Mahkamah Agung Tolak PK Ahok

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Mahkamah Agung Tolak PK Ahok

MARJIN NEWS
26 March 2018

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) sudah menerima berkas perkara peninjauan kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berkas PK itu sudah diproses di MA. (Foto: Istimewa)
Jakarta, Marjinnews.com - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Putusan itu diketok secara bulat oleh Artidjo Alkostar, Salman Luthan dan Margiatmo.

"Sudah diputus. Hasilnya menolak," kata juru bicara MA hakim agung Suhadi saat pada Senin (26/3/2018).

Perkara nomor 11 PK/PID/2018 masuk kualifikasi penodaan agama. Perkara itu masuk ke MA pada 7 Maret 2018. Duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota hakim agung Salman Luthan dan hakim agung Margiatmo.

"Baru saja diketok," ujar Suhadi.

Sebagaimana diketahui, Ahok divonis 2 tahun penjara oleh PN Jakut. Ia terbukti menista agama dalam sebuah pidato di Kepulauan Seribu. Ia mengajukan PK ke PN Jakut, salah satu memori PK-nya adalah vonis yang diterima Buni Yani.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) sudah menerima berkas perkara peninjauan kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berkas PK itu sudah diproses di MA.

"Menurut info, berkas PK Ahok dari Pranata dan Tata Laksana Sudah diserahkan ke Panmud Pidana pagi tadi," kata Kabiro Humas MA Abdullah pada Rabu (7/3/2018).

Berkas PK Ahok dikirim pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (5/3). Pengajuan upaya PK ini sempat tertunda akibat ada kunjungan dinas dari Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Sejak penyampaian dari majelis yang memeriksa PK dari terpidana Basuki Tjahaja Purnama dengan penyampaian majelis bahwa berusaha untuk seminggu ke depan yang dalam hari ini yaitu hari ini sudah siap dan ternyata memang benar sudah siap dan sudah diserahkan kepada bagian pidana (PN Jakut)," kata pejabat Humas PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng, Senin (5/3).

Ahok mengajukan PK dengan referensi putusan Buni Yani. Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur menyebut ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan.

Ahok sebelumnya dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Perjalanan PK Kasus Ahok hingga Ditolak Artidjo dkk.

Sudah hampir 10 bulan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendekam di balik jeruji besi rutan Mako Brimob, Depok. Harapan Ahok menghirup udara bebas lebih cepat melalui peninjauan kembali (PK) pupus.

Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan Ahok. Tiga hakim, yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, mengetok palu untuk putusan tersebut.

Butuh waktu hampir 9 bulan bagi Ahok sejak ditahan pada 9 Mei 2017 untuk mengajukan PK tersebut. Pengacara yang sekaligus adik Ahok, Fifi Lety Indra, mengungkapkan kakaknya itu tak ingin para pendukung terlibat benturan dengan pihak yang kontra-Ahok.

Jika saja PK diajukan lebih cepat, dikhawatirkan menimbulkan situasi perpecahan antara pendukung Ahok dan pihak yang kontra. Akhirnya PK diajukan ke MA melalui PN Jakarta Utara pada 2 Februari 2018 dengan mengambil referensi keputusan Buni Yani.

"Pak Ahok adalah negarawan. Dia nggak rela pendukungnya maupun pembenci dia berbenturan," kata Fifi. Kalau Pak Ahok waktu itu tetap melanjutkan banding, saya rasa kita tidak akan seperti saat ini," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/3/2018).

"Kami, keluarga melihat Pak Ahok itu bergumul habis. Dia merelakan dirinya dipenjara dan dia sudah menjalani sesuatu yang sebetulnya dia tidak perlu jalani," lanjutnya.

Selain itu, lewat PK, Ahok melalui kuasa hukumnya berharap nama baiknya dapat direhabilitasi. Ahok pun tak takut jika ada tekanan massa jika dirinya bebas.

"Kita tunggu putusan. Kita doakan sama-sama supaya dikabulkan. Harapannya pasti dikabulkan. Harapan tertinggi kita pasti bebas dan nama Pak Ahok direhabilitasi," kata salah satu pengacara Ahok, Josefina, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Apa yang diprediksi Ahok soal adanya benturan terjadi. Saat PK diajukan, massa yang kontra-Ahok bersuara. Bahkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq ikut menanggapi PK Ahok.

Rizieq mengatakan alasan dirinya batal pulang ke Indonesia adalah Ahok mengajukan PK. Dia merasa resah karena ada sejumlah kasus dugaan penistaan agama yang telah dilaporkan, namun hingga kini belum diproses Polri. Sementara itu, kasus yang menjerat ulama dan aktivis Islam tidak ada satu pun yang di-SP3 atau dihentikan.

"Saudaraku yang tersayang, hati ini semakin sakit, sedih, dan pedih tatkala kini para ulama dan aktivis Islam hingga imam masjid dan marbutnya diserang dan dianiaya. Itu sebabnya, semangat pulang saya semakin berkobar. Apalagi kini ada kabar tentang upaya dari para pecundang untuk membebaskan si Ahok sang penista agama melalui PK di Mahkamah Konstitusi RI," papar Rizieq lewat rekaman pembicaraan melalui telepon yang diperdengarkan di Masjid Baitul Amal, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (21/2/2018).

Meski ada tekanan dari massa kontra-Ahok, sidang tetap berlanjut. MA menunjuk hakim Artidjo Alkostar untuk memimpin majelis pemeriksa perkara PK.

"Majelis pemeriksa perkara: Artidjo Alkostar, Salman Luthan, dan Sumardiyatmo," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, Kamis (15/3/2018).

Sidang berlangsung pada Rabu (21/3/2018). Ahok pun berdoa yang terbaik untuk putusan PK yang diajukannya.

"Nggak ada tanggapan apa-apa. Cuma bilang, 'Ya sudah, kita berdoa saja.' Mau hakimnya siapa saja, nggak bisa kita pastikan dia akan begini, dia akan begitu, juga nggak," kata Josefina di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Palu pun diketok hari ini oleh para hakim agung. PK Ahok dengan perkara nomor perkara Nomor 11 PK/PID/2018 ditolak.

Ahok pun harus menjalani masa tahanan hingga satu tahun ke depan. Dia sebelumnya dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. (RN/MN/d)