$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0$sn=0

Lima Orang DPR Provinsi Kalteng Tanda Tangan Petisi Tolak UU MD3

Berdasarakan unformasi yang diterima marjinnews.com, ada sekitar lima DPR Provinsi Kalteng yang bersedia menandatangani petisi menolak UU MD3. (Foto: Istimewa)
Palangkaraya, marjinnews.com -UU MD3 sudah mulai diberlakukan. Aksi penolakan terhadap UU yang sarat akan pesan pendikotomian demokrasi itu masih terus berlanjut.

Pasca sidang pertama JR UU MD3 oleh MK beberapa waktu lalu ditunda akibat belum adanya penomoran terhadap UU itu Aliansi Gerakan Rakyat Kalteng Peduli Demokrasi (PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, KMHDI, FMN, SAPMA PP, BEM UPR, BEM FKIP UPR, BEM FISIP UPR, BEM FAPERTA UPR, HMI KOMISARIAT PERTANIAN UPR) Mengeluarkan pernyataan menolak perubahan kedua (II) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Berdasarakan unformasi yang diterima marjinnews.com, ada sekitar lima DPR Provinsi Kalteng yang bersedia menandatangani petisi menolak UU MD3 yang bunyinya sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini termaktub dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab I pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

a) Ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berbentuk republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat

b) Ayat (2) “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”

Dari pengertian pasal tersebut maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan dengan mengikutsertakan pasrtisipasi masyarakat melalui musyawarah mufakat. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila,

c) Ayat (3) “negara Indonesia adalah negara hukum”

Maka dari itu, setiap lembaga maupun individu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Berdasarkan UUD tahun 1945 Bab X Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
1. Kebebasan berbicara atau berpendapat berarti kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa batasan, kecuali dalam hal menyebarkan keburukan. Seperti yang telah tertuang pada ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Berdasarkan hal tersebut maka kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan bahwa :

“Kemerdekaanmenyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas danbertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Negara yang didalamnya ada lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif) adalah instrumen kekuasaan yang dilegitimasi oleh rakyat yang berdaulat untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang sebagai konsensus bersama.

Maka segala kebijakan dan tindakan pemerintah selaku pemegang amanat konstitusi harus dijalankan seutuhnya untuk kepentingan rakyat. Menurut Roger H. Soltau, “negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama rakyat” (The state is an agency or authority managing or controling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community).

2. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common weal). Soltau menyatakan bahwa tujuan dibentuknya sebuah negara ialah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (the freest possible development and creative self-expression of its members). Menurut Harold J. Laski, tujuan negara ialah “menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (creation of those condition under which the members of the state way attain the maximum satisfaction of their desires).

Namun belakangan ini, ada gejala yang menunjukkan bahwa lembaga negara, dalam menjalankan pemerintahan telah mengangkangi nilai-nilai yang termuat dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Alih-alih mengatasnamakan kepentingan rakyat, tindakan yang diambil justru melakukan jalan kompromi dan mengatasnamakan tendensi politik kekuasaan, serta (sangat) diskriminatif. Hal tersebut justru menciderai nilai-nilai demokrasi dan menunjukkan gejala kemunduran sistem demokrasi yang mengarah pada tirani kekuasaan.

Dengan disetujuinya Perubahan ke dua (II) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) oleh DPR pada 12 Februari lalu adalah bukti kegagapan legislatif dalam memahami tugas, dan fungsinya sebagai lembaga penyeimbang eksekutif; dan justru malah keluar dari substansi kedudukan lembaga tersebut.

Tak heran, beberapa saat setelah anggota dewan menyatakan suara “setuju”-nya dalam rapat paripurna, Undang-undang tersebut langsung menuai respon publik untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang MD3 ini juga menjadi benteng kokoh (imunitas) bagi wakil rakyat untuk melindungi diri dari jeratan hukum yang akan menjerat. Undang-undang ini hendaknya menjadi lokomotif moralitas hukum untuk tetap menjaga check and balances, bukan menjadi instrument atau  tameng pelindung yang menjadikan wakil rakyat lembaga super yang anti kritik.

Maka hal ini dinilai sangat tidak wajar Mengingat bahwa Negara Indonesia menganut salah satu asas kesamaan hukum bagi warga negaranya yaitu Asas Equality Before the Law atau “Setiap orang sama  dimata Hukum” yang artinya ini merupakan wujud nyata bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesamaan hak dan kewajiban dimata/dihapan Hukum.

Sehingga adapun point-point yang menurut kami perlu dikaji secara mendalam berkaitan dengan Perubahan ke dua (II) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tersebut diantaranya :

1. Pasal 73 yang berbunyi :
• Ayat (3) “Dalam hal setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisan Negara Republik Indonesia
3. Ayat (4) “panggilan paksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memat dasar dan alas an pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat Negara, pejabat pemrintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepoisian Daerah ditempat domisili pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

• Ayat (5) “Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
• Ayat (6) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal ini kami menilai bahwa DPR ingin menunjukan Arogansi dimana didalam pasal tersebut DPR dapat melakukan pemanggilan paksa serta menyandera setiap orang dalam 30 hari untuk dimintai keterangan saksi dengan menggunakan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini kami juga menilai adanya upaya dari pihak DPR (legislatif) untuk memberikan peluang bagi Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terlibat ke ranah politik.


2. Pasal 74 yang berbunyi :
a) Ayat (4) “DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administrative kepada pejabat Negara yang pada lingkup kekuasaan Presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR”

b) Ayat (5) “Dalam badan hukum, warga Negara, atau penduduk mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi”

Pasal 74 ayat (4), (5) membuktikan bahwa arogansi DPR untuk mengambil peran sebagai hakim yang pada pokoknya adalah tugas lembaga yudikatif

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha mensejajarkan posisinya dengan yudikatif yang adalah lembaga final dalam sistem demokrasi

3. Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 121 A.Mahkamah kehormatan Dewan bertugas :

a) Huruf k “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

Bunyi pasal 122 huruf k secara eksplisit telah mendistorsi hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 Bab X Pasal 28D ayat 1 berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Pasal 28E ayat (2): setiap orang berhak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati dan nurani, ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
5. Kami menilai bahwa dalam regulasi tersebut sangat tidak benar dimana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang TUPOKSI nya berwenang memproses segala pelanggaran kode etik (penegak etik) yang dilakukan oleh wakil rakyat seolah dijadikan sebagai suatu lembaga hukum untuk memproteksi segala kepentingan hukum bagi wakil rakyat.
6. Didalam pasal ini kami menilai bahwa adanya suatu perbedaan perlakuan hukum bagi warga negara lain dengan wakil rakyat.yang mana wakil rakyat meminta kekhususan perlakuan hukum bagi dirinya berkaitan dengan persoalan hukum bagi siapa saja yang merendahkan martabanya, hal ini kami nilai sangat tidak benar karena berkaitan dengan Merendahkan martabat orang itu merupakan hal personal yang merupakan delik aduan sangat tidak benar ketika meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menangani persoalan tersebut.
Berkaitan dengan Merendahkan Martabat orang lain atau bisa juga disebut dengan Penghinaan sebetulnya tidak perlu lagi diatur didalam regulasi tersebut, karena didalam penghinaan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung (media sosial) sudah diatur sebelumnya didalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 208 (dibagian penghinaan atau pencemaran nama baik atau bisa dibilang merendahkan martabat orang lain).

Didalam pasal tersebut kami juga menilai adanya upaya pembungkaman kritik yang dialamatkan kepada wakil rakyat (DPR). Hal ini menurut kami sangat bertentangan dengan sistem Negara Demokrasi yang dianut di Indonesia.

4. Pasal 245 yang berbunyi :
a) Ayat (1) “Pemanggialan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”

Pasal 245 ayat (1) merupakan upaya DPR untuk memperkebal diri sekaligus tidak bernilai subtantif. Hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur persamaan kedudukan tiap orang/individu di depan hukum.

6. Didalam pasal ini kami menilai bahwa pasal ini melawan konstitusi, sebab hak imunitas anggota DPR berlaku untuk semua tindakan pidana umum yang dilakukan oleh anggota DPR. Dalam pasal ini kami ini kami menilai adanya upaya-upaya untuk memperlemah penegakan hukum terhadap anggota DPR yang melakukan perbuatan tindak pidana dan hal ini menunjukan superioritas yang berlebihan dari DPR,
Maka berdasarkan hal tersebut diatas kami yang tergabung didalam Aliansi Gerakan Rakyat Kalimantan Tengah Peduli Demokrasi sepakat untuk melakukan protes serta tetap kokoh untuk menolak Revisi ke dua (II) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (MD3).

Karena kami menilai bahwa aturan tersebut sangat tidak berpihak kepada masyrakat serta melawan arus konstitusi serta kedaulatan rakyat dan menodai sistem Demokrasi yang berlaku di Indonesia .
Atas  dasar  kepentingan Seluruh Rakyat Indonesia, adapun point-point tuntutan kami sebagai berikut :

1. Menolak Hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengesahan Perubahan Ke dua (II) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (MD3).

2. Menuntut Pemerintah Pusat (Eksekutif dan Legislatif) untuk mencabut Pengesahan Perubahan Ke dua (II) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (MD3). Yang disahkan pada tanggal 12 Februari 2018 tersebut.

3. Menuntut Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) untuk lebih bijaksana kedepannya dalam merumuskan dan menetapkan segala peraturan baik itu ditingkat pusat ataupun daerah dengan selalu mengedepankan kepentingan seluruh Masyarakat banyak.

4. Menuntut Legislatif Kalimantan Tengah bersama Aliansi Rakyat Kalimantan Tengah Peduli Demokrasi untuk bersama-sama menandatangani petisi yang berisikan pernyataan sikap menolak Perubahan Ke dua (II) Undang-Undang N0. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (MD3).  (AT/MN)

COMMENTS

Name

Artikel,141,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,160,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,3,Borong,3,BPJS,1,Budaya,38,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,183,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,579,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,38,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,35,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,60,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,280,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,50,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,114,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,71,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,294,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,258,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,419,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,20,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1148,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,38,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,88,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,20,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,20,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,71,Sumba,8,Surabaya,35,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,48,Tenun Manggarai,1,Terorisme,14,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,14,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Lima Orang DPR Provinsi Kalteng Tanda Tangan Petisi Tolak UU MD3
Lima Orang DPR Provinsi Kalteng Tanda Tangan Petisi Tolak UU MD3
https://1.bp.blogspot.com/-PXVgy9743tI/Wqk-8SMpVnI/AAAAAAAACnA/DW0O7-98nQwqvkLcftI9EvHf99e9weOFgCLcBGAs/s320/IMG-20180314-WA0083.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PXVgy9743tI/Wqk-8SMpVnI/AAAAAAAACnA/DW0O7-98nQwqvkLcftI9EvHf99e9weOFgCLcBGAs/s72-c/IMG-20180314-WA0083.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/03/lima-orang-dpr-provinsi-kalteng-tanda.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/03/lima-orang-dpr-provinsi-kalteng-tanda.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close