Front Anti Mafia Harus Gunakan Fakta Hukum Bukan Dengan Fitnah
Cari Berita

Front Anti Mafia Harus Gunakan Fakta Hukum Bukan Dengan Fitnah

4 January 2019

Tidak adanya bukti baik berupa catatan yang menyebutkan Mekeng sebagai penerima dana e-KTP dari Andi Narogong dan tidak adanya penyebutan nama Mekeng dalam BAP dan Surat Dakwaan a/n. Terdakwa Andi Narogong, membuktikan bahwa nama Melki Marcus Mekeng dan beberapa Anggota DPR lainnya telah dicatut oleh pihak-pihak tertentu . (Foto: Istimewa)
Permintaan Front Anti Mafia (Fakta) kepada KPK agar menindak tegas Mekeng, tangkap dan adili Melkias Marcus Mekeng, yang terindikasi menerima anggaran proyek KTP Elektronik senila 1,4 juta dolar AS, yang  dilontarkan oleh Koordinator Fakta Iskandar dalam keterangan tertulis kepada Redaksi Rmol.co, senin malam, diduga membawa pesanan pihak-pihak tertentu menebar fitnah untuk dan atas nama kepentingan pribadi serta tidak untuk kepentingan penegakan hukum.

Pertanyaannya kemudian mengapa hanya nama Mekeng yang disebut terus menerus sementara nama oknum lainnya serta seluruh proses yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor? Hal ini secara jelas dapat diduga merupakan titipan khusus pihak tertentu akibat kekecewaan pihak tertentu karena tidak terakimodir dalam kepengurusan DPP. PARTAI GOLKAR, seperti yang diutarakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie beberapa hari yang lalu.

Implikasi dari sikap Fakta yang tidak profesional dan proporsional seperti itu, jelas tidak hanya telah mencemarkan nama baik dan bertendensi untuk menjatuhkan posisi dan martabat Melki Mekeng dalam segala kedudukan dan fungsinya selaku anggota dan pimpinan Komisi XI DPR RI dan Partai Golkar, akan tetapi juga telah mendiskreditkan nama baik KPK, karena seolah-olah KPK telah bersikap pandang bulu dan memberikan privilege terhadap Melki Mekeng. Pernyataan Iskandar dan Fakta memberi pesan dan kesan negatif bahwa KPK tidak berani membongkar orang-orang kuat dalam kasus ini, padahal pernyataan ini tidak benar karena Setya Novanto yang dipersepsikan publik sebagai orang terkuat di negeri inipun oleh KPK telah ditangkap, ditahan dan diproses di Pengadilan menjadi terdakwa.

Fakta dan Iskandar bahkan pihak-pihak yang bersembunyi di balik Iskandar seharusnya tidak menutup mata terhadap fakta-fakta dimana Mekeng adalah satu-satunya Anghota DPR yang mengambil langkah hukum melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Andi Narogong dan Nazaruddin karena menyebut nama Mekeng dalam BAP dan oleh JPU dirumuskan dalam Surat Dakwaan Jaksa KPK sebagai menerima jatah sebesar 1,4 juta dolar AS dalam proyek e-KTP.  Melki Mekeng berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan keyakinannya bahwa dirinya tidak pernah berhubungan dan karena itu tidak pernah menerima apapun dari Andi Narogong, Nazaruddin dll., terkait dengan proyek e-KTP yang telah meyeret beberapa Anggota DPR di Komisi II dan Setya Novanto, telah mengambil langkah tepat melaporkan dugaan fitnah ini kepada Bareskrim Polri tidak saja karena nama baiknya dicemarkan akan tetapi praktek mencatut nama sebagian Anggota DPR dalam praktek korupsi harus dihentikan karena tidak mendidik dan berpotensi meperlemah semangat pemberantasan korupsi.di kalangaan anggota DPR.RI.

Di dalam persidangan dalam perkara a/n. Tedakwa Irman dan Sugiharto, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi keterangan Nazaruddin dan Melki Mekeng hal ihwal jatah uang 1,4 juta dollar AS,yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa sebagai telah diberikan kepada Mekeng. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengkonfrontir Nazaruddin yang duduk bersebelahan dengan Mekeng sama-sama sebagai saksi untuk Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nazaruddin menyatakan mengetahui nama Mekeng sebagai penerima dana 1,4 juta dolar AS karena melihat catatan nama-nama penerima dana yang dipegang Andi Narogong pada saat pembahasan proyek e-KTP di DPR. Namun ketika dicek di dalam Berkas Perkara untuk mengetahui catatan yang mencantumkan nama Mekeng sebagai penerima dana ternyata catatan yahg disebut Nazaruddin itu tidak ada dalam berkas perkara dan tidak ada dalam daftar sebagai barang bukti hang disita dalam perkara Irman dan Sugiharto.

Tidak adanya bukti baik berupa catatan yang menyebutkan Mekeng sebagai penerima dana e-KTP dari Andi Narogong dan tidak adanya penyebutan nama Mekeng dalam BAP dan Surat Dakwaan a/n. Terdakwa Andi Narogong, membuktikan bahwa nama Melki Marcus Mekeng dan beberapa Anggota DPR lainnya telah dicatut oleh pihak-pihak tertentu dalam proyek e-KTP dan oleh karena itu, segera setelah JPU dalam perkara Irman dan Sugiharto membacakan Surat Dakwaan Jaksa dalam persidangan perdana perkara Terdakwa Irman dan Sugiharto, Mekeng lagsung mengambi langkah melaporkan Andi Narogong dan Nazaruddin ke Bareskrim Mabes Polri, karena diduga telah mencemarkan nama baik Mekeng denganmekbuat keterangn palsu baik dalam BAP maupun dalam persidangan.

Penulis: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi