DPRD NTT Minta Pemprov Serius Tuntaskan Masalah TKI
Cari Berita

DPRD NTT Minta Pemprov Serius Tuntaskan Masalah TKI

MARJIN NEWS
28 March 2018

Sosialisasi harus gencar oleh pemerintah agar masyarakat yang hendak menjadi calon TKI dapat memahami persoalan TKK. Bahkan, perlu disampaikan tentang manfaat menjadi TKI yang prosedural. (Foto: Istimewa)
Kupang, Marjinnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar lebih serius menangani persoalan TKI di NTT. Keseriusan diwujudkan dengan mengoptimalkan kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) TKI NTT.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa, dilansir dari Pos Kupang.com, Rabu (28/3) siang.

Menurut Yunus, selain mengoptimalkan pemanfaatan kantor LTSA, juga perlu adanya koordinasi lintas sektor dalam melakukan sosialisasi secara masif sampai ke tingkat desa/kelurahan terkait TKI.

"Proteksi rakyat kita dari berbagai upaya para pelaku trafficking dengan memberikan informasi berimbang terhadap solusi penempatan calon tenaga kerja," kata Yunus.

Dijelaskannya, sosialisasi harus gencar oleh pemerintah agar masyarakat yang hendak menjadi calon TKI dapat memahami persoalan TKK. Bahkan, perlu disampaikan tentang manfaat menjadi TKI yang prosedural.

"Jika masyarakat diingatkan terus - menerus soal persoalan TKI akibat menjadi TKI ilegal, tentu mereka akan sadar dan mau menjadi TKI yang aman dan prosedural," katanya.
Dikatakannya, pihaknya menduga masyarakat masih beranggapan tentang pola pelayanan TKI oleh pemerintah yang masih rumit dan berbelit selain banyaknya pungutan sehingga mereka memilih jalan pintas.

"Masyarakat masih beranggapan mengurus syarat menjadi calon TKI rumit, akhirnya mereka memilih jalan pintas yang ilegal meski dengan biaya besar. Apalagi diimingi gaji besar oleh perekrut. Karena itu, kami minta pemerintah harus sosialisasi secara masif," ujarnya. (OS/MN)