Semua Bupati di NTT Dibidik KPK
Cari Berita

Semua Bupati di NTT Dibidik KPK

23 February 2018

Komitmen ini didahului dengan penandatangan komitmen antara KPK dengan seluruh kepala daerah di NTT. (Foto: Ilustrasi)
KUPANG, Marjinnews.com -- Dalam kurun waktu dari tahun 2016-2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan upaya pencegahan tindak pindana korupsi di seluruh daerah di Indonesia.

Salah satu daerah yang menjadi bidikan  serius oleh lembaga antirasuah itu ialah NTT.

Pada awalnya komitmen ini didahului dengan penandatangan komitmen antara KPK dengan seluruh kepala daerah di NTT.

Hal ini disampaikan Kepala Satgas. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah 6, NTT,NTB dan Bali, Nana Mulyana saat ditemui di Kantor Gubernur NTT, Kamis (22/2/2018).

Menurut Mulyana, saat ini di setiap kabupaten dan kota disarankan oleh KPK untuk membuat rencana aksi pencegahan.

Karena itu, ada sejumlah fokus pemberantasan Korupsi terkait pencegahan olel KPK.

"Kita fokus pencegahan pada kasus-kasus yang banyak ditangani oleh KPK. Fokus yang kita bidik itu seperti antara lain, pada pengaanggaran, pengadaan barang dan jasa," kata Mulyana.

Dia menjelaskan, upaya pencegahan itu dilakukan di beberapa OPD, seperti di. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda dan lainnya.

Bahkan, lanjutnya, semua rencana aksi itu telah dibuat oleh kabupaten dan kota. Di tahun ini kita lakukan monotoring dan evaluasi (Monev).

"Rencana aksi tahun 2017 telah berakhir nanti kita lihat apakah kita buat rencana aksi baru atau tidak. Ataukah menambah rencana aksi yang baru," katanya.

Dia mencontohkan misalnya di DPMPTSP, karena di OPD ini banyak sekali kasus. Bahkan, beberapa kasus besar yang ditangani KPK itu banyak di DMPTSP.

KPK sendiri menurut Nanang, mencoba untuk mendorong tata kelola dan membuat aplikasi serta menciptakan pengendalian interen.

"Ini bertujuan agar seluruh perijinan di kabupaten dan kota itu diserahkan ke DPMPTSP sehingga tidak lagi bupati dan walikota mengurus soal perijinan," katanya.

Terkait adanya kerjasama NTT dengan Provinsi Jawa Barat terkait aplikasi, Ia mengakui, justru adanya kerjasama itulah maka pihaknya ingin memantau.

"Hampir 70 persen, kasus yang ditangani KPK itu dominan menyangkut pengadaan,perencanaan, pelaksanaan, bahkan suap menyuap, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara," ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan, saat ini KPK mendorong agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah-daerah bisa mandiri, sehingga OPD -OPD lebih fokus dan tugas dan fungsinya, bukan pada proses pengadaan barang dan jasa.

Remigius Nahal - Marjinnews.com
Sumber: Pos Kupang