PMKRI Jayapura, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus HAM di Papua
Cari Berita

PMKRI Jayapura, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus HAM di Papua

11 February 2018

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jayapura meminta tegas Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI untuk menanggapi hal ini dengan serius. (Foto: RN)
Jayapura, Marjinnews.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura menegaskan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk prioritaskan kasus HAM di Papua yang masih simpang siur.

Berdasarkan informasi yang kami tempuh melalui  media cetak di Papua, Jubi, pada  (09/02/2018), bahwa  Komnas HAM dan kejaksaan agung saling mempersalahkan satu sama lain.

Katanya Komnas HAM sudah melakukan tugas penyelidikan lalu di serahkan ke Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Namun Kejaksaan agung menilai berkas penyelidikan belum lengkap. Bahkan di minta Presiden Republik Indonesia perlu ada terobosan untuk membentuk penyidik bersama Komnas HAM  dan Kejaksaan Agung.

Jadi, beberapa kasus Pelangaran HAM berat yang terjadi di papua beberapa tahun silam dan juga Paniai berdarah 8 desember 2014 tempo ini masih menjadi luka batin Masyarakat di Tanah Papua.

Bagi kami PMKRI Cabang Jayapura Tim penyidik yang di bentuk hanya sebagai cerita kenangan sepanjang hidup masyarakat Papua. Mengapa demikian, sudah sejauh mana tim pencari fakta bahkan tim penyidik yang dibentuk dalam menanggapi kasus tersebut.

"Kan beberapa pelaku pelanggaran HAM ada di negara kita bahkan lain di rekrut masuk dalam kabinet Presiden. Sekarang bagaimana ketegasan Presiden, Komnas HAM serta Kejaksaan Agung surati pelakunya saja. Mengapa harus simpan siur pelaku? ini waktu sudah termolor cukup lama ini" ujar Beni Bame, Ketua Presidium PMKRI Cabang Jayapura.

Oleh karena itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jayapura meminta tegas Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI untuk menanggapi hal ini dengan serius.

"Karena Negara ini menjujung tinggi hukum,  kenapa setiap kasus yang terjadi hukum itu tidak berlaku atas pelaku pelangaran HAM selama ini di papua?" tegas Beni.

"Kami hanya kesal ketika terjadi Pelangaran Hak Asasi Manusia di Papua pelaku tidak diproses secara serius bahkan pelaku diberikan jabatan yang lebih tinggi. Apakah hukum negara kita beripihak bagi masyarakat kecil? Atau hanya berlaku bagi pelaku saja. Dimana kami melihat selama ini banyak kasus yang terjadi untuk penyelesaian hanya sebagai omongan belaka, tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwajib" lanjutnya.

Oleh sebab itu, apa yang dikatakan legislator Papua  atas pemberian kartu merah untuk Presiden RI pantas karena janji manis yang telah diingkari  dalam upaya penyelesaian Kasus HAM di Papua. Sepanjang hidup, masyarakat Papua semua kasus ini tidak serius diselesaikan maka jangan kaget Pemerintah Republik Indonesia akan di soroti terus di kanca mata dunia internasional.

"Dengan demikian, PMKRI Cabang Jayapura meminta Presiden RI, Komnas HAM, kejaksaan Agung segera serius menangani kasus HAM  berat di papua" tutupnya. (AA/MN)