Janda: Dulu Dibakar Sekarang Dihujat
Cari Berita

Janda: Dulu Dibakar Sekarang Dihujat

7 March 2018


Di Bali, praktik ini terutama terjadi di lingkungan kerajaan. Gubernur Jenderal W. Roosebom (memerintah dari 1898-1904) begitu marah gara-gara tidak mampu mencegah sebuah pembakaran janda di Tabanan pada 1903 (Foto: Istimewa)
Editorial, marjinnews.com - Dalam masyarakat yang masih kelewat kental ditentukan oleh nilai-nilai patriarki, menjadi janda bukanlah perkara mudah. Berbagai stereotipe dan hambatan terpampang di hadapan perempuan-perempuan yang telah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Salah satu bentuk paling ekstrem dari kehidupan sulit para janda bisa dilihat dari fragmen di bawah ini:

Pada 20 Desember 1847, Raja Gianyar meninggal dunia. Jenazah Raja Gianyar lantas dikremasi melalui serangkaian upacara ngaben yang mewah sekaligus sakral. Ia ditemani tiga janda selirnya yang ditandu dengan badi. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi upacara, tiga selir berusia muda itu bersikap tenang. Mereka asyik merias wajahnya. Terdapat cermin di tangan kiri dan sisir di tangan kanan.

Setelah sampai di lokasi upacara ngaben, ketiga diposisikan di tempat yang lebih tinggi. Pada ketinggian yang telah diatur sedemikian rupa itu, di atas jilatan api yang panas, ketiganya berdiri dengan tenang. Satu per satu, tiga selir tersebut melangkah meniti papan yang dijulurkan ke tengah lidah api. Sembari memegang seekor burung dara, mereka menangkupkan tangan di atas kepalanya masing-masing.

Lalu, dengan langkah yang mantap, mereka meloncat ke bawah, menuju jilatan api yang berkobar-kobar, sementara burung-burung dara melesat ke udara, menyimbolkan ruh-ruh yang beterbangan.

Laporan pandangan mata di atas ditulis oleh Helms yang terbaca dari catatan berjudul “Pionering in the Far East and Journeys to California in 1849 and to White Sea in 1848″. Laporan tentang upacara pembakaran janda di Bali ini juga dibaca dalam "Journal a Tour Along the Coast of Java and Bali and with a Short Account of the Island of Bali Particularly Bali Baliling" (1830).

Dalam tradisi Hindu di India, upacara pembakaran diri para janda ini disebut "sati" (atau "sutte"). Praktik ini sudah lama dilarang di India, khususnya oleh rezim Inggris yang berkuasa di India. Pelarangan pertama kali dilakukan pada 1829 di bawah aturan Bengal Sati Regulation.

Di Bali, praktik ini terutama terjadi di lingkungan kerajaan. Gubernur Jenderal W. Roosebom (memerintah dari 1898-1904) begitu marah gara-gara tidak mampu mencegah sebuah pembakaran janda di Tabanan pada 1903. Menurut sejarawan M.C. Ricklefs, boleh jadi itu menjadi kasus pembakaran janda terakhir di Bali.

Roosebom sampai mengajukan pengunduran diri kepada Menteri Urusan Daerah Jajahan, tapi permohonan itu ditolak. Roosebom kemudian menekan para raja di Bali untuk berani menghapuskan tradisi ini. Pada 1905, atas desakan pemerintah kolonial Belanda, para raja di Bali sepakat untuk sama-sama menghapuskan tradisi ini (M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200–2008, 2008: hal 298).

Contoh ekstrem di atas tidak menutup kenyataan lain bahwa ada banyak praktik-praktik budaya yang sangat menyulitkan kehidupan para janda di bebagai teritori kebudayaan. Kesulitan itu dari mulai pembagian warisan yang tidak adil hingga berbagai stereotipe yang harus dihadapi para janda. Segalanya menjadi lebih sulit lagi jika sang janda sudah dikaruniai anak sehingga beban pun menjadi lebih berlipat lagi.

Imaji-imaji yang dibangun terhadap sosok janda yang ditampilkan selama ini merupakan refleksi dari stereotipe yang melekat pada status janda itu sendiri. Penggoda, genit, perusak rumah tangga, adalah beberapa sifat yang diasosiasikan dengan status janda dan dilanggengkan oleh produk-produk budaya populer seperti lagu, film, buku, dan mitos-mitos tentang janda.

Potret janda juga terekam dalam musik dangdut. Nicholas Herriman, pengajar kelas Antropologi Budaya dan Sosial di La Trobe University, mendeskripsikan konser dangdut dengan istilah "riot of fun" dengan seorang perempuan menarik berpakaian seksi menyanyikan lagu ratapan nasib seorang janda. Di saat bersamaan para penari laki-laki berjoget bersama penyanyi perempuan di panggung. Penampilan di panggung ini bertolak belakang dengan isi lagunya sendiri karena mengesankan janda sebagai sosok yang tak hanya mendambakan seks tetapi juga tersedia untuk itu.

Kata janda semestinya tidak lagi menjadi kata dengan konotasi negatif. Pasalnya eksistensi janda sudah lazim dalam kehidupan sehari-hari. Jika melihat rekam sejarah perceraian di Indonesia, pada 1950-an angka perceraian sempat mencapai 50 persen (O’Shaughnessy: 2009) dan mulai menurun drastis pada pertengahan 1970-an.

Sejak 2012 hingga 2015 angka perceraian selalu berada di atas 200 ribu per tahun. Pada 2014 mencapai puncaknya dengan total perceraian mencapai 380.230 kasus. Ini berarti setiap tahunnya ada 200 ribu lebih janda dan duda di Indonesia. Angka ini belum termasuk janda yang ditinggal mati oleh pasangannya.

Terminologi janda dan duda sebenarnya mengacu pada arti yang serupa, yaitu orang yang tidak bersuami/beristri lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati oleh suami/istrinya. Kendati demikian, dalam realitasnya status duda lebih bernilai positif dibandingkan status janda.

Menguatnya stigma negatif terhadap janda pada masa Orde Baru (1966-1998) juga diungkapkan oleh Lyn Parker (2016) saat melacak transformasi sosial kultural di Indonesia. Melalui pendidikan dan pengembangan ideologi tentang gender dan keluarga, pemerintahan Orde Baru berusaha mentransformasikan hubungan pernikahan dan perceraian.

Pada masa ini pembentukan keluarga inti mendapat pujian dari pemerintah Orde Baru, sebaliknya perceraian dianggap melawan pemerintah.

Lebih buruknya lagi, perceraian dikaitkan dengan upaya pemecah belah serta bersifat kontradiktif terhadap pernikahan. Sikap yang diambil pemerintah pada saat itu menjadi penyebab kesulitan para perempuan ketika mengurus perceraian.

Faktanya, perempuan yang menjadi janda pun sangat bekerja keras untuk menghidupi diri dan keluarganya. Sama saja seperti duda, atau manusia lainnya yang bekerja. Hidup para janda yang bekerja untuk menghidupi keluarganya ini bahkan lebih sulit karena pandangan negatif yang stereotipikal itu tadi.

Data Susenas 2014 yang dikeluarkan BPS menunjukkan terdapat 14,84% rumah tangga di Indonesia yang dikepalai oleh perempuan. Tren keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Data BPS memperlihatkan bahwa sejak 1985 persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 0,1% per tahun.

Survei Sistim Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) yang dilaksanakan Sekretariat Nasional Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) di 111 desa di 17 propinsi yang menjadi wilayah kerja Pekka memperlihatkan bahwa dalam setiap empat keluarga, terdapat satu keluarga dikepalai oleh perempuan.

Perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab termasuk suami meninggal dunia, bercerai, ditinggal, tidak atau belum menikah, suami berpoligami, suami merantau, suami sakit permanen dan suami yang tidak bekerja.

Betapa sulitnya kehidupan perempuan yang menjadi kepala keluarga juga tercermin dalam survei yang sama yang dilakukan Pekka di atas. Survei menunjukkan hampir separuh (49 %) keluarga yang berada dalam kesejahteraan terendah adalah keluarga yang dikepalai perempuan. Situasi menjadi lebih sulit lagi karena perempuan yang menjadi kepala keluarga yang mengalami perceraian, masih menurut survei Pekka, 78% di antaranya pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Yang paling menyedihkan lagi, sudahlah mesti bekerja keras menghidupi keluarga, para janda ini sering tidak diakui sebagai kepala keluarga secara sosial. Masyarakat patriarki yang memandang bahwa seorang perempuan harus menikah dan bahwa di dalam pernikahan itu laki-laki adalah kepala keluarga, menyebabkan perempuan janda atau perempuan kepala keluarga nyaris tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi di desanya.

Mereka, misalnya, tidak diikutkan dalam program pengentasan dari kemiskinan dan tidak diajak dalam pertemuan desa menyangkut pengelolaan sumber daya desa (Sulistyowati Irianto [ed], Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, 2006; hal 542).

Sudahlah bekerja keras, masih juga dipandang sinis dan negatif, dan tidak diakui sebagai kepala keluarga pula! Inilah berlapis-lapis ketidakadilan yang dihadapi para janda. *)

Dirangkum dari berbagai sumber dengan beberapa perubahan *)