Kapolri: Biaya Politik yang Tinggi Mendorong Perilaku Koruptif
Cari Berita

Kapolri: Biaya Politik yang Tinggi Mendorong Perilaku Koruptif

7 March 2018

Politik biaya tinggi hanya menghasilkan kepala daerah yang korup. Tito ingin demokrasi tidak dirusak oleh kekuatan uang. (Foto: Istimewa)
Jakarta - Kepala Polri Tito Karnavian menyoroti salah satu kelemahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung sejak era reformasi, yaitu tingginya biaya yang harus dibayar para kontestan.

Dengan biaya mencapai puluhan miliar rupiah per kandidat, Pilkada bisa mendorong perilaku koruptif bagi siapa saja yang terpilih, kata Tito, Selasa (6/3).

”Seperti kita ketahui bahwa Pilkada langsung ini sudah berlangsung hampir 18 tahun, tapi belum ada reformasi dari pemerintah maupun non pemerintah," kata Tito di sela rapat kerja teknis Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) di Ancol, Jakarta Utara.

"Memang banyak yang bagus dengan sistem Pilkada langsung ini. Misalnya membuka ruang demokrasi bagi publik yang begitu besar untuk memilih pemimpin secara langsung. Tapi, di sisi lain, kita juga melihat ada beberapa dampak negatifnya.”

Lalu Tito menganalisis tingginya biaya Pilkada yang membebani para kontestan.

”Untuk menjadi seorang kepala daerah, bupati, kalau enggak punya uang Rp 20 miliar lebih enggak akan berani. Gubernur juga mungkin Rp 100 miliar enggak berani. Karena apa? Karena harus merawat segala macam. Membangun jaringan, dua tahun, tiga tahun ke sana ke mari dengan biaya yang tinggi dan kemudian, setelah terpilih satu bulan ditangkap oleh teman-teman KPK, tekor,” beber Tito.

Politik dengan biaya tinggi ini membuat kepala daerah terpilih tidak akan merasa cukup dengan gaji yang diterima. Padahal di sisi lain modalnya sudah keluar, akhirnya yang terjadi adalah tindak pidana korupsi, beber Tito.

”Kita tahu dampaknya, tapi kita tidak bisa membuktikan, kita tidak menghentikan, karena ini sudah terlanjur berjalan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerusakan akibat demokrasi biaya tinggi ini, tidak ada jalan lain selain kita mengintensifkan kegiatan-kegiatan hukum untuk menekan jangan sampai Pilkada ini dipenuhi dengan politik penggunaan uang,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan penegakan hukum selama Pilkada, Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung telah menandatangani Nota Kesepakatan.

Tito mengatakan KPK sudah bergerak dan penangkapan terhadap beberapa kepala daerah dan kontestan Pilkada sudah dilakukan. Sementara itu Polda Jawa Barat juga bergerak menangkap penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu yang dituduh curang.

”Saya sampaikan apresiasi yang tinggi karena ini memberikan efek deterrence kepada para penyelenggara pengawas dan juga para peserta untuk tidak bermain dengan politik uang meskipun memang mereka juga tidak bisa menghindar tetapi paling tidak bisa mengurangi,” bebernya.

MoU antara Polri dengan KPK dan Kejaksaan soal Pilkada diteken pada hari yang sama dengan tujuan menyamakan visi dalam menjaga proses demokrasi yang tanpa dibebani politik biaya tinggi karena hanya menghasilkan kepala daerah calon koruptor.

Sumber: BeritaSatu.com