Akibat Banjir, Kualitas Beras di Desa Terang Mabar Diprediksi Tidak Bagus
Cari Berita

Akibat Banjir, Kualitas Beras di Desa Terang Mabar Diprediksi Tidak Bagus

15 March 2018

Alasannya, saat ini padi sawah yang sudah dipanen terendam banjir akibat hujan dalam beberapa hari terakhir. (Ilustrasi)
Labuan Bajo, Marjinnews.com -Sungguh prihatin, kualitas beras di Desa Terang, Manggarai Barat saat ini diprediksikan tidak bagus.

Alasannya, saat ini padi sawah yang sudah dipanen terendam banjir akibat hujan dalam beberapa hari terakhir.

Sebagian areal tanaman padi di Sawah Terang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), mulai dipanen. Walaupun sebagian lainnya baru berbunga dan ada juga yang sedang menguning.

Walaupun volume banjir tidak besar, namun padi yang terendam mengalami kerusakan dan berakibat pada turunnya kualitas beras yang akan dihasilkan.

"Banjir merendam padi yang sudah dirontok dan juga padi yang siap dirontok. Memang banjirnya tidak besar tetapi padi yang terendam banjir akan mengakibatkan kualitas beras kurang bagus," kata petani sekaligus tokoh masyarakat setempat, Wilhelmus Syukur seperti dilansir poskupang.com, Kamis (15/3/2018).

Dia menambahkan, petani Sawah Terang kini masih sibuk di lahannya masing-masing berkaitan dengan musim panen.

"Tetapi ada juga yang belum mulai panen karena padinya baru berbunga dan ada yang baru mulai menguning," kata Wilhelmus.

Kontrol Kualitas Beras Lewat Permentan 31/2017

Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) mengeluarkan aturan resmi mengenai penetapan kualitas beras konsumsi di masyarakat. Setelah sebelumnya pemerintah telah menentukan harga eceran tertinggi (HET) beras di seluruh Indonesia.

Demikian dikatakan Kepala BKP Agung Hendriadi dalam Sosialisasi Penetapan HET dan Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras di Makassar,  (14/11) beberapa waktu lalu.

"Regulasi ini ditetapkan untuk menciptakan keadilan dalam tata niaga beras dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar. Mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan atau biaya lain," ujar Agung.

Dia mengatakan, melalui Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017, pelaku usaha dalam menjalankan pemasaran beras di tingkat eceran baik pada pasar ritel modern maupun tradisional wajib mengikuti ketentuan HET untuk beras medium dan premium. Ketentuan HET dikecualikan terhadap beras yang ditetapkan sebagai beras khusus oleh menteri pertanian.

Sebagai bentuk jaminan kualitas bagi konsumen, Permentan 31/2017 juga mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label medium/premium serta label HET pada kemasan beras. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap HET akan dikenai sanksi pencabutan ijin usaha oleh pejabat penerbit izin

"Namun setelah sebelumnya kita diberikan peringatan tertulis paling banyak dua kali oleh pejabat penerbit," jelas Agung.

Dan berikut ketentuan HET beras per wilayah di Indonesia, di antaranya untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk medium Rp 9.450 per kilogram dan premium Rp 12.800 per kilogram. Sementara itu area Sumatera lainnya dan Kalimantan untuk beras medium Rp 9.950 per kilogram dan premium Rp 13.300 per kilogram. Kemudian wilayah NTT untuk beras medium Rp 9.500 per kilogram dan premium Rp 13.300 per kilogram, area Maluku dan Papua untuk medium Rp 10.250 per kilogram dan premium Rp 13.600 per kilogram.

Lanjut Agung, terkait jenis dan pengaturan kelas mutu beras khusus diatur dalam Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.  Beras khusus terdiri dari ketan, beras merah, beras hitam, beras kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh menteri pertanian, dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

"Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian secara konsisten mendorong implementasi peraturan perberasan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI)," jelasnya.

Agung pun yakin bahwa melalui kegiatan tersebut, Gapoktan pemasok beras ke TTI terus dibina agar mampu memenuhi persyaratan kualitas dan aturan kemasan sesuai Permendag 57/2017 dan Permentan 31/2017. Sehingga dapat menjadi percontohan dari implementasi peraturan perberasan yang telah ditetapkan.(RN/MN/PK)