Kasus Gratifikasi di Ende, KPK Tutup Mata?
Cari Berita

Kasus Gratifikasi di Ende, KPK Tutup Mata?

8 March 2018

Pengembalian uang itu tidak akan menghilangkan sifat Tindak Pidana Kirusalinya, karena tidak pernah dikembalikan Uang Gratifikasi itu kepada KPK dalam tempo 30 hari. (Foto: Istimewa)
Ada apa antara Direktur PDAM Kabupaten Ende, Soedarsono, BSc SKM, M. Kesling dengan Ketua DPRD Kabupaten Ende, Herman Yosef Wadhi, ST dan KAPOLRES Ende, terkait dengan pengembalian uang yang diduga sebagai pemberian Gratifikasi/Suap yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM Kabupaten Ende, Soedarsono, BSc SKM, M. Kesling kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ende, masing-masing : Herman Yosef Wadhi, ST. (Ketua DPRD Ende),  Oktavianus Moa Mesi, ST (Anggota DPRD),  Yohanes Pela, SH. (Anggota DPRD),  Mohamad K Orba Imma, ST (Anggota DPRD), Sabri Indradewa, SE. (Anggota DPRD) dan Abdul Kadir Hasan (Anggota DPRD).

Apapun alasannya yang namanya Gratifikasi hanya boleh dikembalikan kepada KPK tidak kepada si pemberi dan juga tidak kepada Polisi. Padahal fakta-fakta tentang adanya aliran dana PDAM Kabupaten Ende yang diberikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ende sudah jelas masuk dalam kualifikasi Gratifikasi dan sudah termasuk Tindak Pidana Korupsi. Yang patut dipertanyakan mengapa uang itu kemudian dikembalikan lagi oleh Para anggota DPRD Ende kepada Direktur PDAM Ende setelah kurang lebih 2 (dua) bulan uang gratifikasi itu dinikmati oleh Anggota DPRD Ende.

Pengembalian uang itu tidak akan menghilangkan sifat Tindak Pidana Kirusalinya, karena tidak pernah dikembalikan Uang Gratifikasi itu kepada KPK dalam tempo 30 hari. Padalah Masyarakat Ende sudah melaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada Polres Kabupaten Ende disertai dengan bukti-bukti lengkap, akan tetapi Polres Ende membekukan penyelidikannya hingga saat ini.

TPDI melihat ada yang salah kaprah dengan pengembalian uang Gratifikasi yang diterima oleh 7 (tujuh) Anggota DPRD Ende kepada PDAM oleh 7 (tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Ende yang menerima uang biaya perjalanan dinas untuk keperluan penyusunan Perda Penyertaan Modal Pemda Ende ke dalam PDAM. Secara hukum uang Gratitifikasi itu hanya boleh dikembalikan kepada KPK  sebagai Laporan hanya dalam tempo 30 hari sejak diterima dan oleh KPK dalam tempo 30 hari harus menentukan apakah uang Graifikasi itu milik penerima ( Anggota DPRD) atau menjadi milik negara.

Karena faktanya uang gratifikasi yang diterima 7 (tujuh) anggota DPRD Ende ini sudah lebih dari 1 (satu) bulan dinikmati pihak penerima dan selama 1 (satu) bulan sejak diterima 7 (tujuh) anggota DPRD Ende tidak ada seorangpun yang mau melaporkan hal ihwal penerimaan Gratifikasi ini ke KPK, maka secara hukum peristiwa penerimaan uamg Gratifikasi oleh 7 (tujuh) anggota DPRD Ende ini serta merta telah menjadi Tindak Pidana Korupsi atau Suap.

Sifat pidana korupsi terkait Gratifikasi hanya bisa hilang kalau uang yang diterima oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Ende dikembalikan ke KPK dalam tempo 30 hari kerja. Oleh karena itu sikap KAPOLRES Ende menghentikan Penyidikan kasus Gratifikasi 7 (tujuh) Anggota DPRD Ende dengan alasan ke 7 (tujuh) anggota DPRD sebagai penerima telah mengembalikan kepada PDAM Ende, adalah sikap yang bersifat konspiratif atau persekongkolan guna melindungi pelaku yang sesungguhnya. Sikap demikian juga sekaligus menggambarkan bahwa Penyidik Polres Ende tidak paham atau mau membodohi masyarakat Ende.

Oleh karena itu Polres Ende harus segera membuka kembali penyidikan kasus Gratifikasi 7 (tujuh) anggota DPRD Ende dimaksud, menyita segera uang Gratifikasi dimaksud dan memberi status tersangka kepada 7 (tujuh) anggota DPRD Ende bersama Direktur PDAM Soedarsono, BSc. SKM. M. Kesling. Bahkan uang Rp. 100 juta yang sudah dibayarkan kepada Yayasan Karsa Mandiripun harus dipertanggung- jawabkan secara pidana oleh Direktur PDAM dan Ketua Yayasan Karsa Mandiri.

Jika tidak ditindaklanjuti oleh Polres Ende maka satu-satunya jalan KPK harus mengambilalih penyidikan kasus Gratifikasi dimaksud, karena model penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Ende selama ini diduga bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya bahkan berkategori Big Fish dengan melahirkan KKN baru. Karena sejak diterima Gratifikasi dimaksud tidak ada satupun Anggota DPRD Ende sebagai penerima Gratifikasi mau melaporkan penerimaan Gratifikasi itu kepada KPK dalam 30 hari terhitung sejak tanggal 21 September 2015 hingga sekarang, sehingga sifat pidana korupsinya tidak hilang dan harus diproses lebih lanjut.

OLEH: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI