Usulan PK Tanpa Ajukan Banding Memungkinkan Usaha Ahok Sia-sia?
Cari Berita

Usulan PK Tanpa Ajukan Banding Memungkinkan Usaha Ahok Sia-sia?

17 February 2018

Kedua, ada yang berpendapat bahwa langkah mengajukan PK tanpa melewati banding dan kasasi tidak tepat (Foto: Istimewa)
Jakarta, marjinnews.com - Surat pengajuan  Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Ahok tersebar di media hari ini. Meski belum ada klarifikasi langsung dari adik kandung Ahok yang juga adalah pengacaranya, Fifi Lety Indra, spekulasi terkait surat ini sudah memunculkan berbagai reaksi. Ada yang senang dan ada juga yang merasa panas. Kalau senang sudah pasti para pendukung Ahok, sedangkan yang panas adalah mereka yang tidak suka Ahok.

Dalam tulisan sebelumnya, sudah kemukakan mengenai prediksi seorang pakar hukum pidana yang menjadi kenyataan. Pakar ini memprediksi bahwa dicabutnya pengajuan bandiing Ahok adalah sebuah strategi untuk melanjutkan perjuangan mencari keadilan melalui PK. Tetapi yang kini menjadi pertanyaan bisakah mengajukan PK tanpa mengajukan banding terlebih dahulu??

Berikut hasil wawancara yang dilansir dari indovoices.com kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Imelda Simanjuntak, SH, MH terkait persoalan ini.

IV: Bagaimana menurut Ibu soal pengajuan PK yang diajukan Ahok tanpa sebelumnya mengajukan banding??

IS: Upaya PK yang diajukan Ahok itu, diantara para ahli hukum memang ada dua pendapat. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa asalkan putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka terpidana bisa mengajukan PK. Putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) bisa dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila diterima oleh kedua belah pihak atau tak ada pihak yang mengajukan upaya hukum sampai batas waktu yang ditentukan berakhir. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa langkah mengajukan PK tanpa melewati banding dan kasasi tidak tepat. Tanpa menggunakan upaya hukum banding dan kasasi, berarti terpidana telah menerima dan menyetujui putusan majelis sehingga tidak pada tempatnya lagi mempersoalkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai alasan mengajukan PK.

IV: Mengapa pada akhirnya ada pendapat bahwa PK tanpa banding dinilai tidak tepat??

IS: Karena menjadi tren di kalangan terpidana korupsi untuk mengajukan PK tanpa melalui proses banding. Sebab ada kemungkinan hukuman diperberat pada proses banding. Sedangkan, bila terpidana mengajukan PK maka mustahil hukuman yang diperolehnya di pengadilan tingkat pertama diperberat oleh majelis hakim PK. Dasarnya adalah Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Ketentuan itu berbunyi ‘Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula’.

IV: Lalu bagaimana nantinya pengajuan Ahok ini?? Apakah diterima atau ditolak??

IS: Menurut saya, PK itu upaya hukum luar biasa (perkara pidana atau perdata), bisa diajukan atas putusan yg sudah berkekuatan hukum tetap dan sebelumnya sudah digunakan upaya hukum biasa (banding atau kasasi). Ahok menerima putusan dan bandingnya dicabut. Jadi kemungkinan besar PK yang begitu pasti ditolak.

IV: Apakah ini sudah keputusan mengikat PK tanpa melakukan banding sebelumnya ditolak??

IS: Sudah ada Yurisprudensi di MA bahwa PK tidak boleh diterima bila tidak Banding. Selama ini memang terpidana Korupsi setelah  putus di PN langsung PK tanpa lewat banding, krn takut hukuman diperberat pd saat banding. Maka MA tegas, lewat Yurisprudensi menyatakan PK tidak boleh di terima bila tidak banding. (IV/AA/MN)