KPK Wajib Mensupervisi Kinerja Polres Ende, Agar Menjamin Dibuka Kembali Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Ende yang di SP3
Cari Berita

KPK Wajib Mensupervisi Kinerja Polres Ende, Agar Menjamin Dibuka Kembali Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Ende yang di SP3

MARJIN NEWS
28 March 2018

Supervisi dari KAPOLRI dan KPK sangat diperlukan oleh karena masyarakat masih sangsi terhadap kesungguhan Kapolres Ende, yang oleh masyarakat Ende dinilai sebagai masih punya perasaan "ewuh pakewuh" alias sungkan atau tidak berani. (Foto: Istimewa)
Marjinnews.com - KAPOLRI dan KPK diminta untuk mensupervisi kinerja Penyidik dan Kapolres Ende pasca Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ende, yang dipimpin hakim tunggal Yudiar Yudha Himawan S.H. yang mengabulkan gugatan Praperadilan Masyarakat Ende melalui LSM "Gertak Florata".

Hal itu disampaikan oleh koordinator TPDI Petrus Selestinus kepada Marjinnews.com beberapa waktu lalu.

"Supervisi dari KAPOLRI dan KPK sangat diperlukan oleh karena masyarakat masih sangsi terhadap kesungguhan Kapolres Ende, yang oleh masyarakat Ende dinilai sebagai masih punya perasaan "ewuh pakewuh" alias sungkan atau tidak berani atau karena saling menyandera, sehingga tidak enak untuk mendorong Penyidik mengungkap tuntas keterlibatan banyak pihak dalam kasus dugaan korupsi Gratifikasi/Suap dana PDAM Kabupaten Ende," ujar Selestinus.

Koordinator TPDI itu kemudian menerangkan, bahwa keenganan Kapolres Ende mengungkap tuntas kasus Korupsi dana PDAM Kabupaten Ende, dapat dibuktikan dengan perilaku KAPOLRES ENDE yang menghentikan melalui SP3 kasus dugaan korupsi dimaksud, Pihak Direktur PDAM Kabupaten Ende  tidak pernah diproses untuk dijadikan tersangka sebagai pemberi Gratifikasi, malah Penyidik menyimpulkan secara keliru bahwa dengan dikembalikannya uang Gratifikasi dimaksud maka unsur pidana korupsinya menjadi hilang. Padahal sifat Tindak Pidana Korupsi dari Gratifikasi hanya bisa terjadi manakala dalam tempo 30 hari kerja si Penerima Gratifikasi melaporkan Uang Gratifikasi yang diterimanya itu kepada KPK dan KPK dalam tempo 30 hari akan menentukan apakahnuang itu milik si Penerima atau menjadi milik Negara.

Selestinus menjelaskan, kenyataannya meskipun Uang Gratifikasi dimaksud tidak pernah dikembalikan atau dilaporkan ke KPK akan tetapi Penyidik Polres Ende berani menghentikan Penyidikannya dengan alasan Uang Gratifikasi sudah dikembalikan kepada PDAM, sehingga sifat Pidana Korupsinya hilang. Padahal sifat pidana korupsinya bisa hilang, manakala dalam tempo 30 hari sejak Gratifikasi diterima, pihak Penerima harus sudah melaporkan Gratifikasi itu kepada KPK. Dengan demimkan terdapat dugaan kuat bahwa Penyidik Polres Ende melindungi Direktur PDAM Kabupaten Ende Sdr. Soedarsono, BSc. SKM. M. Kesling, sebagai orang yang memberikan Gratifikasi itu kepada Ketua dan seorang Wakil Ketua DPRD Kab. Ende, bersama 5 (lima) Angota DPRD Kabupaten Ende , masing-masing : Yosef Wadhi, ST, Ketua DPRD Ende, Oktavianus Moa Mesi, ST, Anggota DPRD,  Yohanes Pela, SH., Anggota DPRD,  Mohamad K Orba Imma, ST., Anggota DPRD, Sabri Indradewa, SE. Anggota DPRD, dan Abdul Kadir Hasan, Anggota DPRD.

"Sebagaimana diketahui bahwa kasus dugaan korupsi dana PDAM Kabuoaten ini terjadi sejak tahun Februari 2015 dan selama tahun 2015 hingga 2017 kasus dugaan korupsi ini dibiarkan mengendap di Polres Ende hingga berakhir melalui SP3 dengan alasan uang Gratifikasi yang diterima Ketua dan Anggota DPRD Kabuoaten Ende telah dikembalikan kepada PDAM, sehingga dianggap sifat Tindak Pidana Korupsinya telah hilang. Alasan Penyidik Polres Ende yang meng SP3 kasus korupsi ini membuat berang masyarakat Ende hingga memancing aksi unjuk rasa terus menerus dilakukan oleh Mahasiswa PMKRI, GERTAK FLORATA dll. terakhir melalui Perkara Gugatan Praperadilan terhadap Polres Ende  dalam Perkara Nomor : 02/Pid.Pra/2018/PN.End. di Pengadilan Negeri Ende diputus dalam sidang tanggal 26 Maret 2018 berupa "Mengabulkan dan Memerintahkan Polres Ende membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan itu.
Masyarakat Kabupaten Ende menyambut gembira Putusan Hakim YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH, Hakim tunggal yang memimpin persidangan perkara Praperadilan terkait dengan Gugatan Praperadilan melawan SP3, produk Kapolres Ende, karena masyarakat meyakini betul bahwa SP3 yang dikeluarkan secara melawan hukum oleh Kapolres Ende, merupakan produk dari Perilaku Korupsi model KKN baru yang lahir selama proses Penyelidikan dan Peyidikan berlangsung. Ini namanya korupsi yang beranak pinak, karena lahir dalam sebuah proses hukum dan  dihentikan Penyidikannya atas nama Hukum yaitu SP3. Padahal perkara korupsi Gratifikasi PDAM Kabupaten Ende, telah terungkap ke publik dengan bukti-bukti yang terang benderang, ada Kwitansi pengembalian uang, ada Tanda Terima Uang dari PDAM, ada Perjanjian Kerja Sama, ada Keterangan Saksi, sehingga dari aspek kekuatan pembuktian sudah melebihi syarat minimal dua alat bukti, jelas Selestinus.

Selestinus menambahkan, putusan Praperadilan yang memerintahkan Polres Ende untuk membuka kembali Penyidikan kasus korupsi Gratifikasi yang melibatkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Ende sebagai penerima Gratifikasi, diharapkan membuka tabir dinasti korupsi di internal Pemda Kabupaten Ende, era Kepemimpinan Marsel Y.W Petu, karena konon Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ende, yang berjumlah 7 (tujuh) orang dimaksud diduga merupakan para kroni dan Tim Sukses Bupati Ende Marsel Y.W Petu dalam Pilkada 2018. Oleh karena itu KPK tidak boleh menganggap remeh modus korupsi di Kabupaten Ende, karena meskipun dugaan korupsi Gratifikasi PDAM ini jumlahnya tergolong kecil, tetap dibalik angka kecil itu tersembunyi korupsi besar dengan angka kerugian puluhan bahkan ratusa miliar rupiah yang belum terungkap dan tidak akan terungkap tanpa supervisi dan monitoring dari KAPOLRI dan KPK, terangnya.

"Publik Ende berharap agar Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berikut (lima) anggota DPRD Kab. Ende berikut Direktur PDAM Kab. Ende segera ditetapkan menjadi Tersangka dan ditahan, karena dengan penahanan itu diharapkan sebagai pintuk masuk untuk membuka keterlibatan kekuatan pelaku kakap (Big Fish) dibalik kasus ini segera terungkap. Posisi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende dan 5 (lima) orang anggota DPRD Ende lainnya, masing-masing : Herman Yosef Wadhi, ST. (Ketua DPRD Ende),  Oktavianus Moa Mesi, ST (Anggota DPRD),  Yohanes Pela, SH. (Anggota DPRD),  Mohamad K Orba Imma, ST (Anggota DPRD), Sabri Indradewa, SE. (Anggota DPRD) dan Abdul Kadir Hasan (Anggota DPRD) dipastikan akan ditetapkan menjadi tersangka korupsi Gratifikasi atau Suap dan berkas perkaranya diharapkan dilimpahkan ke persidangan Pengadilan Tipikor Kupang di Kupang NTT," pungkas Petrus Selestinus. (RN/MN)