PMKRI Kupang Datangi Polda NTT Terkait Masalah Human Trafficking
Cari Berita

PMKRI Kupang Datangi Polda NTT Terkait Masalah Human Trafficking

14 March 2018

Tujuan kedatangan PMKRI Cabang Kupang adalah ingin menyampaikan beberapa persoalan krusial yang fenomenal terjadi di NTT. (Foto: SL)
Kupang, Marjinnews.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang datangi Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) Rabu, (14/03/2018).

Kedatangan DPC PMKRI Cabang Kupang dalam hal ini Ketua PMKRI Cabang Kupang (Markus Gani), Sekretaris Jendral (Engelbertus B.Tobin), Wakil Sekjen I (Emanuel Boli), Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Adrianus Oswin Goleng), Filbertus Oswin Nuwa ( Lembaga minat dan bakat), disambut antusias oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Irjen. Raja Erizman di ruangannya.

Tujuan kedatangan PMKRI Cabang Kupang adalah ingin menyampaikan beberapa persoalan krusial yang fenomenal terjadi di NTT.

Menurut PMKRI Cabang Kupang, persoalan hari ini yang menjadi perhatian serius bagi semua elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah perdagangan manusia (human trafficking) dan maraknya berita bohong (hoax) di media sosial (medsos).

Beberapa hari yang lalu, kita kembali dikejutkan dengan tibanya peti jenazah di NTT yang di kirim dari Malaysia atas nama Milka Boimau (62), dengan kondisi tubuh yang tidak wajar (Terlihat di foto ada bekas jahitan di perut korban).
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Kupang, Markus Gani yang turut hadir mengikuti ibadah pemakaman dan berdiskusi bersama keluarga korban.

Ia mengatakan adanya kejanggalan yang sangat fatal dari awal perekrutan sampai dengan data yang ada saat ini”tuturnya.
“Saya melihat bahwa korban ditipu lalu kemudian berkas berkasnya dimanupulasi dan di legalkan oleh perekrut.

Dari data yang diperoleh, antara identitas di ijazah dan paspor berbeda. Artinya, ada upaya pemalsuan indentitas yang dilakukan perekrut demi meloloskan korban”pungkasnya.
Jadi, kami meminta dengan tegas kepolisian daerah agar segera mencari tahu siapa perekrut awal, dan siapa yang membacking sampai korban berangkat ke Malaysia,”ujar Markus Gani.
Kemudian, Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Kupang juga menberikan pernyataan sikap secara tertulis yang kemudian menjadi rekomendasi untuk disikap Polda NTT terkait kasus kematian TKW dan TKI asal NTT dengan empat tuntutan :

1. PMKRI Cabang Kupang Meminta Kapolda memberdayakan Babinkamtibmas di desa-desa untuk terlibat dalam upaya pencegahan perdagangan orang

2. Kami berharap dengan ditingkatkannya status Polda NTT menjadi tipe A menghadirkan bukti dengan polisi yang profesional dan peduli terhadap korban, dan bukan hanya peduli pada persoalan-persoalan serimonial.

3. Meminta Kapolda NTT untuk segera menangkap perekrut almarhuma Milka Boimau.

4. Meminta Kapolda NTT untuk melakukan otopsi ulang jenasah Milka Boimau untuk membuktikan penyebab almarhuma meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, Irjen. Raja Erizman turut prihatin atas peristiwa naas tersebut.

“Sebagai lembaga penegak hukum, kami akan sikapi persoalan human trafficking secara serius. Hal tersebut sudah saya diskusikan bersama Gubernur dan DPRD NTT terkait solusi dan upaya pencegahan (preventif) terhadap kasus human trafficking sehingga kemudian peristiwa tersebut jangan diibaratkan seperti pemadam kebakaran”tegasnya.

Menurutnya, pendidikan harus menjadi perhatian serius dan lapangan pekerjaan harus di buka seluas-luasnya di NTT menjadi solusi agar tidak ada orang NTT yang hijrah ke luar negeri.

Selanjutnya, Sekretaris Jendral , Engelbertus Boli Tobin mengatakan, akhir-akhir ini juga semkin maraknya berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial (facebook, whatsapp, twiter,). Ironisnya, dilakukan oleh kalangan intelektual (pelajar/mahasiswa). Ia juga mengungkapakan  menjelang pesta demokrasi di NTT, munculnya akun-akun yang tidak bertanggung jawab meyebarkan berita bohong yang berisi fitnah dan isu sara. Oleh karena itu, pihak kepolisian menindak tegas pelaku sesuai UU ITE yang berlaku agar, ada efek jera terhadap pelaku dan yang belum tertangkap. (SL)