Lagi, Puluhan Mahasiswa di Palangkaraya Melakukan Aksi Tolak UU MD3
Cari Berita

Lagi, Puluhan Mahasiswa di Palangkaraya Melakukan Aksi Tolak UU MD3

MARJIN NEWS
10 March 2018

Puluhan mahasiswa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan aksi pembakaran keranda sabagai simbo matinya demokrasi di Indonesia pada Jumat, 9 Maret 2018 (Foto: AT/marjinnews.com)
Palangkaraya, marjinnews.com - Ratusan mahasiswa yang terdiri dari beberapa lembaga yang mengatasnamakan Rakyat Kalimantan Tengah Peduli Demokrasi melakukan aksi tolak UU MD3 yang dinilai mengalami banyak masalah.

Berdasarkan informasi yang diterima marjinnews.com para mahasiswa datang memenuhi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (9/3) pada pukul 08.00 WIB sembari melakukan aksi penolakan terhadap revisi UU MD3.

Maksud dari ratusan mahasiswa itu melakukan aksi yakni agar dapat bertemu dengan para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat beraudensi sekaligus melakukan pernyataan sikap terkait penolakkan UU MD3 yang direvisi.

Aksi tersebut tidak memperoleh hasil karena tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi Kalteng yang hadir pada hari itu dengan alasan tengah melakukan kunjungan kerja keluar daerah.

Karena merasa dikecewakan ratusan masa yang hadir di lapangan melakukan replika pembakaran keranda tepat di depan pagar kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut di lakukan dengan tujuan bahwa telah matinya demokrasi di Negara ini.

Menurut Arifudin selaku ketua GMNI cabang Palangkaraya sekaligus sebagai koordinator lapangan menyatakan bahwa dengan lahirnya revisi UU MD3 ini dinilai telah mencederai demokrasi yang ada di Negara ini yang mana hak warga Negara diancam dan bungkam.

"Lahirnya UU MD3 ini sangat mencederai demokrasi yang ada di Indonesia" ujarnya.

Arifudin sangat merasa kecewa karena tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi Kalimantan tengah yang bersedia hadir untuk menemui masa sehingga apa yang menjadi tuntutan para peserta aksi yang hadir dapat disampaikan kepada para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Karena dengan tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir untuk menemui para peserta aksi, dengan demikian mereka berjanji akan kembali  nanti pada hari senin dengan masa yang lebih banyak  dari hari ini
Aksi mahasiswa di Palangkaraya menolak UU MD3 pada Jumat (9/3)

Sekilas tentang UU MD3
Seperti diketahui, UU MD3 merupakan aturan hukum yang salah satunya terkait dengan kewenangan DPR. 

Adapun tiga pasal dalam UU MD3 yang mendapat penolakan dari publik karena dianggap memberi kekuasaan berlebih ke DPR. Dalam Pasal 73, polisi diwajibkan membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang. 

Lalu, Pasal 122 huruf k, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. 

Ada juga Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) pada Kamis (8/3/2018). 

Dalam sidang perdana ini, majelis hakim yang terdiri dari Suhartoyo, I Gede Palguna dan Saldi Isra mempersoalkan objek gugatan, yakni UU MD3 yang belum diberikan nomor. 

"Ini yang menjadi persoalan karena belum ada nomornya. Kami enggak tahu nanti nomor berapa, nanti bisa salah objek," ujar Hakim MK I Gede Palguna seperti dilansir KOMPAS.COM. 

"Nanti kita sudah berdiskusi banyak tiba-tiba obyeknya berbeda. Nanti kan jadi salah putusan MK itu," sambung dia.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum pemohon Kamaruddin meminta agar majelis hakim memberikan kelonggaran waktu karena sampai hari ini, UU MD3 yang disahkan oleh DPR pada Februari lalu, memang belum belum diberikan nomor.

Presiden Jokowi sebelumnya mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 itu. 

Oleh: Aron Tenau
marjinnews.com Palangkaraya