Berprilaku Sopan Selama Persidangan, SN Dituntut 16 Tahun Penjara
Cari Berita

Berprilaku Sopan Selama Persidangan, SN Dituntut 16 Tahun Penjara

MARJIN NEWS
29 March 2018

Selain pidana penjara, Setya Novanto juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. (Foto: Istimewa)

Jakarta, marjinnews.com - Kasus mega korupsi E-KTP semakin menemukan titik terang. Setelah beberapa nama disebut Setya Novanto yang menuai banyak kontroversi beberap waktu lalu Mantan Ketua DPR RI itu akhirnya dituntut 16 tahun penjara oleh 
Jaksa Penuntut Umum pada KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang, Kamis (29/3/2018) sore.

Selain pidana penjara, Setya Novanto juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," kata jaksa KPK, Ahmad Burhanudin saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor.

Selain itu, ‎jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan membayar USD 7.435.000 ribu dikurangi uang Rp 5 miliar yang telah dikembalikan melalui rekening Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk selanjutnya menjadi milik negara.

"Apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar, maka diganti dengan pidana selama tiga tahun. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun,"‎ ujar jaksa.

Dalam merumuskan tuntutan, jaksa juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
Hal yang memberatkan ialah perbuatan Setya Novanto tidak mendukung program pemerintah, perbuatannya menimbulkan kerugian negara serta tidak koperatif dalam penyidikan dan persidangan.

Sementara itu hal yang meringankan ialah Setya Novanto belum pernah dihukum sebelumnya dan berlaku sopan selama menjalani persidangan.

Sebelumnya jaksa Irene Putri menekankan penting bagi Setya Novanto untuk berlaku jujur dalam upaya penyelesaian tersebut.

Menurut Irene, membongkar kasus e-KTP dirasa berat. Sebab ‎megakorupsi e-KTP ini tidak menggunakan modus-modus yang tradisional.‎

Dalam perjalanan pengusutannya dilakukan hingga ke luar negeri. Bahkan ada salah satu saksi penting mati bunuh diri di luar negeri. Saksi dimaksud yakni Johannes Marliem, saksi mahkota kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Hal‎-hal tersebut meski menghambat penanganan perkara tapi penuntut umum tetap percaya terhadap kebesaran Tuhan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna dan selalu ada rahmat tuhan kepada setiap penegak hukum dalam membongkar setiap kejahatan," ungkap Jaksa Irene seperti dilansir tribunnews.com.

‎Selain itu, penuntut umum juga menyadari perkara ini begitu menarik perhatian publik tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri karena pelaku yang diajukan ke muka persidangan adalah seorang politikus yang punya pengaruh kuat.

Irene juga menambahkan hal lain yang membuat perkara ini menarik perhatian publik adalah objek perkara ini menyangkut hak asasi setiap warga negara yakni mengenai identitas diri.

Oleh karena itu, lanjut Irene, menangani perkara e-KTP tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, tapi harus berpikir progresif terutama dalam memaknai perbuatan menguntungkan diri sendiri yang tidak harus dilakukan dan diterima secara fisik oleh tangan pelaku langsung.

"Mengutip syair Billy Joel yang berjudul honesty, maka penuntut umum ingin menyampaikan "honesty is hardly ever heard and mostly what I need from you", kejujuran adalah hal yang paling sulit didengar tapi sesungguhnya itulah yang kuinginkan dari dirimu‎," kata Jaksa Irene.

Penekanan atas pentingnya kejujuran bagi pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya bukan hanya untuk Setya Novanto saja, tetapi juga pelaku lain. Sehingga Indonesia kembali menjadi negara yang bersih dan bebas dari perilaku korup yang semakin tidak dibendung ini. (AA/MN)