Sengketa Lahan, Kepala BPN Mabar: Dipecatpun Saya Tidak Akan Memberi Sertifikat
Cari Berita

Sengketa Lahan, Kepala BPN Mabar: Dipecatpun Saya Tidak Akan Memberi Sertifikat

5 February 2018

Dipecat pun saya tidak akan mengeluarkan sertifikat tanah atas nama ke empat orang itu. Pecat pun saya siap. Jangankan orang istana siapapun kalau itu tanah itu milik orang, saya tidak akan mengeluarkan sertifikat yang melawan hukum," tegas Gusti Made, saat itu berada di Kantor Pertanahan Provinsi di Kupang, NTT. (Foto: Istimewa)
Labuan Bajo, Marjinnews.com. Sengketa kepemilikan lahan seluas 30 hektar di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diklaim sepihak oleh haji Adam Djuje, membuat Kepala BPN Manggarai Barat gerang.

Made Anom, Kepala Badan Pertanahan Nasional Mabar gerang, lantaran Djudje sudah beberapa kali mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) melaui kuasa hukum Gabriel Mahal dan Muhamad Acyar, namun ditolak oleh pihak badan pertanahan Nasional (BPN) wilayah Manggarai Barat. Namun tetap di tolak oleh Anom.

Dirinya mengaku tetap menolak untuk tidak mengeluarkan sertifikat tanah seluas 30 hektar atas nama Goris Mere, Karni Elias, Gabriel Mahal dan Muhamad Acyar.

Made Anom menyebutkan penolakan tersebut sangat mendasar, karena berdasarkan runutan cerita sejarah lahan 30 hektar yang berkedudukan di lokasi Keranga areal kelurahan Labuan Bajo itu, pada tahun 1990 dan di tahun 1997 fungsionaris adat Ngorang telah menyerahkan tanah tersebut ke pemerintah kabupaten Manggarai sebelum Manggarai Barat di mekarkan menjadi kabupaten sendiri.

"Dipecat pun saya tidak akan mengeluarkan sertifikat tanah atas nama ke empat orang itu. Pecat pun saya siap. Jangankan orang istana siapapun kalau itu tanah itu milik orang, saya tidak akan mengeluarkan sertifikat yang melawan hukum," tegas Made Anom, saat itu berada di Kantor Pertanahan Provinsi di Kupang.

Dikatakan Made Anom, lebih dari empat kali pengajuan permohonan oleh saudara Muhamad Acyar agar lokasi tanah tersebut segera diterbitkan sertifikatnya. Dalam pengusulan tersebut tertulis nama Gories Mere.

"Acyar memaksa dengan dalil menjual nama orang penting. Bahkan dia pun menyebutkan dokumen terlampir itu di lokasi yang sama di mana tanah tersebut adalah milik pemerintah daerah. Saya tetap tolak," ucap Made Anom.

Sementara itu, Mantan Camat Komodo era tahun 1990 Anton Nusa Batan menuturkan pernah juga Muhamad Acyar bersama Gories Mere mendatangi kediamannya, dan memberitahukan bahwa tanah seluas 30 hektar itu milik mereka.

"Dan saya katakan, saya belum bisa pastikan bahwa itu tanah milik kalian. Karena jawaban saya demikian, mungkin mereka terburu-buru langsung mereka pamit," ujar Anton. (RN/MN/MI)