Kasus Gratifikasi di Ende, KPK Tutup Mata?

Pengembalian uang itu tidak akan menghilangkan sifat Tindak Pidana Kirusalinya, karena tidak pernah dikembalikan Uang Gratifikasi itu kepada KPK dalam tempo 30 hari. (Foto: Istimewa)
Ada apa antara Direktur PDAM Kabupaten Ende, Soedarsono, BSc SKM, M. Kesling dengan Ketua DPRD Kabupaten Ende, Herman Yosef Wadhi, ST dan KAPOLRES Ende, terkait dengan pengembalian uang yang diduga sebagai pemberian Gratifikasi/Suap yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM Kabupaten Ende, Soedarsono, BSc SKM, M. Kesling kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ende, masing-masing : Herman Yosef Wadhi, ST. (Ketua DPRD Ende),  Oktavianus Moa Mesi, ST (Anggota DPRD),  Yohanes Pela, SH. (Anggota DPRD),  Mohamad K Orba Imma, ST (Anggota DPRD), Sabri Indradewa, SE. (Anggota DPRD) dan Abdul Kadir Hasan (Anggota DPRD).

Apapun alasannya yang namanya Gratifikasi hanya boleh dikembalikan kepada KPK tidak kepada si pemberi dan juga tidak kepada Polisi. Padahal fakta-fakta tentang adanya aliran dana PDAM Kabupaten Ende yang diberikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ende sudah jelas masuk dalam kualifikasi Gratifikasi dan sudah termasuk Tindak Pidana Korupsi. Yang patut dipertanyakan mengapa uang itu kemudian dikembalikan lagi oleh Para anggota DPRD Ende kepada Direktur PDAM Ende setelah kurang lebih 2 (dua) bulan uang gratifikasi itu dinikmati oleh Anggota DPRD Ende.

Pengembalian uang itu tidak akan menghilangkan sifat Tindak Pidana Kirusalinya, karena tidak pernah dikembalikan Uang Gratifikasi itu kepada KPK dalam tempo 30 hari. Padalah Masyarakat Ende sudah melaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada Polres Kabupaten Ende disertai dengan bukti-bukti lengkap, akan tetapi Polres Ende membekukan penyelidikannya hingga saat ini.

TPDI melihat ada yang salah kaprah dengan pengembalian uang Gratifikasi yang diterima oleh 7 (tujuh) Anggota DPRD Ende kepada PDAM oleh 7 (tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Ende yang menerima uang biaya perjalanan dinas untuk keperluan penyusunan Perda Penyertaan Modal Pemda Ende ke dalam PDAM. Secara hukum uang Gratitifikasi itu hanya boleh dikembalikan kepada KPK  sebagai Laporan hanya dalam tempo 30 hari sejak diterima dan oleh KPK dalam tempo 30 hari harus menentukan apakah uang Graifikasi itu milik penerima ( Anggota DPRD) atau menjadi milik negara.

Karena faktanya uang gratifikasi yang diterima 7 (tujuh) anggota DPRD Ende ini sudah lebih dari 1 (satu) bulan dinikmati pihak penerima dan selama 1 (satu) bulan sejak diterima 7 (tujuh) anggota DPRD Ende tidak ada seorangpun yang mau melaporkan hal ihwal penerimaan Gratifikasi ini ke KPK, maka secara hukum peristiwa penerimaan uamg Gratifikasi oleh 7 (tujuh) anggota DPRD Ende ini serta merta telah menjadi Tindak Pidana Korupsi atau Suap.

Sifat pidana korupsi terkait Gratifikasi hanya bisa hilang kalau uang yang diterima oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Ende dikembalikan ke KPK dalam tempo 30 hari kerja. Oleh karena itu sikap KAPOLRES Ende menghentikan Penyidikan kasus Gratifikasi 7 (tujuh) Anggota DPRD Ende dengan alasan ke 7 (tujuh) anggota DPRD sebagai penerima telah mengembalikan kepada PDAM Ende, adalah sikap yang bersifat konspiratif atau persekongkolan guna melindungi pelaku yang sesungguhnya. Sikap demikian juga sekaligus menggambarkan bahwa Penyidik Polres Ende tidak paham atau mau membodohi masyarakat Ende.

Oleh karena itu Polres Ende harus segera membuka kembali penyidikan kasus Gratifikasi 7 (tujuh) anggota DPRD Ende dimaksud, menyita segera uang Gratifikasi dimaksud dan memberi status tersangka kepada 7 (tujuh) anggota DPRD Ende bersama Direktur PDAM Soedarsono, BSc. SKM. M. Kesling. Bahkan uang Rp. 100 juta yang sudah dibayarkan kepada Yayasan Karsa Mandiripun harus dipertanggung- jawabkan secara pidana oleh Direktur PDAM dan Ketua Yayasan Karsa Mandiri.

Jika tidak ditindaklanjuti oleh Polres Ende maka satu-satunya jalan KPK harus mengambilalih penyidikan kasus Gratifikasi dimaksud, karena model penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Ende selama ini diduga bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya bahkan berkategori Big Fish dengan melahirkan KKN baru. Karena sejak diterima Gratifikasi dimaksud tidak ada satupun Anggota DPRD Ende sebagai penerima Gratifikasi mau melaporkan penerimaan Gratifikasi itu kepada KPK dalam 30 hari terhitung sejak tanggal 21 September 2015 hingga sekarang, sehingga sifat pidana korupsinya tidak hilang dan harus diproses lebih lanjut.

OLEH: PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI

COMMENTS

PUISI$type=carousel$sn=0$cols=3$va=0$count=5

POJOK REDAKSI$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

Name

Artikel,140,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,162,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,182,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,570,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,37,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,61,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,278,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,156,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,52,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,117,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,62,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,291,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,257,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,416,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,19,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1136,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,37,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,87,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,19,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,68,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,46,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,10,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,5,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Kasus Gratifikasi di Ende, KPK Tutup Mata?
Kasus Gratifikasi di Ende, KPK Tutup Mata?
https://3.bp.blogspot.com/-83P4XpXLEPI/WjUS22BDDYI/AAAAAAAAAGg/WZJg97JfvxEM_dUnmPZEtReGPEsBVh4sQCPcBGAYYCw/s320/Petrus-Selestinus.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-83P4XpXLEPI/WjUS22BDDYI/AAAAAAAAAGg/WZJg97JfvxEM_dUnmPZEtReGPEsBVh4sQCPcBGAYYCw/s72-c/Petrus-Selestinus.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/03/kasus-gratifikasi-di-ende-kpk-tutup-mata.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/03/kasus-gratifikasi-di-ende-kpk-tutup-mata.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close