Gubernur Anies Baswedan Terancam Dibebastugaskan

"Sanksinya ya, Gubernur (Anies) bisa dinonjobkan, dibebastugaskan dari jabatannya saat ini," kata Dominikus di kantornya, Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (26/3). (Foto: Istimewa)
Jakarta, Marjinnews.com -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan dari jabatannya jika tak mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh pihak Ombudsman terkait penataan kawasan Tanah Abang.

Plt Kepala Kantor Perwakilan DKI Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan jika dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari Pemprov DKI tak juga merelokasi pedagang PKL Tanah Abang dan membuka Jalan Jatibaru, maka permintaan eksekusi itu akan meningkat menjadi rekomendasi.

Jika sudah menjadi rekomendasi, maka harus dijalankan selama satu hingga dua minggu. Namun jika tetap diabaikan maka akan ada sanksi administratif yang diberikan.

"Sanksinya ya, Gubernur (Anies) bisa dinonjobkan, dibebastugaskan dari jabatannya saat ini," kata Dominikus di kantornya, Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (26/3).

Apalagi kata dia, peringatan yang diberikan oleh Ombudsman terkait penataan Tanah Abang ini sudah termasuk longgar. Oleh karenanya jika Pemprov DKI tak juga menjalankan rekomendasi maka sanksi administratif pun bisa dilakukan.

"Kami sudah longgar itu, 30 hari kami beri waktu mereka, kemudian ditambah menjadi 60 hari untuk jalankan. Kalau masih abaikan kami beri waktu satu sampai dua minggu untuk jalankan, kalau tidak ya sanksi sesuai undang-undang," katanya.

Undang-undang yang dimaksud oleh Dominikus adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Ada di Pasal 351 itu sudah diatur," kata dia.

Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerin­ta­han Daerah, Ombudsman dibe­rikan atau didukung suatu kekuatan mengenai Manajemen Pelaya­nan Publik.

Pasal 351 UU No. 23/2014 dinyatakan bahwa masyarakat berhak me­nga­dukan penyelenggara pela­yanan publik kepada peme­rintah daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.

Sementara Pasal 351 ayat (4) menyatakan bahwa kepala daerah wajib melak­sanakan rekomendasi Om­budsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 351 ayat (5) menyatakan kepala daerah yang tidak melaksanakan reko­mendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan ma­sya­rakat sebagaimana dimak­sud pada Pasal 351 ayat (4) diberikan sanksi berupa pem­bi­naan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemen­terian serta tugas dan kewe­nangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ombudsman RI hari ini telah menyerahkan dokumen terkait laporan tindakan maladministasi yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta saat melakukan penataan di kawasan Tanah Abang pada Desmeber 2017 lalu.

Pihak Ombudsman mengaku telah melakukan penelitian langsung di lapangan setelah menerima laporan dari pedagang Blok G. Laporan ini diserahkan langsung kepada Polda Metro Jaya, Kemendagri dan Pemprov DKI yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah.

Andri Yansyah sendiri mengatakan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Anies dan Sandi selaku pimpinan tertinggi di Pemprov DKI sebelum mengambil keputusan yang tepat terkait penataan Tanah Abang ini.

"Kami komunikasikan dulu sama Pak Gub, Pak Wagub, juga SKPD langkah apa yang harus diambil," kata dia.

Masalah Baru yang Muncul Setelah Penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menguntungkan semua pihak dalam menata Tanah Abang dengan konsep yang mereka ciptakan.

Berdasarkan konsep penataan Tanah Abang ala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, satu ruas jalan di Jalan Jatibaru Raya yang berdekatan dengan Stasiun Tanah Abang ditutup.

Ruas jalan tersebut kemudian digunakan sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima (PKL), sedangkan ruas jalan lainnya digunakan untuk bus transjakarta.

PKL yang selama ini berjualan di trotoar Jalan Jatibaru kini boleh berjualan di jalan dan diberi fasilitas tenda. Penutupan jalan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB.

Cara ini diharapkan bisa menjadi solusi atas kesemrawutan Tanah Abang selama ini. Trotoar diharapkan bersih dari PKL, kemacetan hilang, dan ojek online, serta ojek pangkalan lebih tertib dalam mengambil penumpang.

Namun, kebijakan Anies dan Sandiaga ini menuai kritik sejumlah pihak, salah satunya para pedagang yang berjualan di Pasar Blok G. Sejumlah pedagang di Blok G mempertanyakan kebijakan ini.

Pedagang Blok G, Saifudin, menilai tak masuk akal jika Jalan Jatibaru ditutup untuk PKL. Sebab, menurut dia, salah satu yang membuat Blok G menjadi sepi adalah PKL yang berjualan di trotoar. Seharusnya, kata dia, pedagang yang berjualan secara resmi seperti mereka-lah yang difasilitasi.

"Ini kebijakannya lucu, sudah tahu yang mematikan Blok G itu ya PKL. Dulu ya kami ini mantan PKL yang dipindahkan ke mari, tetapi sekarang PKL diberi tempat khusus. Ya pasti makin parahlah," ujar Saifudin saat ditemui di Blok G Pasar Tanah Abang, Jumat (22/12/2017).

Saifudin bertanya-tanya, mengapa PKL tidak dipindahkan saja ke Blok G. Harapannya, pasar bisa menjadi lebih ramai karena banyak pedagang.

Tak hanya pedagang Pasar Blok G, penyedia jasa ekspedisi juga tidak setuju dengan kebijakan ini.

Desi, pengusaha ekspedisi di Jatibaru, mengatakan bahwa penutupan jalan tersebut mengakibatkan usahanya merugi hingga puluhan juta rupiah.

Ini karena truk muat barang yang biasanya keluar masuk kawasan tersebut tak lagi bisa melintas.

"Saya ekspedisi Jakarta-Malaysia, itu mau dikemanain bongkar muatnya kalau jalan ditutup seperti itu. Pagi sampai siang waktunya bongkar muat. Saya rugi puluhan juta," ujar Desi.

Trotoar belum bersih

Harapannya, trotoar bisa bersih dari PKL setelah mereka diberikan ruang untuk berjualan di area jalan.

Namun, tetap saja ada PKL yang berjualan di trotoar dengan alasan tidak mendapat tenda dari Pemprov DKI.

Keberadaan tenda-tenda itu menimbulkan kecemburuan bagi PKL lain yang merasa lebih berhak.

Menurut para PKL yang berjualan di atas trotoar, mayoritas pedagang yang mendapatkan tenda adalah pedagang besar yang memiliki toko di Tanah Abang.

Mereka telah didata untuk diberikan tenda, tetapi belum mendapatkannya. "Kami ini yang namanya PKL, bukan mereka yang di sana (berjualan di tenda). Kami yang seharusnya dapat tenda," ucap seorang PKL kepada satpol PP.

Terkait masalah yang muncul setelah kebijakan itu mulai dijalankan, Anies mengatakan bahwa konsep penataan itu sudah sesuai aturan.

Penutupan jalan dilakukan untuk mengakomodasi semua pihak. Namun, dia akan melakukan review lagi terhadap kebijakan ini.

"Kita punya staf di Tanah Abang banyak sekali yang sekarang sedang kerja, me-review, kita ingin semua perubahan yang dilakukan di sana itu dipantau pelaksanaannya," ujar Anies. (RN/MN)

COMMENTS

Name

Artikel,140,Bali,111,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,146,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,175,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,539,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,2,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,34,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,4,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,3,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,25,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,62,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,13,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,272,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,4,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,112,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,52,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,275,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,200,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,400,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,16,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1032,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,34,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,85,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,18,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,45,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,44,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,6,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,9,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,4,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Gubernur Anies Baswedan Terancam Dibebastugaskan
Gubernur Anies Baswedan Terancam Dibebastugaskan
https://4.bp.blogspot.com/-gql_xnrHao8/WrkkbuE8ZVI/AAAAAAAAAFQ/631LcFgwTKcEjhURBDgHAYJ6_qkYIzuOACLcBGAs/s320/images%255B1%255D%255B6%255D.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-gql_xnrHao8/WrkkbuE8ZVI/AAAAAAAAAFQ/631LcFgwTKcEjhURBDgHAYJ6_qkYIzuOACLcBGAs/s72-c/images%255B1%255D%255B6%255D.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/03/gubernur-anies-baswedan-terancam.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/03/gubernur-anies-baswedan-terancam.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy