Keterangan SN "Mendaur Ulang" Halusinasi Nazaruddin, Menyeret Nama Made Oka dan Irvanto H. Pambudi
Cari Berita

Keterangan SN "Mendaur Ulang" Halusinasi Nazaruddin, Menyeret Nama Made Oka dan Irvanto H. Pambudi

MARJIN NEWS
23 March 2018

Pernyataan Setya Novanto yang imajinatif sok tau, jelas bertujuan secara politik untuk menarik simpati publik demi mempertahankan basis politik dan kader binaannya di Partai Golkar dan di DPR. (Foto: Istimewa)
Setya Novanto, Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang berkas perkaranya diperiksa secara tunggal karena hanya Setya Novanto seorang diri, kembali "berhalusinasi" ketika kasusnya memasuki tahapan pemeriksaan Terdakwa. Dalam pemeriksaan sebagai Terdakwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, Setya Novanto kembali berhalusinasi menuduh sejumlah nama baru (Pramono Anung dan Puan Maharani) sekaligus mengulang menyebut sejumlah nama Anggota DPR RI tanpa didukung bukti-bukti sekalipun, sehingga keterangannya itu jauh dari memenuhi syarat sebagai bukti berupa petunjuk.

Penyebutan secara berulang-ulang nama Melki Mekeng sebagai penerima dana e-KTP oleh Saksi Nazaruddin dan sekarang diulang kembali oleh Terdakwa Setya Novanto,  tidak boleh dilihat hanya sekedar sebagai  sebuah kebohongan hasil daur ulang "halusinasi" Nazaruddin. Manuver Setya Novanto patut diduga sedang bermain politik membangun citra dalam jeruji besi dengan target utama mendowngrade posisi Partai Golkar yang saat ini sedang pulih dan meraih kembali kepercayaan publik, setelah sebelumnya sempat melorot akibat kasus e-KTP dan kasus-kasus lain di era Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Umum Partai Golkar.

Kolaborasi Nazaruddin dan Setya Novanto yang mencoba membangun skenario menyeret sejumlah orang seolah-olah sebagai penikmat uang haram yang mereka ciptakan demi memperkaya diri dan keluarganya dengan berbagai cara dan modus termasuk dengan mencatut sejumlah nama (Pramono Anung dan Puan Maharani) tanpa didukung bukti apapun, termasuk mengkambinghitamkan nama Melki Mekeng, seolah-olah Mekeng sebagai Pimpinan Banggar mendapat jatah uang haram e-KTP sebesar USD 500 ribu, berkurang jauh dari angka sebelumnya disebut USD 1.400. Informasi ini jelas tidak benar karena pada saat itu peristiwa bagi-bagi uang, Mekeng belum jadi Ketua Banggar, Banggar tidak punya wewenang mengatur anggaran e-KTP dan Mustokowenipun sudah meninggal dunia.

Dengan demikian pernyataan Setya Novanto yang imajinatif sok tau, jelas bertujuan secara politik untuk menarik simpati publik demi mempertahankan basis politik dan kader binaannya di Partai Golkar dan di DPR, yang saat ini sedang dibersihkan di era Partai Golkar pimpinan Airlangga. Keterangan Setya Novanto mengenai sumber dan cara bagaimana dana USD 500 ribu yang katanya diberikan kepada Melki Mekeng sebagai Pimpinan Banggar juga berbeda dan saling bertentangan antara keterangan Terdakwa Setya Novanto dan Saksi Nazaruddin. Saksi Nazaruddin semula mengatakan Melki Mekeng menerima dana e-KTP USD 1.400, karena melihat catatan nama-nama penerima dana e-KTP yang ada ditangan Andi Narogong saat Nazaruddin dan Andi Narogong berada di ruang Mustekoweni, namun keterangannya itu diralat lagi sebagai mendengar cerita Mustokoweni yang sudah meninggal sebelum perisitiwa pidana terjadi.

Catatan nama para penerima dana e-KTP yang disebut-sebut berada di tangan Andi Narogong selain tidak pernah ada dalam berkas perkara sebagai barang bukti, baik dalam berkas perkara Terdakwa Andi Narogong maupun dalam berkas perkara a/n. Terdakwa Setya Novanto. Malahan Andi Narogong sendiri sudah membantah bahkan tidak tahu mengenai pemberian dana berikut catatannya itu. Begitu pula dengan kesaksian Nazaruddin saat menjadi saksi untuk Terdakwa Setya Novanto telah diklarifikasi oleh Majelis Hakim kepada Nazaruddin dimana Nazaruddin menyatakan bahwa nama Mekeng diketahui menerima dana e-KTP karena mendengar cerita dari Mustekoweni, padahal saat itu Musyekoweni sudah almarhumah.
Keterangan yang berubah-ubah dan saling bertentangan yang satu dengan yang lain sering menjadi gaya Nazaruddin dalam persidangan perkara e-KTP, bahkan telah dibantah dan disimpulkan oleh Mekeng dalam kesakisannya ketika menjadi Saksi bagi Terdakwa Setya Novanto bahwa apa yag dikatakan oleh Nazaruddin adalah sebuah "imajinasi, fantasi atau sebuah "halusinasi". Majelis Hakim lebih percaya kesaksian Melki Mekeng, karenanya Majelis Hakim pada akhirnya menasihati Nazaruddin untuk berhenti berbohong, karena kebohongannya itu menjadi fitnah bagi para Anggota DPR yang tidak menerima tetapi disebut-disebut menerima tanpa bukti apapun.

Halusinasi Nazarudildin bisa jadi telah diadopsi dan didaur ulang oleh Terdakwa Setya Novanto dalam keterangannya sebagai Terdakwa, ketika dalam persidangan tanggal 22 Maret 2018 kemarin, dengan kemasan baru yaitu memperalat nama Made Oka Masagung yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Tersangka e-KTP oleh KPK, seakan-akan Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang adalah keponakan Setya Novanto melakukan peran mendistribusikan uang haram itu ke DPR. Ini namanya Setya Novanyo hendak mejerumuskan Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (Keponakannya) dalam perkara baru kelak sebagai perantara pemberi suap.

Setya Novanto dan Nazaruddin seharusnya sadar bahwa KPK dan Pengadilan Tipikor bukanlah lembaga yang menegakan hukum dengan cara mendaur ulang cerita yang bersifat fiksi untuk berkas perkara yang satu kepada berkas perkara yang lain. Modus yang dirancang bangun oleh Setya Novanto adalah "mendaurulang" cerita fiksi versi Nazaruddin yang oleh Mekeng ketika menjadi Saksi untuk Setya Novanto telah dibantah secara tegas dan meyakinkan agar Majelis Hakim tidak percaya kepada "halusinasi" Nazaruddin yang kemudian Nazaruddin dinasehati Majelis Hakim untuk tidak berkata bohong dan memfitnah Mekeng dan Arief Wibowo sebagai saksi.

Oleh karena itu baik Nazaruddin maupun Setya Novanto akan menuai tuntutan dari berbagai pihak karena berbohong, bersaksi palsu dan memfitnah Mekeng dkk. melalui sebuah proses pidana di Bareskrim Mabes Polri. Upaya ini dimaksudkan agar model "mendaur ulang" sebuah cerita fiksi, fantasi atau imajinasi yang mengandung fitnah dalam persidangan, tidak lagi memakan korban, sekaligus sebagai pembelajaran bagi siapapun ketika sebagai Saksi di PersidanganTipikor untuk tetap menghormati kerja KPK dan proses hukum di Pengadilan Tipikor sebagai Lembaga Negara Penegak Hukum yang wajib dihormati.

Oleh: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI