Gencar Kampanye, Masyarakat: Katanya MS-Emi Didiskualifikasi
Cari Berita

Gencar Kampanye, Masyarakat: Katanya MS-Emi Didiskualifikasi

20 March 2018

Dikatakan, KPU NTT harus memberi penjelasan terbuka ke masyarakat bahwa paket Marianus -Emi masih ada (Foto: Istimewa)
Feature, marjinnews.com - Kasus terjaring OTTnya Bupati Ngada Marianus Sae bersama empat orang lainnya beberapa waktu lalu yaitu, Ketua Tim Penguji Priskotes Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Ambrosia Tirta Santi, ajudan Bupati Ngada Dionesisu Kila, Direktur Utama PT PT Sinar 99 Permai Wihelmus Iwan Ulumbu dan pegawai Bank BNI Cabang Bajawa Petrus Pedulewari, berdampak pada kampanye Paslon nomor 2 pada Pilgub NTT itu.

Hal itu ditenggarai oleh komentar politisi PDIP NTT, Kristofora Feni Bantang dalam rapat bersama KPU NTT, Bawaslu dan Pemprov NTT di Gedung DPRD NTT, Senin (19/3/2018). Yang mengatakan bahwa banyak isu beredar di lingkungan masyarakat bahwa MS-Emi telah didiskualifikasi dalam upaya perebutan NTT satu bulan Juni Mendatang.

"Ketika kami ke lapangan untuk berkampanye, banyak sekali isu yang seolah-olah dalam pilgub NTT ini hanya ada tiga paket. Ada isu yang dihembuskan bahwa Paket Marianus Sae-Emi Nomleni sudah didiskualifikasi," ujar Kristofora Feni seperti dilansir POS KUPANG.

Ketidaktahuan masyarakat atas mekanisme Pilkada dengan permasalahan seperti yang dialami MS yang sampai saat ini masih berstatus sebagai tersangka dan ditahan KPK atas dugaan korupsi bernilai milyaran rupiah membuat banyak oknum mengatakan, bahwa paket nomor 2 sudah diskualifikasi. .

"Saat kami kampanye, ada warga yang sampaikan kepada kami bahwa mereka dengar informasi bahwa Paket Nomor urut 2 sudah didiskualifikasi. Kami minta ada penjelasan resmi dari penyelenggara dalam hal ini KPU NTT," kata Feni.

Orang yang bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan di masyarakat ini bagi politisi ini adalah KPU yang sudah menetapkan paket nomor 2 sah sebagai peserta pilkada dan memiliki kewenangan menjelaskan secara resmi terkait persoalan tersebut terutama pasca kasus MS yang ditahan KPK.

"KPU juga yang tetapkan paket ini, kemudian ketika kasus pak Marianus, muncul banyak isu. Seharusnya KPU juga jelaskan kepada publik bahwa empat paket itu sah dan sebagai peserta pilgub NTT," katanya.

Dikatakan, KPU NTT harus memberi penjelasan terbuka ke masyarakat bahwa paket Marianus -Emi masih ada.

"Jangan sampai dengan kasus pak Marianus kemudian orang buat isu bahwa hanya ada tiga paket. Ini merugikan kami selaku pengusung paket nomor Urut 2," ujarnya.

Wakil Ketua DPD I PDIP NTT, David Wadu, S.T mengatakan, ketika KPK melakukan OTT terhadap Marianus Sae, maka banyak sekali pendapat yang seolah-olah memojokan paket nomor urut 2. Bahkan, lanjutnya, banyak isu lagi bahwa Paket Marianus -Emi telah didiskualifikasi.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan dari KPU bahwa di NTT ada empat pasangan calon. Dari kondisi ini, kami merasa dirugikan sehingga kami mohon ada penjelasan dari KPU," kata David.

Adapun ketentuan pendiskualifikasian peserta Pilkada diatur dalam Pasal 76 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1), partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; pemerintah dan pemerintah daerah; serta BUMN, BUMD, dan BUMDes/sebutan lain.

Sementara untuk kasus yang menimpa Marianus Sae yang terlibat kasus korupsi menurut ketua KPU RI, Arif Budiman mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengkaji terkait wacana penerapan diskualifikasi bagi para calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).


Arif menjelaskan, untuk melakukan revisi pun banyak pola revisi yang dimungkinkan dapat dilakukan. Salah satunya dengan mendiskualifikasi para calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Revisi banyak polanya, mulai dari biarkan saja aturannya begitu tapi dibuat agak ketat, misalnya kalau daftar enggak boleh berstatus tersangka jadi dari awal sudah kita atur. Atau ya sudah kalau sudah daftar dan ditetapkan berstatus tersangka dipersilakan saja diganti atau yang ketiga didiskualifikasi," tutur Arif seperti dilansir OkeZone.com.

Jika demikian, maka pemberlakuan revisi yang dimaksud akan berlaku untuk Pilkada selanjutnya untuk memberikan efek jera bagi para politisi maupun partai pengusung. MS-Emi pun terselamatkan dengan keputusan ini. (EC/MN)