Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Penyelewengan Uang Milik Yayasan
Cari Berita

Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Penyelewengan Uang Milik Yayasan

26 February 2018

Komite Yayasan Dwijendra yang diwakili oleh I Nyoman Ledang Asmara melaporkan Ketut Karlota bersama Nyoman Satia Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan dana yayasan senilai miliaran rupiah. (Foto: RN)
Denpasar, Marjinnews.com - Ketua Pembina Yayasan Dwijendra I Ketut Karlota dan salah satu anggota Pembina yayasan, I Nyoman Satia Negara dilaporkan ke Polda Bali oleh Komite Yayasan Dwijendra pada Senin pagi (26/2) .

Komite Yayasan Dwijendra yang diwakili oleh I Nyoman Ledang Asmara melaporkan Ketut Karlota bersama Nyoman Satia Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan dana yayasan senilai miliaran rupiah.

Kasus ini muncul pertama kali ketika kedua terlapor melakukan peminjaman uang milik yayasan secara bertahap sejak 2013 hingga 2017.

Jumlah pinjaman yang dilakukan kedua terlapor tersebut berbeda-beda jumlahnya yang dihitung sejak 2013 hingga 2017 sehingga nilainya menggapai angka miliaran rupiah.

Hal tersebut disampaikan Benyamin Seran selaku kuasa hukum Yayasan Dwjindra Denpasar saat memberikan keterangan kepada wartawan di Denpasar usai laporan ke Polda Bali.

Modus terlapor dengan menggunakan konsep "Menyama Beraya" sebagai dalil untuk memuluskan pinjaman.

"Konsep ini menurut pemahaman terlapor bahwa Pembina yayasan bebas meminjam uang tanpa harus persetujuan Ketua Yayasan dan Komite Yayasan", kata Hari Purwanto yang juga merupakan kuasa hukum dari Yayasan Dwijendra Denpasar.

Uang ini diduga dipakai oleh terlapor untuk membeli rumah, service mobil, membuat garasi rumah, membeli tiket pesawat ke Jakarta, dan lain lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Pendidikan di Yayasan Dwijendra Denpasar.

Uang yang dipakai terlapor adalah murni uang SPP dari seluruh siswa - siswi yang mengenyam Pendidikan di Yayasan Dwijendra yaitu mulai dari tingkat PG/TK, SD, SMP, SMA dan SMK Dwijendra Denpasar.

Kuasa Hukum Yayasan Dwijendra Denpasar dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam kurun waktu empat tahun persoalan ini sempat dibahas di Internal yayasan dengan memanggil kedua terlapor untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang mereka pinjam tersebut.

Dalam musyawara internal itu, kedua terlapor mengakui telah menggunakan uang tersebut.

Merekapun kemudian berjanji akan mengembalikan uang tersebut.

"Sebelum melangkah ke proses hukum, sudah ada musyawara di internal Yayasan. Keduanya mengaku menggunakan uang tersebut. Kedua terlapor ini berjanji akan mengembalikan uang ini jika rumahnya terjual. IKK menjual rumah untuk membayar. Padahan uang itu dulu ia pake untuk beli rumah," kata Sity Sapura yang juga merupakan bagian dari kuasa hukum Yayasan Dwijendra.

Komitmen IKK dan INSN yang mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman itu pun untuk mengembalikan tidak terwujud hingga tahun 2017 dan sekarang tahun 2018.

Atas pembangkangan ini pun akhirnya pihak Yayasan Dwijendra melaporkan kedua oknum tersebut ke Polda Bali.

Laporan Yayasan Dwijendra itu kemudian langsung di terima oleh Polda Bali dengan Nomor: LP/73/II/2018/BALI/SPKT atas dugaan tindak pidana penyimpangan kekayaan Yayasan berupa uang/barang sebagamana dimaksud dalam UU bahwa tidak dapat dialihkan secara langsung kepada Pembina ataupun anggota yang memiliki kaitan langsung dengan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Jo pasal 70, perbuatan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dalam perbuatannya UU No 28 tahun 2004, tentang Yayasan. (RN/MN)