FPN Desak Pemda Mabar Segera Realisasikan Tuntutan Warga Translok Labuan Bajo
Cari Berita

FPN Desak Pemda Mabar Segera Realisasikan Tuntutan Warga Translok Labuan Bajo

19 March 2018

Pada  prinsipnya tuntutan warga Transmigrasi harus segera direspon dengan  serius oleh Pemda Mabar dengan merealisasi janji yang  pernah mereka utarakan kepada warga. (Foto: RN)
Labuan Bajo, Marjinnews.com - Sekjen Forum Peduli Nusa Tenggara Timur (FPN), Norben Sukur mendesak pemerintah daerah Manggarai Barat (pemda Mabar) segera memenuhi tuntutan warga Transmigrasi UPT Nggorang Desa Macang Tanggar Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai (Barat) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menempati lokasi Transmigrasi sejak tahun 1997 hingga sampai sekarang warga Translok Mabar belum juga mendapat hak secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Sekjen FPN ini di Jakarta pada, Minggu (18/3/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Norben ini, pada  prinsipnya tuntutan warga  Transmigrasi  harus segera direspon dengan  serius oleh Pemda  Mabar dengan  merealisasi janji yang  pernah mereka utarakan  kepada  warga.

"Pemda Mabar tentu  saja  tidak boleh sepelekan  dengan desakan warga  ini, apalagi  kalau  desakan itu kuat secara  hukum.  Artinya warga  translok memiliki bukti terkait  janji  Pemda tersebut. Karenanya Pemda mesti  mencari jalan  keluar utk  memenuhi janjinya dengan  warga.  Maka terkait hal  ini  FPN  mendesak Pemda  Mabar segera  merealisasi janjinya," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terkait  tuntutan warga kepada pemerintah  pusat tentu  itu  baik. Namun, kata dia,  jauh  lebih efektif desakan  ini  ditujukan  saja  dulu kepada  pemda.

"Pemda pada  prinsipnya bisa menjadi  wakil pemerintah pusat untuk  menerima  tuntutan masyarakat  setempat. Kedua, perlu dilihat juga  apakah  janji  ini dibuat oleh  Pemerintah pusat atau pemerintah  daerah, supaya warga bisa lebih  efektif  dalam menuntut haknya," ujarnya.

Dia menambahhkan rana persoalan  ini ada  pada pemerintah daerah. Maka yang bertanggungjawab atas tuntutan warga ini adalah Pemda Mabar. Karenanya FPN mendesak Pemda Mabar segera mewujudkan tuntutan warga ini.

Sementara itu, menanggapi pernyataan ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun yang mengatakan siap ganti rugi terhadap permintaan warga Transmigrasi, hal itu disambut baik oleh FPN.

"Perinsipnya  Janji  pada warga ini harus dipenuhi. Lahan sudah dijual bukan  berarti masalah selesai. Langkah  ketua DPRD dengan berjanji  akan memberi ganti rugi kepada  warga tentu itu merupakan langkah maju terhadap penyelesaian tuntutan ini. Langkah yang  diambil  ini  tentu  sangat efektif, namun  tidak boleh berhenti  pada  janji  saja. Harus segera dibuktikan," ujarnya. (RN/Rio/MN)