Dominasi Negara Kian Merajalela
Cari Berita

Dominasi Negara Kian Merajalela

15 March 2018

Kebijakan Pemerintah atau memperjuangkan nasib Bangsanya selalu mendapatkan tangan besi dari aparat keamanan dengan dalil mengganggu kemanan dan ketertiban. (Foto: Dok.Pribadi)
Era reformasi yang merupakan kerinduan bagi stiap orang yang hidup atau mengalami langsung kekejaman Orde Baru ternyata belum menunjukan suatu perubahan yang sangat bernilai terutama dalam penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan represif aparat Keamanan di setiap tahunnya selalu terjadi dan hampir disetiap Daerah.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 silam merupakan bab baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia menaruh harapan dan kepercayaan yang begitu besar kepada Pemerintah yang berkuasa di Era Reformasi agar kekejaman Orde Baru tidak terulang kembali.

Tetapi ironisnya, kekejaman (tindakan represif aparat keamanan) masih terjadi.

Belum hilang dari ingatan Kita beberapa kasus pemukulan terhadap aktivis yang memperjuangkan nasib bangsanya seperti; Pemukulan terhadap aktivis PMKRI Maumere pada tanggal 19/12/2016.

Pemukulan dan penangkapan Aktivis PMKRI Makassar saat menggelar aksi didepan kantor DPRD Kota Makassar dalam rangka memperingati hari buruh Internasional pada tanggal 1 mei 2017. Pemukulan terhadap aktivis PMKRI Ruteng pada tanggal 9 Desember 2017.

Pemukulan terhadap Aktivis PMKRI Surabaya yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Pejuang saat menggelar aksi penolakan UU MD3 hasi revisi pada hari senin 26 februari 2018 dan yang baru lagi ialah pemukulan terhadap aktivis PMKRI Palopo yang saat menggelar aksi penolakan UU MD3 hasil revisi.

Kasus yang tersebut diatas hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian. Kasus Pemukulan terhadap aktivis bukan terjadi kali ini saja, hampir disetiap daerah Aktivis yang mengkritisi dominasi Negara Kian merajalela.

Kebijakan Pemerintah atau memperjuangkan nasib Bangsanya selalu mendapatkan tangan besi dari aparat keamanan dengan dalil mengganggu kemanan dan ketertiban.

Padahal UU Memberi Kita jaminan kekebasan menyampaikan pendapat dimuka umum seperti UUD 1945 pasal 24 E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimukan umum juga menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat ialah hak setisp warga Negara untuk menyampaikan pikran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan praturan perundang undangan yang berlaku.

Bahkan yang menjadi landasan filosofis lahirnya UU No 9 tahun 1998 ialah bahwa kemerdekaaan menyampaikan pendapat dimuka umum ialah merupakan Hak asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Hak asasi Manusia serta merupakan dari demokrasi.

Masih ada praturan Perundang undang lainnya yang menjadi dasar hukum bagi Kita untuk menyampaikan pendapat dimuka umum seperti TAP MPR NO: XVII /MPR/1998 dan UU No 39 tahun 1999.

Dengan adanya beberapa regulasi yang memuat ketentuan Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, itu berarti bahwa hal menyampaikan pendapat dimuka umum mendapat jaminan perlidungan dan kepastian hukum.

Jika sudah demikian, maka tidak ada lagi alasan bagi Aparat keamanan untuk membubar paksa, memukul serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang atau sekelompok orang yamg menyampaikan pendapatnya dimuka umum selama hal tersebut dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Tetapi harus kita akui bersama ialah bahwa meskipun Secara yuridis, hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, tapi tidak semua orang dalam menjalankan haknya mendapatkan respon yang baik. Selalu saja ada yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat Keamanan.

Pada titik ini, terjadilah apa yang kita sebut sebagai dominasi Negara.
Ignas Kleden dalam bukunya yang berjudul “Negara dan masyarakat adalah sebuah persoalan” secara sederhana memberikan pengertian tentang dominasi Negara yaitu kekuasaan memaksa dari Negara yang ditandai oleh tindakan represif dari aparat Keamanan.

Dominasi Negara dalam bentuk tidakan represif aparat keamanan akan terus berlangsung dan tumbuh subur selama rezim yang berkuasa tidak tahan dan kuat dengan segala bentuk kritikan ditambah lagi dengan kinerja aparat keamanan yang tidak professional.

Disini Pemerintah Lupa bahwa tindakan represif aparat keamanan secara tidak langsung mengajarkan kepada Kita bagaimana caranya “melawan”.

Penulis: Risaldus Barut 
Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Makassar Periode 2017/2018