Pilkada NTT Minta Ditunda, Ada Apa?
Cari Berita

Pilkada NTT Minta Ditunda, Ada Apa?

5 March 2018

"Sebagai DPRD NTT, saya minta pemerintah jangan malu minta ke pemerintah pusat supaya tunda saja pilkada serentak di NTT. Kalau sampai saat ini masih ada 900.000 lebih penduduk wajib pilih belum merekam e-KTP," kata Winston. (Foto: Istimewa)
Kupang, Marjinnews.com  - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo, S.Pt meminta Pemerintah NTT menunda saja pelaksanaan pilkada serentak jika sampai saat ini masih banyak warga NTT yang belum mengantongi e-KTP.

Seperti dilansir Pos Kupang, Senin (5/3/2018),Winston menjelaskan, saat ini masih sekitar 900.000 lebih wajib pilih di NTT dari total sekitat 3 juta lebih pemilih yang belum memiliki e -KTP.

"Sebagai DPRD NTT, saya minta pemerintah jangan malu minta ke pemerintah pusat supaya tunda saja pilkada serentak di NTT. Kalau sampai saat ini masih ada 900.000 lebih penduduk wajib pilih belum merekam e-KTP," kata Winston.

Dia menjelaskan, jika kondisi ini tetap ada, maka pemerintah dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

"Kondisi ini membuktikan bahwa hak konstitusional rakyat diciderai. Karena itu, saya minta Pemprov NTT dan KPU NTT serta jajarannya segera melakukan percepatan untuk perekaman e-KTP," katanya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini mengatakan, jumlah yang belum memiliki e-KTP atau belum melakukan perekaman e-KTP cukup tinggi, sehingga akan menjadi masalah setelah pilkada.

"Masih ada waktu beberapa bulan ini, kita minta pemerintah segera tuntaskan masalah ini. Jika tidak, maka saya bilang jangan malu sampaikan ke pemerintah pusat untuk tunda dulu pilkada sampai semua warga direkam e-KTP," ujarnya. (RN/MN/PK)

Sumber: Pos Kupang