Pilkada Mencari Pemimpin yang Terbaik
Cari Berita

Pilkada Mencari Pemimpin yang Terbaik

MARJIN NEWS
23 February 2018

Mekanisme demokrasi yang baik ternyata juga tidak serta-merta menghasilkan pejabat publik yang baik pula, baik yang berada di wilayah  eksekutif maupun legislatif, sehingga  bisa menimbulkan rasa trauma para pemilih (Foto: Dok. Pribadi)
Sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi, PILKADAserentak kembali diselenggarakan. Menyongsong momenyang besar ini, semua pemangku kepentingan telah mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk regulasi serta sumber daya manusia yang siap "tempur" dalam melaksanakan tugas besarnya.

Pelaksanaan PILKADA ini pula merupakan perwujudan hak politik rakyat; melaksanakan kedaulatan rakyat; dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara demokrasi dan konstitusional bukan semata-mata hanya prosedural dan instrumental.

Ada dua hal yang harus dilakukan pada PILKADA kali ini, pertama: peningkatan kualitas dalam proses pelaksanaan PILKADA,  kedua: hasilnya, karena tujuan PILKADA itu mencari pemimpin yang terbaik (setidaknya mencegah yang terburuk).

Kemudian KPU sebagai penyelenggara PILKADA dan BANWASLU sebagai pengawas harus menunjukkan netralitas pemilu. Jika kedua instansi tersebut menunjukkan ketidakindependenan, maka potensi untuk memunculkan ketidakpuasan hasil PILKADA selalu ada, oleh karena itu pentingnya konsisten dengan aturan sehingga kemungkinan untuk munculnya gugatan hasil pemilu tidak ada.

Pentingnya aturan juga diterapkan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,  karena kita ingin menghasilkan pemimpin yang terbaik dengan kompetensi yang fair,  sehat dan berbudaya, berbudaya dalam arti "tunjukan bahwa PILKADA itu dilaksanakan dengan cara yang etis, terhormat dan bermartabat.

Kemudian juga yang harus menjadi catatan adalah kedewasaan politik elite dan masyarakat, parpol pengusung, TIMSES ataupun sang kandidat harus siap kalah dan menang, siapa kalah menang (mengakui kekalahan dan kemenangan lawan).

PILKADA kali ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tidak hanya pelaksanaan prosedural demokrasi, tetapi juga makna yang ada di dalam konsep demokrasi. Seperti diketahui, secara positif, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang dalam pengertian sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Namun, demokrasi dapat juga didefinisikan secara negatif dalam pengertian pemerintahan oleh rakyat (Dan Nimmo,2005),  yang berarti bukan pemerintahan oleh penguasa tunggal (monarki), bukan atas dasar keturunan dan status (aristokrasi), bukan oleh segelintir orang (oligarki), bukan atas dasar agama atau keyakinan tertentu (teokrasi), dan terakhir bukan oleh segelintir orang yang memerintah dengan kekerasan (otoritarianisme).

Apakah kemudian demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang sempurna?. Apakah demokrasi di Indonesia semakin baik atau justru semakin mundur?. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan ribuan tahun yang telah dipikirkan oleh para ahli filsafat seperti Plato. Ada banyak persoalan metodologi untuk mengevaluasi jalannya demokrasi.

Mekanisme demokrasi yang baik ternyata juga tidak serta-merta menghasilkan pejabat publik yang baik pula, baik yang berada di wilayah  eksekutif maupun legislatif, sehingga  bisa menimbulkan rasa trauma para pemilih. Sebagai contoh, dalam pemilihan beberapa tahun yang lalu, masyarakat harus memilih calon yang tidak mereka kenal. Masyarakat merasa ”dipaksa” untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dalam PILKADA serentak kali ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi dalam sistem demokrasi. Rasa kecewa sebagai masyarakat tentu tidak dapat dipulihkan dengan segera, namun, tidak menggunakan hak pada hari ini untuk memilih calon pasangan yang tersedia juga tidak akan membantu menyelesaikan masalah.

Paling tidak,  rakyat dapat menghukum untuk tidak memilih calon pasangan dari partai yang bermasalah dan partai yang jelas tidak mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, para politisi harus menyadari kekecewaan masyarakat dapat menjadi dorongan tumbuhnya aliran radikal, baik ekstrem kanan maupun kiri.

Kita juga harus ingat demokrasi tidak berhenti di tempat pemungutan suara, tetapi terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita harus terus mengawalnya dalam segala bentuk partisipasi yang dapat dilakukan. Apa yang akan terjadi pada 2018 ini adalah pengantar untuk memasuki tahun politik 2019.

Oleh: Sergius Agung