KPK Diminta Untuk Segera Umumkan Status Tersangka Terhadap Calon Kepala Daerah
Cari Berita

KPK Diminta Untuk Segera Umumkan Status Tersangka Terhadap Calon Kepala Daerah

14 March 2018

Dengan diumumkannya identitas calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi, menurut Titi, stabilitas politik di daerah tidak akan terganggu di tengah tahapan Pilkada 2018. (Foto: Istimewa)
Jakarta, Marjinnews.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah terindikasi korup.

"Semakin cepat penetapan tersangka oleh KPK akan semakin baik bagi pemilih. Kalau memang ada (calon kepala daerah) yang sudah memenuhi syarat sebagai tersangka, ya tetapkan. KPK tidak perlu mencicil informasi," kata Titi kepada Antara di Jakarta, Rabu (14/3).

Masyarakat berhak mengetahui rekam jejak calon-calon pemimpin daerah mereka di daerah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih dalam pemungutan suara Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni nanti.

Dengan diumumkannya identitas calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi, menurut Titi, stabilitas politik di daerah tidak akan terganggu di tengah tahapan Pilkada 2018.

"Selama ini juga calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka juga tidak mengganggu stabilitas di daerah. Baru-baru ini ada lima calon kepala daerah ditahan KPK, toh pilkadanya berjalan biasa saja, tidak ada kegaduhan atau kerusuhan terjadi di daerah," ujarnya.

Desakan serupa agar KPK segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah terduga korup tersebut juga diutarakan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

"Diumumkan saja itu, tidak apa-apa. Supaya masyarakat dan pemilih tahu mana calon kepala daerah yang benar-benar bersih, dan mana yang tidak," kata Hasyim.

Pengumuman identitas calon kepala daerah terduga korup tersebut tidak akan mengubah status calon kepala daerah tersebut sebagai peserta pilkada. Artinya, proses tahapan dan pemungutan pilkada tetap berjalan dengan calon tersangka dugaan kasus korupsi.

"Dengan status (calon kepala daerah) tersangka, apakah itu ditahan atau tidak, proses pilkada jalan terus karena amanat UU tidak menginstruksikan untuk melakukan penggantian," ujar Hasyim.

Sumber: Antara