Pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Usfunan: UU MD3 Multitafsir
Cari Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Usfunan: UU MD3 Multitafsir

17 February 2018

Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana - Bali, Jimmy Z Usfunan, mengatakan, UU MD3 yang baru saja disahkan oleh DPR itu kabur norma. Jumaat, (16/7). (Foto: RN)
Denpasar, Marjinnews.com -  Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR untuk menjadi Undang - Undang. Banyak kalangan yang menilai bahwa UU produk DPR itu banyak memiliki kejanggalan.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana - Bali, Jimmy Z Usfunan, mengatakan, UU MD3 yang baru saja disahkan oleh DPR itu kabur norma, ketika dimintai tanggapannya  pada Jumaat, (16/2/2018) malam di Denpasar.

Jelasnya, pada Pasal 122 yang menyatakan Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) berwenang mengambil langkah hukum terhadap mereka yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR itu multi tafsir. Jimmy pun menyampaikan agar mesti diperjelas dalam rumusan yang lebih detail terkait pasal itu.

" Frasa merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR itu ambigu. Akan memunculkan banyak penafsiran. Oleh karena itu mesti diperjelas. Bisa dirumuskan kembali dalam bahasa yang tidak memunculkan multi tafsir.", ucapnya.

Masih terkait UU MD3 hasil revisi Pasal 245 yang menyatakan MKD berwenang mengambil langkah hukum terhadap mereka yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, pakar hukum tata negara itu menyampaikan bahwa pasal ini kurang tepat. MKD berwenang mengurus kode etik anggota Dewan, tidak bisa sampai pada ranah pidana. MKD dinilai mencaplok kewenangan pihak kepolisian dalam menegakan hukum.

" Mahkamah Kehormatan Dewan mengurus kode etik anggota dewan. Ia tak bisa masuk sampai pada ranah pidana. Jika MKD masuk pada ranah pidana, ia telah merampas kewenangan dari pihak Kepolisian.", pungkasnya.

Ketika ditanya langkah apa yang harus diambil untuk membatalkan UU MD3, Dosen di Fakultas Hukum Udayana itu menjelaskan bahwa, langkah yang paling tepat ialah melakukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi.

" Untuk merubah kembali beberapa pasal tersebut, harus melakukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi.", tegas Jimmy. (RN/MN)