Politisi Nasdem Asal Manggarai Ini Minta DPR dan Pemerintah Cabut UU MD3
Cari Berita

Politisi Nasdem Asal Manggarai Ini Minta DPR dan Pemerintah Cabut UU MD3

5 March 2018

Hal tersebut disampaikan Johny saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Pembukaan Masa Persidangan IV di Gedung DPR, Senin (5/3). Pasalnya diketahui UU tersebut hingga saat ini belum ditandatangani Presiden. (Foto: Istimewa)
Jakarta, Marjinnews.com - Anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johny G Plate mengusulkan agar DPR melakukan rapat koordinasi dengan presiden untuk menarik kembali UU MD3. Fraksi Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu fraksi yang menolak UU MD3 disahkan.

Hal tersebut disampaikan Johny saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Pembukaan Masa Persidangan IV di Gedung DPR, Senin (5/3). Pasalnya diketahui UU tersebut hingga saat ini belum ditandatangani Presiden.

"UU MD3 agar segera rapat konsolidasi dengan presiden untuk menarik kembali UU tersebut," katanya.

Ia mengatakan, dalam rapat konsultasi tersebut apabila menemukan jalan keluar untuk menariknya kembali, maka DPR akan mendapat apresiasi hebat dari penjuru tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, usulan-usulan yang masuk tersebut pihaknya tetap menerima, baik yang masuk akal maupun yang tidak. Namun ia enggan mengemukakan pendapatnya apakah usulan pencabutan UU tersebut masuk akal atau tidak, dan menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat.

"Yang pasti kami hanya memahami ketentuannya, menunggu 30 hari jika Presiden tak menandatangani, maka UU ini akan berlaku dan masyarakat yang tak setuju dapat mengajukan uji materi ke MK," terangnya.

Namun ia berharap Presiden RI, Joko Widodo tetap menandatangani UU tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika pun tidak, katanya, pihaknya tetap memahami dan menunggu selama 30 hari sejak disahkan pada 12 Februari 2018 lalu.

Setelah itu, katanya, orang yang disiapkan PDIP untuk menjadi pimpinan di MPR, DPR, dan DPD bisa diajukan namanya untuk proses pelantikannya.

Sumber: Suara Pembaruan