Timor Leste, sebaliknya mengapa jenasah dari warga di Timor Barat (Timor Oeste) setiap bulan jatuh demikian banyak.

b. Mengganti Menakertrans dan Kepala BNP2TKI dengan orang yang lebih
memiliki kemampuan dalam memahami kejahatan transnasional.

c. Mengganti Kapolri yang tidak paham dengan kompleksitas perdagangan orang.

d. Mengganti Ketua Mahkamah Agung yang ‘turut melepaskan’ para pelaku perdagangan orang karena tidak memperhatikan kasus-kasus perdagangan orang.

e. Memberhentikan Hakim yang melepaskan bandar perdagangan orang dalam
kasus Diana Aman.

f. Mengirimkan Kapolda yang cerdas dan punya kemampuan dan bukan sekedar
pejabat yang tidak punya visi untuk mengatasi perdagangan orang di NTT.

g. Mengirimkan Kepala Kejaksaan yang paham bahwa perdangan orang bukan sekedar orang yang sudah melakukan migrasi tetapi perdagangan orang sudah dimulai sejak proses rekrutmen.

h. Mengirimkan Kepala Pengandilan Tinggi yang memiliki panggilan moral untuk
menekan pentingnya rasa keadilan.

4. Secara tegas kami meminta agar pemerintah daerah di NTT segera menyatakan bahwa NTT adalah provinsi darurat perdagangan orang. Pemerintah Daerah, baik kota, kabupaten dan provinsi, segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan tindakan pencegahan dalam proses rekrutmen perdagangan dengan cara:

a. Menangkap para PL (Perekrut Lapangan) yang liar merekrut dan menjual orang.

b. Menangkap pemilik PPTKIS yang terbukti melakukan perdagangan orang.

c. Bersihkan BNP2TKI/BP3TKI, pastikan tidak ada petugas BNP2TKI/BP3TKI yang memiliki PPTKIS agar tidak terjadi konflik kepentingan.

5. Panglima TNI yang berasal dari AURI segera membentuk Satgas Khusus contra human trafficking, khususnya untuk memastikan bahwa Bandar Udara El Tari (Kupang, NTT) yang dibawah koordinasi AURI bersih dari mafia human trafficking.

Pihak AURI sebagai penanggungjawab Bendara El Tari HARUS memberikan kesempatan agar Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan BP3TKI untuk bekerja di area bandara.

6. Pejabat pemerintah daerah tidak hanya menangis tetapi menyiapkan fasilitas untuk para korban meninggal yang tiba di berbagai daerah dengan cara:

a. Mempersiapkan ambulance untuk buruh migran yang pulang dalam kondisi.

b. BP3TKI mengadopsi kebijakan Kemenlu, bahwa siapa pun yang meninggal dalam situasi apa pun tidak dibedakan berdasarkan alasan administrasi, tetapi mereka tetap dilayani sebagai WARGA NEGARA. Sering terjadi jenasah para buruh migran terbengkalai di ruang kargo tanpa perhatian siapa pun.

7. Kementrian Luar Negeri, bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga pusat terkait untuk segera mendata para TKI yang sudah tidak memiliki surat yang sah dan segera membantu mereka untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan yang sah serta membantu mereka untuk memiliki dokumen tenaga kerja yang legal.

Selain itu Kemenlu juga harus berjuang untuk mendata anak-anak Indonesia yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Salah satunya adalah anak dari Alm.Maria Gorety Mamo.

8. Para tokoh agama, kepala adat, dan tokoh masyarakat memikirkan akibat dari laju migrasi tidak terkontrol dan akibat jangka panjang terhadap anak-anak, maupun kemampuan produksi di daerah pedalaman.

Negara yang tidak melindungi warga negaranya sendiri adalah negara kolonial. Negara kolonial adalah negara yang dipimpin oleh warga bekas jajahan yang menyatakan merdeka tetapi berwatak penjajah. (JH/MN)

Laporan: Jesika Hayon
Editor: Remigius Nahal