Pemerintah Indonesia Diduga Menghambat Akses Komisi HAM PBB Ke Papua
Cari Berita

Pemerintah Indonesia Diduga Menghambat Akses Komisi HAM PBB Ke Papua

2 February 2018

Aksi gabungan beberapa elemen masyarakat menuntut kasus Paniai berdarah diselesaikan di Abepura, Papua (Foto: Abeth You/Jubi)
Paniai, marjinnews.com - Pemerintah Indonesia dinilai menghambat akses komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  ke Papua. Hal itu dibuktikan rencana kehadiran anggota HAM PBB,  Zaid Ra ad Al Hussein yang akan berkunjung ke Indonesia pada Minggu hingga Rabu (4-7/2) mendatang yang hanya sampai di Jakarta saja.

“Hanya bertemu para pemangku kepentingan di Jakarta saja, padahal perkembangan yang ada isu utama mengenai dugaan pelanggaran HAM berat dilakukan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP),” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, dalam siaran persnya, Kamis, (1/2/2018) seperti dilansir tabloidjubi.com.

Ia menilai Papua yang mendapat sorotan luar biasa dari berbagai negara di dunia, khususnya di kawasan Pasifik dalam kurun lima tahun terakhir ini justru diabaikan.

“Saya menduga pemerintah Indonesia telah membatasi akses bagi petinggi PBB urusan HAM tersebut,” kata Warinussy, menambahkan.

Menurut dia, seharusnya wakil HAM dari PBB itu berkunjung langsung ke tanah Papua sebagai zona pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Ia menyebutkan fakta berbagai tindakan pelanggaran HAM berat telah terjadi di tanah Papua semenjak wilayah  itu diintegrasikan melalui proses politik.

Tercatat sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat seperti Sanggeng 2016, Dogiyai, Asmat serta Nifasi hingga sekarang belum diinvestigasi sesuai amanat undang-undang  39 tahun 1999.

“Saya sangat menyesalkan tindakan pembatasan ini. Kami duga keras telah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga Zaid Ra ad Al Hussein sama sekali tidak bisa datang ke tanah Papua,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengharapkan anggota komisi tinggi HAM PBB berkunjung ke tanah Papua.

“Saya  minta kepada DPR Papua, MRP dan eksekutif  berkordinasi dengan Pemerintah Pusat menghadirkan Zaid Ra'ad Al Hussein.

Menurut dia, rakyat Papua khususnya korban HAM ingin bertemu langsung, agar Zaid Ra ad  dapat melihat fakta yang sebenarnya terjadi.

“Kalau di Jakarta bertemu Presiden dan kementerian terkait kurang berbobot. Terutama soal Papua,” katanya. (AA/TJ/MN)